Category: Nasional

  • Prabowo Beli Sapi Sambo dari Peternak Tangerang, Bobot 1,1 Ton Tembus Rp122 Juta

    Prabowo Beli Sapi Sambo dari Peternak Tangerang, Bobot 1,1 Ton Tembus Rp122 Juta

    Berita7 | Kota Tangerang — Presiden Prabowo Subianto membeli sapi kurban jenis Brangus berbobot 1,1 ton dari peternak asal Cipondoh, Kota Tangerang. Sapi bernama Sambo tersebut dibeli dengan harga mencapai Rp122 juta untuk kebutuhan kurban Iduladha 1447 Hijriah.

    Sapi kurban berukuran jumbo itu milik peternak bernama Roji yang mengaku bangga karena hewan ternaknya kembali terpilih menjadi sapi kurban Presiden Republik Indonesia.

    “Alhamdulillah, sapi saya dibeli Presiden untuk kurban Idul Adha tahun ini,” ujar Roji, Rabu (13/5/2026).

    Sapi Sambo diketahui didatangkan dari Banyuwangi sejak tiga tahun lalu. Selama masa perawatan, bobot sapi terus meningkat hingga mencapai 1,1 ton.

    Roji mengatakan, sapi tersebut mendapatkan perawatan khusus dengan pakan berkualitas serta tambahan vitamin untuk menjaga kondisi fisiknya tetap prima menjelang Iduladha.

    “Sapi ini dirawat khusus dengan pakan ampas tahu, konsentrat, singkong, dan tambahan vitamin,” katanya.

    Selain itu, vaksinasi dan pemantauan kesehatan juga rutin dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang guna memastikan kondisi hewan tetap sehat sebelum didistribusikan.

    Nama Sambo sendiri diberikan sejak sapi masih kecil lantaran warna tubuhnya dominan hitam dan terlihat gagah.

    “Namanya Sambo karena warna sapinya hitam dan terlihat gagah,” ucap Roji.

    Ia mengungkapkan proses seleksi hewan kurban Presiden berlangsung cukup ketat. Bahkan dirinya sudah lima kali mengikuti proses seleksi sebelum akhirnya kembali terpilih.

    “Baru pada seleksi ketiga dan keempat sapi saya berhasil terpilih,” jelasnya.

    Menurut Roji, ini menjadi kedua kalinya sapi miliknya dipilih sebagai hewan kurban Presiden. Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui lokasi penyaluran sapi tersebut kepada masyarakat.

    Roji berharap pemerintah terus memberikan ruang bagi peternak lokal untuk berkembang sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan di daerah. (B7)

  • Kemendagri Tegaskan Fotokopi e-KTP Masih Berlaku, Warga Tetap Bisa Gunakan untuk Layanan Publik

    Kemendagri Tegaskan Fotokopi e-KTP Masih Berlaku, Warga Tetap Bisa Gunakan untuk Layanan Publik

    Berita7 | Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) meluruskan informasi yang berkembang terkait penggunaan e-KTP dalam layanan publik. Klarifikasi ini disampaikan setelah muncul anggapan bahwa masyarakat tidak perlu menyerahkan KTP maupun dilarang memfotokopi e-KTP untuk berbagai kebutuhan administrasi.

    Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan bahwa e-KTP tetap menjadi identitas kependudukan resmi yang sah digunakan masyarakat dalam berbagai keperluan pelayanan publik maupun administrasi lainnya.

    “Seperti check-in hotel dan berbagai keperluan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Teguh dalam keterangan tertulis, Senin (11/05/2026).

    Menurutnya, penggunaan fotokopi e-KTP pada prinsipnya masih diperbolehkan selama digunakan sesuai kebutuhan pelayanan dan dilakukan secara bertanggung jawab. Pemerintah juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan data pribadi masyarakat dalam setiap penggunaan dokumen kependudukan.

    Ditjen Dukcapil menegaskan perlindungan data pribadi tetap menjadi prioritas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

    Untuk memperkuat keamanan data masyarakat, Ditjen Dukcapil terus melakukan penguatan sistem dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital.

    “Agar penggunaan data dan dokumen kependudukan dapat berlangsung lebih aman, tertib, dan terlindungi,” jelasnya.

    Saat ini Ditjen Dukcapil diketahui telah bekerja sama dengan sekitar 7.500 lembaga pengguna data kependudukan, baik instansi pemerintah maupun badan hukum Indonesia. Proses verifikasi data kini dilakukan melalui berbagai metode digital seperti card reader, web service, web portal, face recognition hingga Identitas Kependudukan Digital (IKD).

    Karena itu, Kemendagri terus mendorong pemanfaatan sistem verifikasi elektronik agar pelayanan publik semakin cepat, aman dan akurat tanpa mengurangi perlindungan data pribadi masyarakat.

    Ditjen Dukcapil juga menyampaikan permohonan maaf atas informasi sebelumnya yang dinilai belum cukup jelas sehingga memunculkan berbagai pemahaman di tengah masyarakat.

