Tes

Author: dauroh

  • Polda Metro Jaya Siagakan Ribuan Personel, Jaga Ketertiban Aksi Penyampaian Pendapat di Jakarta

    Polda Metro Jaya Siagakan Ribuan Personel, Jaga Ketertiban Aksi Penyampaian Pendapat di Jakarta

    Berita7 | Jakarta,. – Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel gabungan untuk mengamankan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum di wilayah Jakarta. Langkah ini dilakukan guna memastikan situasi tetap aman, tertib, serta arus lalu lintas berjalan lancar di tengah potensi peningkatan aktivitas masyarakat.

    Pengamanan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, hingga unsur pengamanan internal di sekitar lokasi kegiatan.

    Pengamanan aksi penyampaian pendapat ini melibatkan total 12.263 personel Polda Metro Jaya, yang terdiri dari 12.263 personel Polri, 500 personel TNI, 74 personel pemerintah daerah, 400 personel Pamdal DPR/MPR RI, serta 1.000 personel Sabuk Kamtibmas atau potensi masyarakat.

    Seluruh personel disebar di titik-titik strategis untuk mengantisipasi kepadatan massa dan mengatur arus lalu lintas yang berpotensi terdampak. Rekayasa lalu lintas juga disiapkan secara situasional, menyesuaikan kondisi di lapangan.

    Pihak kepolisian menekankan bahwa pengamanan ini bukan hanya berfokus pada pengendalian massa, tetapi juga memastikan aktivitas masyarakat umum tetap berjalan normal di tengah adanya kegiatan penyampaian aspirasi.

    Kombes Budi dari Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa kehadiran personel gabungan di lapangan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi seluruh pihak.

    Ia menegaskan bahwa aparat disiagakan untuk memastikan kelancaran penyampaian aspirasi dari berbagai elemen masyarakat tanpa mengganggu ketertiban umum.

    Menurutnya, kepolisian menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum karena hal tersebut dijamin oleh undang-undang. Namun, ia mengingatkan agar kegiatan tetap dilakukan secara tertib dan tidak merusak fasilitas umum.

    Kehadiran ribuan personel di lapangan diharapkan mampu meminimalkan potensi gangguan keamanan serta kemacetan di sejumlah titik di Jakarta. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi aksi juga diimbau untuk tetap mengikuti arahan petugas.

    Selain itu, rekayasa lalu lintas yang diterapkan secara situasional bertujuan untuk menjaga kelancaran mobilitas warga, terutama di jalur-jalur utama yang berpotensi terdampak konsentrasi massa.

    Polda Metro Jaya akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan melakukan penyesuaian pengamanan sesuai kondisi aktual. Koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, serta unsur pengamanan lainnya juga terus diperkuat untuk memastikan situasi tetap kondusif.

    Petugas di lapangan diminta untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal jalannya aksi, sekaligus menjaga komunikasi yang baik dengan peserta kegiatan.

    Dengan pengamanan berskala besar ini, aparat berharap kegiatan penyampaian pendapat di Jakarta dapat berlangsung aman, tertib, dan damai tanpa mengganggu aktivitas masyarakat luas. Stabilitas keamanan dan kelancaran lalu lintas menjadi fokus utama dalam pengawalan aksi tersebut. (B7)

  • Bansos Lebih Tepat Sasaran, Kemkomdigi Perkuat Sistem Digital Nasional

    Bansos Lebih Tepat Sasaran, Kemkomdigi Perkuat Sistem Digital Nasional

    Berita7 | Jakarta,. – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk memastikan distribusi lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran. Langkah ini dilakukan menyusul masih ditemukannya masalah data penerima yang belum terintegrasi secara nasional.

    Sistem baru ini diharapkan mampu meminimalkan duplikasi penerima sekaligus mengurangi risiko bantuan tidak tepat sasaran yang selama ini menjadi perhatian publik.

    Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Tayyiba, menyampaikan bahwa pemerintah tengah membangun sistem Perlindungan Sosial digital berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Sistem ini mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data antarinstansi, serta sistem pembayaran digital dalam satu ekosistem terhubung.

    Menurut Mira, salah satu persoalan utama penyaluran bansos selama ini adalah data yang tersebar di berbagai lembaga sehingga memicu ketidaktepatan penerima. Dengan sistem baru, seluruh data akan saling terhubung dan diperbarui secara real time.

