Blog

2.000 Peserta Padati Alun-Alun Jember, May Day 2026 Berjalan Kondusif Tanpa Demo

Berita7 | Jember — Sekitar 2.000 peserta memadati Alun-Alun Jember dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 yang dikemas melalui kegiatan jalan sehat, Minggu (3/5/2026). Kegiatan ini berlangsung aman dan kondusif tanpa adanya aksi unjuk rasa, sekaligus berdampak langsung pada terciptanya stabilitas daerah dan hubungan industrial yang harmonis.

Sebanyak 2.000 peserta dari berbagai elemen, mulai dari serikat pekerja, pimpinan perusahaan, hingga masyarakat umum, kini terlibat dalam kegiatan kolaboratif, setelah sebelumnya peringatan May Day identik dengan aksi demonstrasi. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan iklim kerja yang lebih sehat dan produktif di Kabupaten Jember.

“May Day tahun ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dapat berjalan harmonis tanpa konflik,” ujar salah satu perwakilan panitia kegiatan.

Ia menambahkan, langkah tersebut tidak hanya berfokus pada perayaan seremonial, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi daerah dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Kegiatan ini juga menjadi ruang komunikasi terbuka antar pihak dalam suasana santai namun tetap bermakna.

Rute jalan sehat berlangsung lancar melintasi sejumlah jalan protokol di Jember, dimulai dari Alun-Alun Jember dan kembali ke titik awal. Kehadiran Forkopimda, DPRD, hingga perwakilan instansi strategis semakin memperkuat nilai penting kegiatan sebagai simbol kebersamaan lintas sektor.

Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan pesan kebangsaan yang menegaskan komitmen negara dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Stabilitas yang tercipta dinilai menjadi indikator kuat bahwa komunikasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha berjalan efektif.

Sejumlah peserta mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut karena memberikan pengalaman berbeda dibanding peringatan May Day sebelumnya. Mereka merasa kegiatan ini lebih positif, membangun kebersamaan, serta mempererat hubungan antar elemen masyarakat.

Di sisi lain, dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah juga terlihat nyata, termasuk keterlibatan tim kebersihan yang aktif menjaga lingkungan selama kegiatan berlangsung. Edukasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan menjadi nilai tambah yang memperkuat dampak kegiatan.

Tidak hanya itu, fasilitas pendukung seperti toilet umum dan pengamanan terpadu turut memastikan kenyamanan seluruh peserta. Hal ini menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola kegiatan berskala besar dengan standar pelayanan yang baik.

Pemerintah Kabupaten Jember berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk menjaga stabilitas daerah, memperkuat hubungan industrial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (BM)

May 6, 2026
2.000 Jemaah Haji Dilepas di Jember, Bupati Fawait Tekankan Kesehatan dan Sinergi

Berita7 | Jember — Pemerintah Kabupaten Jember resmi melepas sekitar 2.000 Jemaah Calon Haji (JCH) musim haji 1447 H/2026 M di Gedung Balai Serbaguna, Senin (4/5/2026). Pelepasan ini berdampak langsung pada kesiapan keberangkatan jemaah, khususnya dalam aspek kesehatan, keamanan, dan kelancaran ibadah di Tanah Suci.

Sebanyak 2.000 jemaah kini mulai bersiap menjalani rangkaian ibadah haji, setelah melalui proses persiapan panjang lintas sektor. Jumlah ini menjadi yang terbanyak di Provinsi Jawa Timur tahun ini, sekaligus menunjukkan keseriusan Pemkab Jember dalam memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat.

“Jemaah harus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri secara fisik maupun rohani. Ibadah haji membutuhkan kekuatan yang tidak sedikit, sehingga kesiapan menjadi kunci utama,” ujar Bupati Jember, Muhammad Fawait.

