Berita7 | TANGERANG.— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing (WNA).
Selain Silmy Karim, KPK juga menetapkan tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik, Kamis (4/6/2026).
Penetapan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Rabu (3/6/2026).
[baca_juga]
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
“Salah satu tersangka adalah saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Silmy Karim bersama tujuh tersangka lainnya langsung ditahan di rumah tahanan KPK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Sebelumnya, Silmy Karim diketahui mendatangi Gedung KPK pada Rabu malam setelah sempat dicari penyidik pasca pelaksanaan OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang yang terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa empat unit mobil, sembilan sepeda motor, tujuh sepeda, mata uang asing dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, serta logam mulia emas.
KPK menduga praktik pemerasan tersebut berkaitan dengan pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia.
Menurut KPK, nilai dugaan pemerasan dalam perkara ini mencapai angka fantastis hingga ratusan miliar rupiah. Namun demikian, penyidik belum membeberkan secara rinci kronologi, modus operandi, maupun aliran dana yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
“Kami masih terus mendalami seluruh rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang terkait,” kata Budi.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi negara di sektor keimigrasian. KPK memastikan proses penyidikan akan terus berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi tersebut. (B7
Leave a Reply