    Verifikasi penerima akan dilakukan menggunakan teknologi biometrik wajah yang terhubung langsung dengan data kependudukan dari Dukcapil. Masyarakat nantinya juga dapat mengecek status penerimaan atau mengajukan bansos secara mandiri melalui portal resmi pemerintah berbasis Nomor Induk Kependudukan.

    Sistem ini juga akan memeriksa kelayakan penerima melalui data lintas instansi seperti kepemilikan kendaraan, kondisi listrik rumah tangga, status Aparatur Sipil Negara, hingga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

    Uji coba sistem telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dan akan diperluas ke 42 kabupaten dan kota mulai Juni 2026 dengan cakupan sekitar 36 juta jiwa.

    Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Tayyiba, menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kunci untuk menciptakan penyaluran bantuan yang lebih adil.

    Ia menyampaikan, dengan sistem digital, proses penyaluran bansos akan lebih transparan, cepat, dan adil karena seluruh proses berbasis data dan sistem yang terintegrasi.

    Sementara itu, Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf menilai transformasi digital ini penting untuk memperbaiki akurasi data penerima bantuan. Ia menyoroti masih adanya ketidaktepatan sasaran yang membuat sebagian warga yang berhak belum menerima bantuan, sementara sebagian lain justru tidak layak namun terdata sebagai penerima.

    Ia menegaskan bahwa pembaruan data yang lebih cepat melalui sistem digital akan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial.

    Digitalisasi bansos diproyeksikan membawa dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam hal kecepatan dan keakuratan penyaluran bantuan. Warga berpotensi tidak lagi harus melalui proses administrasi panjang karena verifikasi dilakukan secara sistematis dan berbasis data nasional.

    Selain itu, mekanisme sanggah yang disiapkan pemerintah memberi ruang bagi masyarakat yang merasa layak namun belum terdaftar untuk mengajukan verifikasi ulang. Hal ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem bantuan sosial.

    Pemerintah akan memperluas implementasi sistem Perlindungan Sosial digital secara bertahap ke berbagai daerah setelah tahap uji coba selesai. Integrasi data lintas kementerian dan lembaga juga akan terus diperkuat agar sistem semakin akurat dan minim kesalahan.

    Pemerintah juga menekankan pentingnya keamanan data dalam sistem digital ini. Seluruh layanan resmi hanya menggunakan domain go.id dan masyarakat diminta waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan bansos digital.

    Dengan penguatan sistem digital ini, pemerintah menargetkan penyaluran bansos dapat menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi ini juga menjadi bagian dari upaya besar membangun tata kelola bantuan sosial berbasis data yang lebih modern dan terintegrasi.

  • Polda Banten Perkuat Kemampuan Dalmas, Respons Cepat Jadi Prioritas

    Polda Banten Perkuat Kemampuan Dalmas, Respons Cepat Jadi Prioritas

    Berita7 | BANTEN,. – Polda Banten menggelar pelatihan Dalmas Kompi Kerangka di Lapangan Apel Polda Banten sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini melibatkan 180 personel dari berbagai satuan yang dipersiapkan untuk respons cepat di lapangan.

    Pelatihan ini menjadi bagian dari penguatan kemampuan teknis dan taktis kepolisian dalam pengendalian massa dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.

    Kegiatan pelatihan berlangsung di lingkungan Mapolda Banten dengan fokus pada pembentukan kembali pola dasar pengendalian massa, mulai dari formasi, koordinasi lapangan, hingga simulasi situasi yang berpotensi menimbulkan eskalasi.

    Para personel dilatih untuk memahami kembali prosedur Dalmas awal hingga lanjutan, termasuk teknik komunikasi, pergerakan satuan, serta cara bertindak cepat dalam situasi darurat. Latihan ini juga menekankan pentingnya disiplin dan kekompakan antar personel dalam satu komando.

    Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Karoops Polda Banten Kombes Pol Yofi Girianto Putro, Kabag Dalops Biroops Polda Banten AKBP Kamdia, serta jajaran pejabat operasional lainnya. Mereka turut melakukan pengawasan terhadap jalannya pelatihan untuk memastikan seluruh materi diterapkan sesuai standar operasional.

    Karoops Polda Banten Kombes Pol Yofi Girianto Putro menegaskan bahwa pelatihan Dalmas ini merupakan bagian penting dari pemeliharaan kemampuan personel di lapangan.