Ia menambahkan, langkah tersebut tidak hanya berfokus pada kesiapan teknis keberangkatan, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas ibadah dan citra jemaah Indonesia di mata dunia. Selain itu, para jemaah juga diingatkan untuk menjadi duta daerah dengan menjaga sikap dan akhlak selama berada di Tanah Suci.

Data dari Kementerian Agama Kabupaten Jember mencatat sekitar 350 jemaah masuk kategori risiko tinggi (risti). Hal ini menjadi perhatian khusus bagi tim kesehatan yang telah disiapkan untuk mendampingi sejak keberangkatan hingga kepulangan.

Selain itu, kegiatan ini juga menegaskan kuatnya sinergi lintas sektor, mulai dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, hingga Dinas Kesehatan. Koordinasi intensif dilakukan untuk memastikan kesiapan armada, kesehatan pengemudi, tim medis, serta rekayasa lalu lintas agar proses pemberangkatan berjalan aman dan lancar tanpa hambatan.

Sejumlah jemaah dan keluarga mengaku haru dan bersyukur atas perhatian pemerintah daerah. Mereka merasa lebih tenang karena seluruh kebutuhan, mulai dari transportasi hingga layanan kesehatan, telah dipersiapkan secara matang. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di tingkat kecamatan, kesiapan juga terus dimatangkan. Kecamatan Kencong menyiapkan 373 jemaah dengan dukungan 9 armada bus, sementara wilayah Balung, Puger, dan Wuluhan telah menyelaraskan teknis pemberangkatan melalui koordinasi lintas instansi. Pemeriksaan kesehatan akhir hingga simulasi keberangkatan pun telah dilakukan secara menyeluruh.

Pemerintah Kabupaten Jember berharap seluruh proses ibadah haji tahun ini berjalan lancar, aman, dan penuh keberkahan. Sinergi yang kuat antarinstansi diharapkan mampu menciptakan pelayanan optimal, sekaligus memastikan para jemaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan kembali sebagai haji yang mabrur. (BM)

May 6, 2026
Indeks Kepuasan Naik, Pemkot Tangerang Genjot Diklat Pelayanan Publik Lintas Instansi

Berita7 | Kota Tangerang — Pemerintah Kota Tangerang resmi menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) serta evaluasi pelayanan publik lintas instansi yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kelurahan, kecamatan hingga puskesmas. Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam aspek kenyamanan dan kecepatan respons.

Sebanyak puluhan unit kerja kini mulai mengikuti penguatan kapasitas pelayanan, setelah sebelumnya evaluasi dilakukan secara terbatas di masing-masing instansi. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Tangerang dalam mendorong pelayanan publik yang lebih optimal, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Hari ini kita mengikuti diklat untuk menambah wawasan bagi OPD pelayanan publik agar lebih mengoptimalkan dari segi pelayanan. Kita ingin masyarakat merasa lebih nyaman, terfasilitasi dan apa yang menjadi harapan mereka benar-benar ditindaklanjuti,” ujar Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono.

Ia menambahkan, langkah tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis aparatur, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kualitas interaksi pelayanan dan kepercayaan publik. Pemkot Tangerang, kata dia, menempatkan kepuasan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan kinerja pelayanan.

Data terbaru menunjukkan tren positif Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam dua tahun terakhir. Pada 2024, IKM berada di angka 87,49 dan meningkat menjadi 89,61 pada 2025. Meski peningkatannya tidak terlalu signifikan, konsistensi tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa masyarakat merasakan adanya perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga kredibel seperti Kementerian PAN-RB, Ombudsman, serta Bank Central Asia (BCA). Materi yang diberikan mencakup evaluasi pelayanan, peningkatan kualitas interaksi petugas, hingga strategi mempertahankan kepercayaan masyarakat. Hal ini semakin memperkuat nilai strategis kegiatan sebagai upaya pembenahan menyeluruh.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang, Syamsul Bahri, menegaskan bahwa evaluasi menjadi kunci utama dalam memperbaiki kekurangan yang masih ada di lapangan. Menurutnya, pembelajaran dari institusi dengan standar pelayanan terbaik sangat penting untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur.

“Dalam rangka meningkatkan pelayanan, kita perlu mengadakan evaluasi hal-hal yang masih kurang. Itulah mengapa kami menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai sektor,” ujarnya.

Sejumlah aparatur yang terlibat mengaku kegiatan ini memberikan wawasan baru serta memperkuat pemahaman dalam menghadapi dinamika pelayanan publik. Mereka menilai, pelatihan ini membantu meningkatkan kepercayaan diri dan profesionalisme saat berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Pemerintah Kota Tangerang berharap langkah ini dapat terus berlanjut guna menciptakan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berkualitas, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (B7)

May 6, 2026
Kota Tangerang Gelar Pelatihan Bela Negara, 100 PPPK Didorong Tingkatkan Integritas

Berita7 | Kota Tangerang — Pemerintah Kota Tangerang resmi menggelar pelatihan bela negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata pada 6-8 Mei 2026. Kegiatan ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas aparatur, khususnya dalam hal integritas dan pelayanan publik bagi masyarakat.

Sebanyak 100 PPPK dari berbagai Perangkat Daerah kini mulai mengikuti pelatihan intensif, setelah sebelumnya menjalankan tugas rutin tanpa pembinaan karakter secara terstruktur. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan.

“Sebagai pelayan masyarakat, PPPK harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Bela negara dalam konteks aparatur adalah bekerja dengan jujur, disiplin, serta mampu memberikan solusi terbaik bagi setiap persoalan di tengah masyarakat,” ujar Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin.

Ia menambahkan, langkah tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas teknis aparatur, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, karakter dan integritas menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi yang kuat dan berdaya saing.

Selain itu, pelatihan ini menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, mulai dari unsur TNI, Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga praktisi pemerintahan. Materi yang diberikan mencakup wawasan kebangsaan, kedisiplinan, etika pelayanan publik, serta penguatan mental aparatur. Hal ini semakin memperkuat nilai strategis kegiatan dalam membentuk aparatur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.

Sejumlah peserta mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut karena memberikan pengalaman baru yang berbeda dari rutinitas kerja sehari-hari. Mereka merasa pelatihan ini mampu membuka wawasan serta meningkatkan motivasi dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan tersebut mulai dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para peserta.

Tidak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi Pemkot Tangerang untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor, diharapkan para peserta mendapatkan perspektif yang lebih luas dalam menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Pemerintah Kota Tangerang berharap langkah ini dapat terus berlanjut guna menciptakan aparatur yang tangguh, profesional, dan berintegritas tinggi, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Transformasi mental dan karakter aparatur dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan kota yang maju dan berdaya saing.

Ke depan, program serupa direncanakan akan diperluas dengan cakupan peserta yang lebih besar, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara merata di seluruh lini pemerintahan. Dengan komitmen yang kuat, Pemkot Tangerang optimistis mampu menciptakan birokrasi yang adaptif, responsif, dan siap menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat. ( B7)

May 6, 2026
Sosialisasi SPMB 2026 di SMA Negeri 5 Jember Hari Ini, Ratusan Wali Murid Dilibatkan

Berita7 | Jember — Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026 digelar di SMA Negeri 5 Jember pada Rabu (6/5). Kegiatan ini melibatkan ratusan calon wali murid dan bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh terkait mekanisme penerimaan siswa baru tahun ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar 300 calon wali murid hadir dalam kegiatan yang berlangsung di area masjid sekolah. Sosialisasi ini difokuskan kepada orang tua karena para siswa tingkat SMP masih menjalani ujian sekolah sehingga belum dapat mengikuti kegiatan secara langsung.

“Seharusnya kami juga mengundang calon siswa, namun karena mereka masih ujian, maka kami prioritaskan orang tua. Total sekitar 300 wali murid hadir,” ujar Kepala Sekolah, Muhammad Lutfi Helmi.