    Ia menyampaikan, pelatihan ini dilaksanakan untuk menjaga kemampuan serta kesiapan personel dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, setiap anggota harus siap menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dengan tetap mengutamakan tindakan yang terukur dan humanis.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahilas Hutapea menekankan bahwa kegiatan ini juga menjadi bentuk kesiapan institusi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Banten.

    Ia menuturkan, melalui pelatihan ini diharapkan seluruh personel semakin disiplin, solid, serta mampu bertindak cepat dan tepat dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.

    Pelatihan ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan rasa aman masyarakat, khususnya dalam situasi yang membutuhkan kehadiran aparat kepolisian secara cepat dan terkoordinasi. Dengan kemampuan Dalmas yang terus diasah, potensi gesekan sosial di lapangan diharapkan dapat diminimalisir melalui pendekatan persuasif dan terukur.

    Selain itu, kesiapan personel juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, terutama pada momentum tertentu yang berpotensi menimbulkan keramaian massa.

    Polda Banten berkomitmen untuk terus melaksanakan pelatihan rutin dan evaluasi berkala terhadap kemampuan personel Dalmas. Kegiatan ini akan diperluas dengan skenario yang lebih kompleks agar personel semakin siap menghadapi berbagai dinamika di lapangan.

    Penguatan koordinasi antar satuan juga menjadi fokus utama, termasuk peningkatan kemampuan komunikasi operasional agar setiap pergerakan di lapangan dapat berjalan efektif dan terarah.

    Dengan adanya pelatihan ini, Polda Banten menegaskan kesiapannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan yang profesional, humanis, dan responsif. Kesiapsiagaan personel menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika keamanan yang terus berkembang di wilayah Banten. (B7)

  • DPRD Tangsel Desak Satpol PP Segel 11 Lapangan Padel Ilegal, Pendapatan Daerah Disebut Dirugikan

    DPRD Tangsel Desak Satpol PP Segel 11 Lapangan Padel Ilegal, Pendapatan Daerah Disebut Dirugikan

    Berita7 | Kota Tangerang Selatan — DPRD Kota Tangerang Selatan mendesak Satpol PP segera menyegel 11 lapangan padel ilegal yang nekat beroperasi tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Selasa (19/5/2026). Langkah tegas tersebut dinilai penting untuk menjaga ketertiban perizinan sekaligus mencegah dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat.

    Sebanyak 18 pengusaha lapangan padel dipanggil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Tangsel. Dari jumlah tersebut, 11 di antaranya diketahui belum mengantongi izin PBG meski pembangunan hingga operasional sudah berjalan.

    Anggota Komisi I DPRD Kota Tangsel M. Rizki Jonis menegaskan, bangunan usaha tanpa izin berpotensi merugikan masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah.

    “Saya keras karena mereka investasi di Tangsel, cari usaha di Tangsel, tapi dampaknya ke masyarakat juga besar kalau tidak ada izin,” ujar Rizki.

    Ia menambahkan, keberadaan bangunan tanpa izin dapat memicu persoalan lingkungan seperti banjir hingga mengganggu keamanan masyarakat sekitar.

    Menurutnya, seluruh pelaku usaha wajib melengkapi izin agar pembangunan berjalan sesuai aturan serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

    “Kita minta segel, nggak ada ampun. Kasatpol PP kita minta segel lapangan padel tak berizin secepatnya,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Tangsel Dahlan mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap sejumlah bangunan padel yang belum memiliki izin resmi. Bahkan, tiga lapangan padel sebelumnya sudah dilakukan penyegelan.

    “Mungkin ketidaktahuan dan kejar target kontrak pembangunan sehingga izinnya dilalaikan. Kami tetap melakukan pengawasan perizinan,” kata Dahlan.

    Selain itu, Satpol PP juga akan terus memanggil pengusaha yang melanggar aturan untuk diberikan pembinaan sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut.

    DPRD Kota Tangsel berharap penertiban ini dapat menciptakan kepastian hukum, menjaga ketertiban pembangunan, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan perizinan di Kota Tangerang Selatan. (B7

  • Perbasi Kota Tangerang Resmi Dilantik, Siap Cetak Atlet Berprestasi Menuju PON 2032

    Perbasi Kota Tangerang Resmi Dilantik, Siap Cetak Atlet Berprestasi Menuju PON 2032

    Berita7 | Kota Tangerang — Pengurus Cabang Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kota Tangerang periode 2026-2030 resmi dilantik di Alam Sutra Pasific Garden, Kecamatan Pinang, Selasa (19/5/2026). Pelantikan ini menjadi langkah awal memperkuat pembinaan atlet basket sekaligus membangun karakter generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

    Ketua Perbasi Kota Tangerang Andri S. Permana mengatakan, olahraga basket kini tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda di Kota Tangerang.