Dalam kegiatan tersebut, pihak sekolah menghadirkan operator sekolah untuk menjelaskan secara teknis pelaksanaan SPMB 2026. Materi yang disampaikan mencakup alur pendaftaran, perubahan sistem seleksi, hingga komponen penilaian terbaru yang akan digunakan pada tahun ini.

Salah satu poin penting yang disampaikan adalah perubahan urutan jalur pendaftaran. Jika pada tahun sebelumnya dimulai dari jalur afirmasi, kemudian prestasi dan domisili, maka tahun ini dimulai dari jalur domisili terlebih dahulu, baru dilanjutkan afirmasi dan prestasi.

Selain itu, terdapat perubahan pada persentase kuota di masing-masing jalur penerimaan. Hal ini menjadi perhatian utama para wali murid karena berpengaruh langsung terhadap peluang diterimanya calon siswa di sekolah tujuan.

Perubahan lain yang cukup signifikan adalah dimasukkannya nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai bagian dari komponen penilaian. Sebelumnya, nilai ini belum digunakan dalam sistem seleksi.

“Dulu belum ada nilai TKA, sekarang sudah menjadi salah satu komponen penilaian karena hampir semua SMP di Jawa Timur sudah menerapkannya,” jelas Lutfi.

Tak hanya itu, sistem pemenuhan pagu juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya dilakukan pada masing-masing jalur, kini pemenuhan pagu akan dilakukan pada tahap akhir setelah seluruh proses seleksi selesai.

Untuk tahun ajaran 2026, sekolah ini membuka sebanyak delapan rombongan belajar (rombel) dengan total kuota sekitar 288 siswa. Jumlah undangan yang disebar kepada wali murid pun disesuaikan dengan kapasitas tersebut agar informasi dapat tersampaikan secara optimal.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari tahapan berjenjang yang sebelumnya telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Setelah sosialisasi di tingkat provinsi, dilanjutkan ke tingkat rayon, kemudian ke masing-masing sekolah.

SMA Negeri 5 Jember sendiri tergabung dalam Rayon 2 bersama sejumlah sekolah lain di wilayah Kabupaten Jember. Sosialisasi tingkat rayon sebelumnya juga telah dilakukan dengan menyasar sekolah-sekolah SMP sebagai bagian dari penyebaran informasi awal kepada calon peserta didik.

Pelaksanaan sosialisasi ini juga dilakukan secara serentak oleh seluruh SMA Negeri di Kabupaten Jember berdasarkan kesepakatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Langkah ini diambil untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat seragam dan tidak menimbulkan kebingungan.

Dengan adanya kegiatan ini, pihak sekolah berharap seluruh calon siswa dan wali murid dapat memahami alur SPMB secara lebih jelas. Hal ini dinilai penting agar proses pendaftaran berjalan lancar, transparan, dan tidak menimbulkan kendala di kemudian hari.

Situasi saat ini sosialisasi telah selesai dilaksanakan dan berjalan kondusif. Para wali murid terlihat aktif mengikuti pemaparan serta mengajukan pertanyaan terkait mekanisme pendaftaran.(BAM)

May 6, 2026
Rapat Koordinasi Fasos Fasum Kelapa Dua Tangerang, Camat Bahas Optimalisasi Aset Bersama OPD

Berita7 | Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang menggelar rapat koordinasi pembahasan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) pada 2026, melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah guna memastikan pengelolaan aset berjalan optimal dan tertib.

Rapat tersebut dipimpin Camat Kelapa Dua, Dadang Sudrajat, S.Sos., MM., M.Si, dengan menghadirkan perwakilan dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta Lurah Bojong Nangka sebagai bagian dari sinergi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan aset fasos dan fasum di wilayah tersebut.