    “Olahraga tidak hanya berbicara prestasi, tetapi juga menjadi kanal pembentukan karakter generasi muda,” ujar Andri.

    Ia menjelaskan, Perbasi Kota Tangerang siap mengambil peran dalam membangun generasi muda yang disiplin, kompetitif dan berprestasi melalui pembinaan olahraga basket sejak usia dini.

    Menurutnya, basket Kota Tangerang selama ini juga konsisten mencatat prestasi membanggakan di ajang Porprov Banten dengan torehan juara umum dalam beberapa edisi terakhir.

    “Dalam beberapa perhelatan Porprov, Kota Tangerang selalu menjadi juara umum untuk cabang olahraga bola basket,” katanya.

    Selain fokus pada prestasi, Perbasi Kota Tangerang juga mulai menyiapkan pembinaan jangka panjang menghadapi PON 2032 saat Provinsi Banten ditunjuk sebagai tuan rumah.

    Perbasi Kota Tangerang menilai pembinaan atlet muda harus dimulai sejak sekarang agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional pada masa mendatang.

    Untuk memperkuat ekosistem olahraga basket, Perbasi Kota Tangerang juga menggagas liga basket mahasiswa antar kampus sebagai wadah pembinaan dan kompetisi generasi muda di Kota Tangerang.

    Sementara itu, Ketua Pengprov Perbasi Banten Ahmed Zaki Iskandar mengapresiasi kepengurusan baru Perbasi Kota Tangerang dan berharap olahraga basket semakin berkembang di semua kalangan masyarakat.

    “Mudah-mudahan peningkatan mutu pertandingan tiap tahun bisa kita lihat secara signifikan,” ujarnya.

    Di sisi lain, Wakil Wali Kota Tangerang sekaligus Dewan Pembina Perbasi Kota Tangerang Maryono Hasan optimistis kepengurusan baru mampu melahirkan atlet basket berprestasi hingga tingkat nasional dan internasional.

    Pemerintah Kota Tangerang bersama Dispora dan KONI Kota Tangerang juga terus memperkuat pembinaan atlet sebagai persiapan menghadapi POPDA dan Porprov Banten 2026.

    “Kami berharap Perbasi Kota Tangerang mampu melahirkan atlet-atlet terbaik yang berprestasi hingga level nasional dan internasional,” kata Maryono. (B7

  • BPBD Kota Tangerang dan Primaya Hospital Gelar Simulasi Megathrust, 15 Personel Disiagakan

    BPBD Kota Tangerang dan Primaya Hospital Gelar Simulasi Megathrust, 15 Personel Disiagakan

    Berita7 | TANGERANG — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang bersinergi dengan Primaya Hospital Tangerang menggelar simulasi penanggulangan bencana skala besar di area rumah sakit, Selasa (19/5/2026). Simulasi tersebut difokuskan untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi megathrust hingga kebakaran perkotaan.

    Kegiatan ini melibatkan puluhan staf rumah sakit dengan dukungan 15 personel BPBD Kota Tangerang lengkap dengan sarana penyelamatan darurat untuk memastikan prosedur evakuasi berjalan maksimal saat kondisi kritis.

    Direktur Primaya Hospital Tangerang dr. Putri Syam mengatakan, simulasi tersebut menjadi langkah penting untuk menguji kesiapan staf serta memastikan fasilitas rumah sakit tetap mampu beroperasi dalam kondisi darurat.

    “Simulasi ini diadakan sebagai bentuk penanggulangan bencana, terutama untuk gempa bumi dan kebakaran. Kita ingin melihat kesiapsiagaan para staf dan kesiapan fasilitas saat kondisi kritis,” ujar dr. Putri.

    Dalam simulasi tersebut, seluruh staf dilatih melakukan evakuasi horizontal maupun vertikal dengan memprioritaskan keselamatan pasien, pengunjung dan tenaga medis menuju titik aman yang telah ditentukan.

    Selain menguji kemampuan evakuasi, kegiatan ini juga menjadi evaluasi terhadap standar operasional prosedur (SOP) penanggulangan bencana yang selama ini diterapkan di lingkungan rumah sakit.

    “Harapannya, hasil simulasi ini dapat memberikan rasa percaya diri kepada staf agar lebih siap menanggulangi bencana demi keselamatan pasien dan pengunjung rumah sakit,” katanya.

    Sementara itu, Inspektur Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Tangerang Daik Romatta menilai langkah Primaya Hospital Tangerang menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan kebencanaan di wilayah perkotaan.

    “Kegiatan ini menjadi langkah antisipasi dan mitigasi untuk melihat kemampuan rumah sakit menghadapi kemungkinan bencana,” jelasnya.

    Ia menambahkan, simulasi bersama tersebut tidak hanya melatih kesiapan mental petugas, tetapi juga memperkuat koordinasi internal maupun eksternal saat penanganan situasi darurat berlangsung.

    BPBD Kota Tangerang juga mengimbau rumah sakit, instansi hingga perusahaan swasta lainnya untuk rutin menggelar simulasi penanggulangan bencana guna meningkatkan kesiapan menghadapi potensi bencana di Kota Tangerang.

    (B7)

  • Kajari Kota Tangerang Tegaskan Dukungan Pembangunan, DPRD Siapkan Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045

    Kajari Kota Tangerang Tegaskan Dukungan Pembangunan, DPRD Siapkan Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045

    Berita7 | TANGERANG — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tangerang Pradhana Probo Setyarjo menegaskan komitmennya mendukung pembangunan dan penegakan hukum di Kota Tangerang demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Pernyataan tersebut disampaikan usai kunjungan silaturahmi Kejari Kota Tangerang ke DPRD Kota Tangerang yang diterima langsung Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam bersama pimpinan fraksi, komisi dan anggota dewan, Selasa (19/5/2026).

    Kunjungan tersebut menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara Kejari dan DPRD Kota Tangerang dalam mengawal pembangunan daerah agar berjalan sesuai aturan hukum serta mendukung pertumbuhan investasi dan ekonomi.

    “Napasnya sama, yaitu bagaimana kita bisa memajukan kota ini, Kota Tangerang yang kita cintai,” ujar Pradhana kepada wartawan.

    Menurutnya, kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi dan mempercepat pembangunan daerah. Ia menilai, pembangunan yang berjalan dengan kepastian hukum akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    “Di mana ada kepastian hukum, di situ pasti ada investasi masuk. Investasi masuk tentunya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    Pradhana juga menegaskan Kejari Kota Tangerang siap mengambil langkah strategis untuk mendukung pembangunan, termasuk mengantisipasi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi stabilitas pembangunan daerah.

    Selain membahas pembangunan daerah, pertemuan tersebut juga menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas lembaga guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berlandaskan hukum.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam mengatakan, kolaborasi antara DPRD dan Kejari sangat penting agar proses pembangunan berjalan aman tanpa persoalan hukum di kemudian hari.

    “Bahwa hari ini kita butuh kawalan teman-teman di Kejaksaan, bagaimana proses pembangunan dan juga perkembangan kota ini ke depan perlu ada sandaran hukum,” ujar Rusdi.

    Politikus Partai Golkar tersebut menilai, sinergi antara legislatif dan aparat penegak hukum akan mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju target Indonesia Emas 2045.

    Ke depan, DPRD Kota Tangerang dan Kejari Kota Tangerang juga berencana menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU guna memperkuat koordinasi dalam pengawalan pembangunan daerah.

    “Tentu harapannya, bagaimana kemudian proses pembangunan ketika berjalan tidak ada yang kena persoalan-persoalan hukum dan semua mengikuti aturan hukum yang ada,” pungkasnya.

    (B7)

  • Pemkot Tangerang Tancap Gas! Flyover Sudirman Ditargetkan Mulai Dibangun Tahun 2027

    Pemkot Tangerang Tancap Gas! Flyover Sudirman Ditargetkan Mulai Dibangun Tahun 2027

    Berita7 | Kota Tangerang,. – Kemacetan yang kerap terjadi akibat perlintasan kereta api di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tangerang, segera mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Tangerang. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemkot Tangerang menggelar Kick Off Meeting Rencana Pembangunan Simpang Tidak Sebidang (STS) atau Flyover Sudirman sebagai langkah awal percepatan pembangunan infrastruktur strategis untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.