Dalam rapat koordinasi tersebut, berbagai persoalan terkait status, pemanfaatan, hingga pengamanan aset fasos fasum menjadi fokus utama pembahasan. Hal ini penting untuk memastikan seluruh fasilitas publik dapat digunakan sesuai peruntukannya oleh masyarakat.

Camat Kelapa Dua, Dadang Sudrajat menegaskan bahwa pengelolaan aset fasos fasum harus dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi antar instansi. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.

“Koordinasi lintas perangkat daerah ini penting agar pengelolaan aset fasos dan fasum bisa lebih tertib, jelas, dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Dadang Sudrajat, Camat Kelapa Dua.

Ia menambahkan, banyak aset fasos fasum yang memerlukan penataan ulang agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun pemanfaatan yang tidak sesuai dengan aturan.

Melalui rapat ini, seluruh pihak diminta untuk memperkuat sinkronisasi data dan mempercepat proses identifikasi aset yang belum memiliki kejelasan status hukum maupun pengelolaannya.

Langkah ini dinilai strategis dalam mendukung pembangunan wilayah yang lebih terarah dan berbasis pada ketersediaan fasilitas publik yang memadai.

Selain pembahasan teknis, rapat juga menyoroti pentingnya pengawasan serta pemeliharaan aset fasos fasum agar tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang.

Sejumlah peserta rapat menyampaikan bahwa koordinasi seperti ini perlu dilakukan secara rutin agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera ditangani secara cepat dan tepat.

Kehadiran berbagai OPD dalam satu forum juga dinilai mampu mempercepat proses pengambilan keputusan, khususnya dalam hal penanganan aset yang melibatkan lebih dari satu instansi.

Pemerintah Kecamatan Kelapa Dua berharap, melalui koordinasi ini, pengelolaan aset fasos fasum dapat berjalan lebih baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan pengelolaan yang tertib dan terintegrasi, fasilitas sosial dan fasilitas umum di wilayah Kelapa Dua diharapkan mampu mendukung aktivitas masyarakat secara maksimal.

Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menciptakan lingkungan yang tertata dan berkelanjutan di Kabupaten Tangerang. (B7)

May 6, 2026
Satpol PP Kota Tangerang Tertibkan PKL, Fasilitas Umum Kembali Nyaman Digunakan

Berita7 | Kota Tangerang — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang kembali melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah titik strategis, Rabu (6/5/2026). Kegiatan ini menyasar kawasan Alun-Alun Ahmad Yani, Jalan Satria Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, hingga Jalan Benteng Betawi sebagai upaya menjaga ketertiban dan fungsi fasilitas umum yang selama ini terganggu.

Langkah ini berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat, khususnya pejalan kaki dan pengguna ruang publik yang selama ini terganggu akibat pemanfaatan trotoar, bahu jalan, hingga area taman sebagai lokasi berjualan. Penataan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Tangerang dalam menciptakan ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman.

Sebanyak sejumlah pedagang kini mulai diarahkan untuk tidak lagi berjualan di area terlarang, setelah sebelumnya masih ditemukan pelanggaran di berbagai titik. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya Satpol PP dalam menegakkan aturan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketertiban umum.

“Kami terus melakukan penataan terhadap PKL yang menggunakan fasilitas umum tidak sesuai peruntukannya. Trotoar, bahu jalan, hingga ruang terbuka publik harus tetap difungsikan sebagaimana mestinya untuk kepentingan masyarakat luas,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Kota Tangerang, Mulyani.

Ia menambahkan, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Petugas di lapangan memberikan edukasi langsung kepada para pedagang terkait aturan yang berlaku, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga fungsi fasilitas umum.

Dalam pelaksanaannya, petugas terlebih dahulu memberikan imbauan dan peringatan kepada para pedagang agar tidak kembali berjualan di lokasi yang dilarang. Pendekatan ini dilakukan untuk menciptakan kesadaran bersama tanpa harus langsung mengambil tindakan tegas.