    Kegiatan yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya ini dibuka langsung oleh Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin. Dalam sambutannya, ia menegaskan pembangunan Flyover Sudirman menjadi kebutuhan penting guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

    “Pembangunan Flyover Sudirman menjadi kebutuhan penting dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta menciptakan sistem transportasi perkotaan yang lebih terintegrasi, aman, dan modern,” ujar Sachrudin.

    Ia menjelaskan, kawasan Jalan Jenderal Sudirman, khususnya akses menuju Terminal Poris Plawad, merupakan salah satu simpul mobilitas utama masyarakat Kota Tangerang dan wilayah sekitarnya. Kawasan tersebut juga memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas menuju Bandara Soekarno-Hatta dan kawasan aglomerasi Jabodetabek. Namun, keberadaan perlintasan sebidang kereta api di lokasi tersebut masih menjadi titik kemacetan yang berdampak pada menurunnya tingkat pelayanan jalan serta meningkatnya risiko keselamatan pengguna jalan.

    Menurut Sachrudin, percepatan pembangunan Flyover Sudirman membutuhkan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun stakeholder terkait lainnya.

    “Melalui forum Kick Off Meeting ini, kami berharap dapat terbangun kesamaan persepsi dan komitmen bersama dalam mendukung percepatan pembangunan Flyover Sudirman, baik dari sisi penyiapan dokumen teknis, readiness criteria, koordinasi lintas kewenangan, hingga dukungan terhadap tahapan pelaksanaan pembangunan nantinya,” ungkapnya.

    Kepala Bappeda Kota Tangerang Yeti Rohaeti saat menghadiri Kick Off Meeting pembangunan Flyover Sudirman di Puspem Kota Tangerang, Selasa (19/5/2026). Pemkot Tangerang mendorong percepatan pembangunan flyover sebagai solusi mengatasi kemacetan di jalur strategis Kota Tangerang. (Ist)

    Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Tangerang, Hj. Yeti Rohaeti, mengatakan Kick Off Meeting tersebut menjadi langkah awal dalam mempercepat proses perencanaan pembangunan Flyover Sudirman yang selama ini dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, tingginya intensitas perjalanan kereta api di jalur tersebut menyebabkan kepadatan lalu lintas semakin parah, terutama pada jam sibuk.

    “Jalan Sudirman merupakan salah satu jalur utama yang dilintasi kereta api dengan frekuensi perjalanan yang sangat tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan antrean kendaraan dan kemacetan semakin dirasakan masyarakat, sehingga pembangunan flyover/STS menjadi solusi jangka panjang yang mendesak untuk mengurai kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan berkendara,” jelas Yeti.

    Yeti menambahkan, forum tersebut menghadirkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), PT KAI, PLN, Pemerintah Provinsi Banten, hingga unsur masyarakat sebagai penerima manfaat. Keterlibatan lintas sektor tersebut diharapkan mampu mempercepat proses perencanaan sekaligus memastikan pembangunan berjalan terintegrasi.

    Menurut Yeti, berdasarkan rencana awal BPJN, pembangunan Flyover Sudirman sebelumnya diproyeksikan baru dapat direalisasikan pada 2028 hingga 2029. Namun, melalui forum koordinasi ini, Pemkot Tangerang mendorong percepatan agar pembangunan fisik dapat dimulai lebih awal.

    “Pemkot Tangerang menargetkan pembangunan Flyover Sudirman sepanjang kurang lebih 600 meter ini dapat mulai direalisasikan pada pertengahan tahun 2027. Karena itu, kami bergerak cepat menyusun berbagai dokumen pendukung dan memenuhi readiness criteria agar proses pembangunan bisa dipercepat,” katanya.

    Ia menjelaskan, saat ini Pemkot Tangerang tengah mempersiapkan sejumlah tahapan teknis, mulai dari penyusunan Detail Engineering Design (DED), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), hingga skema Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL). Selain itu, proses pembebasan lahan juga ditargetkan mulai dieksekusi pada pertengahan tahun 2027 seiring dengan rampungnya DED.

    “Kami terus membahas bersama seluruh pihak terkait untuk mendukung percepatan pembangunan, termasuk melengkapi seluruh dokumen teknis yang dibutuhkan. Persiapan dari Pemkot Tangerang sendiri sudah mulai berjalan, termasuk penyusunan skema rekayasa lalu lintas dan tahapan pembebasan lahan,” tambahnya.

    Selain itu, Pemkot Tangerang memastikan rencana pembangunan Flyover Sudirman telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan masuk dalam agenda prioritas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PUPR. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan sehingga persoalan kemacetan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dapat segera teratasi.