Namun demikian, bagi pedagang yang masih melanggar setelah diberikan peringatan, petugas tetap melakukan tindakan sesuai prosedur. Barang dagangan yang digunakan di lokasi terlarang diamankan sebagai bentuk penegakan aturan yang tegas dan terukur.

“Barang yang diamankan dapat diambil kembali sesuai prosedur yang berlaku, dengan syarat membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran,” jelas Mulyani.

Selain itu, penertiban ini juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi masyarakat dan kepentingan umum.

Sejumlah masyarakat menyambut positif langkah ini karena dinilai mampu mengembalikan fungsi ruang publik yang sebelumnya terganggu. Trotoar yang kembali bersih dan tertata membuat pejalan kaki merasa lebih aman dan nyaman saat beraktivitas.

Di sisi lain, para pedagang juga diharapkan dapat memahami pentingnya mematuhi aturan yang berlaku. Pemerintah Kota Tangerang terus mendorong agar aktivitas ekonomi tetap berjalan, namun tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan bersama.

Satpol PP Kota Tangerang menegaskan bahwa kegiatan penataan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan di berbagai wilayah. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh fasilitas umum dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya oleh masyarakat luas.

Melalui langkah ini, diharapkan tercipta lingkungan kota yang lebih tertib, rapi, dan nyaman untuk semua. Partisipasi aktif masyarakat, termasuk para pedagang, menjadi kunci utama dalam menjaga ketertiban serta menciptakan ruang publik yang berkualitas.

Pemerintah Kota Tangerang berharap, dengan adanya penertiban ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya aturan semakin meningkat. Dengan demikian, keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kepentingan umum dapat terus terjaga secara berkelanjutan. (B7)

May 6, 2026
BPBD Kota Tangerang Tingkatkan Kesiapsiagaan Kebakaran, Pegawai SPPG Bugel Ikuti Pelatihan K3

Berita7 | Kota Tangerang — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran melalui pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pemadaman api. Kali ini, pelatihan menyasar pegawai SPPG Bugel Karawaci yang mengikuti kegiatan secara langsung pada Senin (4/5/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis BPBD Kota Tangerang dalam meningkatkan kemampuan dasar penanggulangan kebakaran di lingkungan kerja. Pelatihan tersebut memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesiapan pegawai dalam menghadapi situasi darurat, khususnya dalam melakukan tindakan awal sebelum bantuan petugas pemadam tiba di lokasi.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan lengkap, mulai dari pengenalan jenis-jenis api, potensi penyebab kebakaran, hingga teknik penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Materi disampaikan secara sistematis agar mudah dipahami, sekaligus memastikan setiap peserta mampu mengaplikasikannya di kondisi nyata.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, menegaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dilengkapi dengan praktik langsung di lapangan. Peserta diberikan kesempatan untuk mencoba memadamkan api dengan pengawasan ketat dari petugas berpengalaman.

“Hal ini dilakukan agar pegawai dapat memahami langkah-langkah penanganan kebakaran secara tepat, cepat dan aman,” ujar Mahdiar.

Ia menambahkan, pelatihan K3 pemadaman api menjadi langkah preventif yang sangat penting dalam meminimalkan risiko kebakaran, terutama di lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya tertentu. Dengan pemahaman yang baik, setiap individu diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam penanganan awal.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap para pegawai dapat lebih sigap dan tidak panik saat menghadapi kondisi darurat kebakaran,” lanjutnya.

Program ini juga menjadi bagian dari komitmen BPBD Kota Tangerang dalam membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Tidak hanya fokus pada penanganan saat kejadian, tetapi juga mengedepankan aspek pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini.

Selain itu, pelatihan ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan diri para pegawai dalam menghadapi potensi risiko kebakaran. Dengan bekal pengetahuan dan pengalaman praktik langsung, mereka diharapkan mampu mengambil keputusan cepat dan tepat dalam situasi darurat.

Sejumlah peserta mengaku pelatihan ini sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman yang sebelumnya belum dimiliki. Mereka merasa lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk, sekaligus lebih memahami pentingnya keselamatan kerja di lingkungan masing-masing.

BPBD Kota Tangerang secara konsisten terus melakukan edukasi dan pelatihan serupa di berbagai sektor, baik instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana, khususnya kebakaran, dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ke depan, program pelatihan seperti ini akan terus diperluas agar semakin banyak pihak yang mendapatkan manfaat. BPBD juga mendorong setiap instansi untuk secara aktif melakukan simulasi dan pelatihan internal guna memperkuat sistem mitigasi bencana di lingkungan kerja masing-masing.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pegawai SPPG Bugel Karawaci tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu melakukan tindakan nyata dalam penanggulangan kebakaran. Respons cepat di tahap awal dinilai sangat krusial untuk mencegah meluasnya kebakaran dan mengurangi potensi kerugian.

BPBD Kota Tangerang berharap, melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat semakin tanggap, siap, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya keselamatan. Upaya ini menjadi bagian dari langkah besar dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, tangguh, dan siap menghadapi berbagai potensi bencana. (B7)

May 6, 2026
Diskominfo Kota Tangerang Perkuat 104 Kelurahan Cantik, Dorong Pemanfaatan Big Data untuk Pembangunan

Berita7 | Kota Tangerang — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang memperkuat implementasi program 104 Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) sebagai langkah strategis mendorong pembangunan berbasis data. Upaya ini difokuskan pada pemanfaatan big data serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data di tingkat kelurahan.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung peluncuran program Kelurahan Cantik yang diinisiasi Pemerintah Kota Tangerang bersama Badan Pusat Statistik (BPS), sekaligus sebagai persiapan menuju pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Program ini diharapkan mampu menghadirkan data yang lebih akurat, terintegrasi, dan relevan dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang, Mugiya Wardhany, menjelaskan bahwa penguatan program Kelurahan Cantik dilakukan melalui kolaborasi strategis dengan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan data sekaligus memperkuat kemampuan aparatur di tingkat kelurahan.

“Pengelolaan data hingga tingkat kelurahan sangat penting untuk mengetahui potensi dan permasalahan secara lebih rinci. Dengan data yang akurat, kebijakan yang diambil akan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Mugiya.

Ia menambahkan, pemanfaatan big data menjadi salah satu kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan modern. Dengan sistem data yang kuat dan terintegrasi, pemerintah dapat merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan tepat.

Program Kelurahan Cantik sendiri dirancang untuk membangun ekosistem statistik dari level paling bawah, sehingga setiap kelurahan memiliki kemampuan dalam mengelola, memanfaatkan, dan menyajikan data secara mandiri. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis bukti.

Selain itu, keberadaan program ini juga menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Kota Tangerang dalam mendukung agenda nasional, termasuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan segera dimulai. Dengan kesiapan data di tingkat kelurahan, proses pendataan diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan menghasilkan informasi yang akurat.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI, Ateng Hartono, menyampaikan bahwa penguatan data dari tingkat lokal akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas statistik secara keseluruhan. Ia menilai Kota Tangerang telah menunjukkan langkah progresif dalam membangun sistem data yang terintegrasi.

“Dengan membangun data dari bawah melalui Kelurahan Cantik dan memperkuatnya dengan big data, kualitas data akan semakin baik dan dapat dimanfaatkan secara luas,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari peran data yang akurat. Ia menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mendukung penuh program ini agar dapat berjalan secara maksimal.

“Pembangunan harus berbasis data. Seluruh perangkat daerah, camat, lurah hingga RT dan RW harus berperan aktif dalam menyukseskan program ini,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Diskominfo Kota Tangerang bersama BPS akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya data dalam pembangunan, termasuk dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program tersebut.