    (ADV)

  • Dinkes Kota Tangerang Latih 100 Penjamah Pangan, Tekan Risiko Keracunan Makanan

    Dinkes Kota Tangerang Latih 100 Penjamah Pangan, Tekan Risiko Keracunan Makanan

    Berita7 | TANGERANG — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang menggelar Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji yang diikuti 100 peserta di Aula Kecamatan Pinang, Selasa (19/5/2026). Program ini menjadi langkah strategis Pemkot Tangerang untuk memastikan makanan siap saji yang beredar di masyarakat aman, higienis dan bebas dari risiko kontaminasi berbahaya.

    Pelatihan tersebut menyasar pemilik usaha katering, restoran, hotel, instalasi gizi rumah sakit hingga relawan SPPG yang telah terdaftar melalui aplikasi SIKASEP.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang dr. Dini Anggraeni mengatakan, pelatihan keamanan pangan menjadi bagian penting dalam memperkuat pilar kesehatan lingkungan sekaligus mencegah munculnya penyakit bawaan makanan atau foodborne diseases.

    “Kami ingin memastikan setiap makanan siap saji yang dikonsumsi warga Kota Tangerang telah melalui proses yang benar-benar higienis,” ujar dr. Dini.

    Melalui pelatihan tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai standar higiene sanitasi mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan makanan, teknik penyimpanan hingga penyajian yang aman dan sehat.

    Dinkes Kota Tangerang menilai pengawasan keamanan pangan harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir guna menekan potensi keracunan makanan di tengah masyarakat.

    Selain memperkuat pengetahuan pelaku usaha kuliner, kegiatan ini juga menjadi langkah preventif pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat dan menciptakan lingkungan pangan yang aman.

    “Kami berharap pelatihan ini melahirkan penjamah pangan yang kompeten untuk menekan angka keracunan makanan. Ini langkah nyata bersama pelaku usaha demi mewujudkan Kota Tangerang yang sehat dan aman pangannya,” katanya.

    Pelatihan berlangsung antusias dengan fokus edukasi langsung kepada peserta terkait praktik pengolahan pangan yang sesuai standar kesehatan. Program tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Pemkot Tangerang dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui pengawasan keamanan pangan yang lebih ketat.

    (B7)

  • Ketua DPRD Kota Tangerang Dukung Andri S Permana Pimpin Perbasi 2026-2030

    Ketua DPRD Kota Tangerang Dukung Andri S Permana Pimpin Perbasi 2026-2030

    Berita7 | TANGERANG — Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi mengucapkan selamat atas terpilihnya Andri S Permana sebagai Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kota Tangerang periode 2026-2030.

    Ucapan tersebut disampaikan Rusdi saat menghadiri pelantikan Ketua Perbasi Kota Tangerang di Atrium Pacific Garden, Kota Tangerang, Selasa (19/5/2026).

    Rusdi berharap, di bawah kepemimpinan Andri S Permana, Perbasi Kota Tangerang semakin maju dan mampu melahirkan atlet-atlet bola basket berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kota Tangerang di tingkat Provinsi, Nasional hingga Internasional.

    “Ya, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Andri S Permana, Perbasi Kota Tangerang semakin maju dan melahirkan atlet bola basket berprestasi serta mampu mengharumkan Kota Tangerang di ajang pertandingan tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional,” ujar Rusdi.

    Ia juga mendorong seluruh klub bola basket di Kota Tangerang terus berkembang dan mampu meramaikan berbagai event olahraga yang digelar di Kota Tangerang.

    Menurutnya, pengembangan olahraga menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung program sportourism yang saat ini terus didorong Pemerintah Kota Tangerang.

    “Kita berkomitmen berbagai venue olahraga akan dibuat dengan standarisasi internasional agar semua tingkatan event olahraga bisa dilaksanakan di Kota Tangerang,” katanya.

    Rusdi menambahkan, hadirnya kepengurusan baru Perbasi Kota Tangerang diharapkan mampu membawa semangat baru dalam pembinaan atlet muda sekaligus memperkuat ekosistem olahraga basket di Kota Tangerang.

    Dengan dukungan berbagai pihak, Perbasi Kota Tangerang diyakini dapat menjadi salah satu organisasi olahraga yang aktif melahirkan atlet potensial dan memperkuat prestasi olahraga daerah di berbagai kompetisi mendatang.

    (B7)