Sejumlah pihak menilai, penguatan program Kelurahan Cantik oleh Diskominfo menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan dukungan data yang akurat dan sistem yang terintegrasi, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Pemerintah Kota Tangerang berharap, melalui kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi, budaya sadar data dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tidak hanya terarah, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (B7)

May 6, 2026
Kominfo Kota Tangerang Imbau Pengawasan Digital Anak, Orang Tua Diminta Aktifkan Fitur WhatsApp

Berita7 | Kota Tangerang — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tangerang resmi mengimbau para orang tua untuk memperketat pengawasan digital anak melalui pemanfaatan fitur keamanan terbaru di aplikasi WhatsApp. Langkah ini berdampak langsung pada peningkatan keamanan anak di ruang digital, khususnya dalam mencegah interaksi dengan pihak yang tidak dikenal.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, orang tua kini mulai memanfaatkan fitur Parent Managed Account di WhatsApp, setelah sebelumnya pengawasan terhadap aktivitas komunikasi anak cenderung terbatas dan sulit dikontrol. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan literasi digital keluarga serta menciptakan ekosistem internet yang lebih aman bagi anak.

“Orang tua tidak bisa membaca isi chat anak karena tetap terenkripsi, namun sekarang orang tua dapat mengontrol siapa yang boleh menghubungi anak, pesan dari orang asing, hingga grup yang boleh diikuti,” ujar Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang, Mugiya Wardhany.

Dr. Mugiya Wardhany, SE, M.Si. Ia menambahkan, langkah tersebut tidak hanya berfokus pada aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap perlindungan anak dari risiko kejahatan siber, perundungan digital, hingga paparan konten negatif yang tidak sesuai usia.

Fitur Parent Managed Account sendiri memungkinkan orang tua untuk tetap mengawasi aktivitas komunikasi anak tanpa melanggar privasi isi pesan. Sistem keamanan WhatsApp yang berbasis enkripsi end-to-end tetap menjaga kerahasiaan percakapan, namun kontrol terhadap akses komunikasi tetap berada di tangan orang tua.

Selain itu, untuk mengaktifkan fitur ini, orang tua perlu melakukan sinkronisasi antara perangkat milik anak dan orang tua melalui menu “Create parent-managed account” yang tersedia pada pengaturan WhatsApp. Proses ini menjadi langkah awal dalam membangun sistem pengawasan digital yang lebih terstruktur dan aman.

Sebagai bentuk pengamanan tambahan, orang tua juga diwajibkan membuat PIN enam digit sebagai kunci otorisasi. PIN ini berfungsi untuk menyetujui permintaan kontak baru, mengatur siapa saja yang dapat berkomunikasi dengan anak, serta melakukan perubahan pada pengaturan akun. Dengan sistem ini, kontrol tetap berada di tangan orang tua tanpa harus mengakses isi percakapan pribadi anak.

Sejumlah orang tua di Kota Tangerang mengaku menyambut baik langkah ini karena dinilai memberikan solusi konkret dalam menghadapi tantangan pengawasan anak di era digital. Mereka merasa fitur ini membantu menjaga keseimbangan antara perlindungan dan privasi anak, sehingga anak tetap bisa bersosialisasi secara digital dengan aman.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Kota Tangerang dalam memperkuat literasi digital masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga. Edukasi terus dilakukan agar orang tua tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai potensi risiko yang muncul di ruang siber.

Kominfo Kota Tangerang menegaskan bahwa pengawasan digital bukan berarti membatasi anak secara berlebihan, melainkan memastikan mereka berada dalam lingkungan komunikasi yang sehat dan aman. Pendekatan ini diharapkan mampu membentuk kebiasaan digital yang positif sejak dini.

Pemerintah Kota Tangerang berharap langkah ini dapat terus berlanjut dan diikuti oleh semakin banyak keluarga, guna menciptakan generasi muda yang cerdas digital, aman dari ancaman siber, serta memiliki kesadaran tinggi dalam menggunakan teknologi secara bijak. (B7)

May 6, 2026