    Pemerintah memastikan pelayanan administrasi kependudukan akan terus dilakukan secara cepat, tepat, aman dan gratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (B7

  • Parkir Liar Kuasai Trotoar Jakarta, DPRD DKI Sebut Situasi Sudah Darurat dan Ancam Hak Pejalan Kaki

    Parkir Liar Kuasai Trotoar Jakarta, DPRD DKI Sebut Situasi Sudah Darurat dan Ancam Hak Pejalan Kaki

    Berita7 | Jakarta — Persoalan parkir liar di Ibu Kota kembali menjadi sorotan tajam. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyebut kondisi parkir di Jakarta sudah berada pada level darurat karena trotoar hingga badan jalan kini dikuasai kendaraan secara liar tanpa pengawasan tegas dari pihak terkait.

    Fenomena parkir liar tersebut dinilai semakin meresahkan masyarakat karena tidak hanya menyebabkan kemacetan parah, tetapi juga merampas hak pejalan kaki dan memicu kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi itu terlihat di sejumlah titik strategis Jakarta yang dipenuhi kendaraan parkir sembarangan dengan tarif tidak jelas dan minim pengawasan resmi.

    “Ini bukan lagi persoalan kecil. Kekacauan parkir di Jakarta sudah masuk level darurat. Trotoar hingga badan jalan kini dikuasai kendaraan tanpa pengendalian yang tegas,” ujar Kenneth, Senin (11/5/2026).

    Kenneth menilai lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama parkir liar terus tumbuh tanpa kendali. Ia juga menyoroti kinerja Unit Pengelola Teknis (UPT) Parkir yang dianggap belum mampu memberikan kepastian layanan kepada masyarakat maupun memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor parkir.

    “Selain sampai trotoar, juga ada tarif parkir yang tidak jelas. Saya mempertanyakan kinerja UPT Parkir karena pungutan parkir liar masih marak, sementara retribusi parkir dinilai belum optimal,” tegasnya.

    Menurut Kenneth, situasi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan, transparansi pengelolaan parkir, hingga efektivitas kerja operator parkir di lapangan. Bahkan, kondisi ini dinilai dapat memperburuk citra Jakarta sebagai kota modern apabila tidak segera ditangani secara serius dan menyeluruh.

    Ia mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan evaluasi total terhadap seluruh operator parkir yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Langkah tegas dinilai penting agar praktik parkir liar tidak terus merugikan masyarakat dan menghambat ketertiban kota.

    Sorotan terkait parkir liar belakangan semakin ramai setelah muncul berbagai laporan kendaraan memenuhi trotoar dan badan jalan di sejumlah kawasan padat Jakarta. Kondisi tersebut memicu kemarahan warga karena pejalan kaki terpaksa turun ke jalan raya demi menghindari kendaraan yang parkir sembarangan.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan segera menghadirkan solusi konkret melalui penertiban intensif, digitalisasi sistem parkir, serta pengawasan ketat terhadap pungutan liar agar Jakarta tidak terus terjebak dalam persoalan parkir yang kian semrawut. (B7

  • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Berdoa untuk Ekonomi Indonesia Saat Haji di Arab Saudi 2026

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Berdoa untuk Ekonomi Indonesia Saat Haji di Arab Saudi 2026

    Berita7 | Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan doa agar pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menguat hingga mendekati 6 persen dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Berita7 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Rabu (6/5/2026), menyatakan bahwa dirinya akan memanjatkan doa khusus untuk perekonomian Indonesia saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi pada 21 Mei 2026. Ia berharap pertumbuhan ekonomi nasional terus menguat di tengah tekanan global, dengan target mendekati 6 persen pada 2026, melalui penguatan kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.

    Dalam keterangannya, Purbaya menegaskan bahwa optimisme ekonomi Indonesia masih cukup kuat meski dunia menghadapi ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan kenaikan harga energi. Ia juga menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus menjadi instrumen utama dalam menjaga daya tahan ekonomi domestik.

    Menurut Purbaya, pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar melampaui target 5,4 persen yang telah ditetapkan. Ia menilai stabilitas sistem keuangan nasional yang dibahas dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) masih terjaga, sehingga menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan

    “Doa supaya kita ekonominya bagus terus, pertumbuhan makin kuat, tiga tahun lagi kita kaya bareng-bareng,” ujar Purbaya di Jakarta. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global yang tidak menentu.

    Dengan berbagai upaya kebijakan dan dukungan stabilitas keuangan, pemerintah berharap ekonomi Indonesia dapat terus tumbuh berkelanjutan dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dalam beberapa tahun ke depan.

  • Pemkot Tangerang Gandeng Poltrada Indonesia Perkuat SDM Transportasi 2026

    Pemkot Tangerang Gandeng Poltrada Indonesia Perkuat SDM Transportasi 2026

    Berita7 – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang resmi menjalin kerja sama strategis dengan Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Indonesia melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM), yang dilaksanakan di Gedung Garuda Laksana, Poltrada Bali, Kamis (07/05/2026).

    Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas SDM di sektor transportasi, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan dan modernisasi layanan publik.

    “Ya hari ini kami hadir di Poltrada Bali yang melaksanakan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Tangerang dan Poltrada Bali dalam rangka menciptakan SDM transportasi yang unggul,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, Pemkot Tangerang berkomitmen membuka ruang kolaborasi dengan berbagai institusi pendidikan untuk mencetak tenaga kerja yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga adaptif dan inovatif.

    “Kolaborasi ini penting untuk menghadirkan SDM yang siap menghadapi tantangan zaman,” tambahnya.

    Melalui kerja sama ini, kedua pihak akan mendorong berbagai program seperti pelatihan, peningkatan kompetensi, pertukaran pengetahuan, hingga penguatan kapasitas di sektor transportasi dan pelayanan publik.

    Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Bambang Siswoyo, turut mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, sinergi ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem transportasi yang lebih profesional di Indonesia.

    Ia menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat peningkatan kualitas SDM transportasi yang kompeten dan berstandar nasional.

    Pemkot Tangerang berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (B7)

  • Gebyar Talenta Siswa Banten 2026 Dibuka di Stadion Benteng Reborn, Penguatan Pendidikan dan Karakter Jadi Sorotan

    Gebyar Talenta Siswa Banten 2026 Dibuka di Stadion Benteng Reborn, Penguatan Pendidikan dan Karakter Jadi Sorotan

    Berita7 | Ribuan pelajar dari berbagai daerah di Banten memadati Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Sabtu 9 Mei 2026. Mereka datang untuk mengikuti pembukaan Gebyar Lomba dan Talenta Siswa jenjang SMA, SMK, dan SKH tingkat Provinsi Banten yang berlangsung meriah sejak pagi.

    Kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti, yang menandai dimulainya rangkaian kompetisi bakat pelajar tingkat provinsi. Agenda tersebut tidak hanya menjadi ajang lomba, tetapi juga dirangkaikan dengan deklarasi budaya sekolah aman dan nyaman serta peluncuran Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Banten.

    Bupati Tangerang Maesyal Rasyid hadir memberikan dukungan terhadap pengembangan potensi pelajar. Ia menekankan bahwa kualitas generasi muda sangat ditentukan oleh lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan mendukung tumbuhnya karakter.

    Di tengah kegiatan, ia menilai ajang seperti ini penting untuk memberi ruang bagi pelajar mengasah kreativitas, keberanian, dan kemampuan bersaing secara sehat. Sekolah, menurutnya, harus menjadi tempat yang nyaman agar siswa bisa berkembang maksimal.

    Gubernur Banten Andra Soni juga menyoroti pentingnya kesempatan yang setara bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan di berbagai bidang, mulai dari akademik, seni, hingga teknologi. Program sekolah gratis di Banten turut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan.

    Kegiatan yang diikuti ribuan peserta ini juga menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman serta ramah anak di seluruh wilayah Banten.

  • Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi Dorong KTP Elektronik Tak Lagi Difotokopi di Layanan Publik

    Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi Dorong KTP Elektronik Tak Lagi Difotokopi di Layanan Publik

    Berita7 | Jakarta,. – Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, mendorong penerapan penggunaan KTP elektronik tanpa fotokopi dalam berbagai layanan publik di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari percepatan digitalisasi administrasi kependudukan agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, aman, dan efisien.

    Menurut Teguh, KTP elektronik sebenarnya sudah dilengkapi chip yang menyimpan data biometrik penduduk sehingga tidak lagi perlu difotokopi untuk kebutuhan administrasi.

    Ia menjelaskan, data dalam KTP elektronik dapat dibaca langsung menggunakan alat card reader yang sudah disiapkan untuk mendukung sistem layanan berbasis digital.

    “Sebenarnya KTP itu tidak perlu lagi difotokopi karena untuk membaca data sudah ada card reader,” kata Teguh Setyabudi.

    Meski demikian, Kemendagri mengakui implementasi sistem tersebut masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah daerah, sektor perbankan, hingga lembaga pelayanan publik lainnya.

    Pemerintah juga terus mengimbau seluruh lembaga pengguna data kependudukan agar mulai meninggalkan kebiasaan administrasi manual yang dianggap sudah tidak relevan di era digital saat ini.

    Teguh menegaskan, Dukcapil telah meminta berbagai lembaga pengguna layanan kependudukan untuk mulai beralih menggunakan sistem pembacaan data digital melalui card reader agar masyarakat tidak lagi dibebani urusan fotokopi identitas.

    Selain mempercepat pelayanan, penggunaan teknologi pembacaan KTP elektronik juga dinilai mampu meningkatkan perlindungan data pribadi masyarakat dan meminimalisasi risiko penyalahgunaan dokumen identitas.

    Dengan integrasi data yang semakin kuat, pemerintah berharap pelayanan publik di Indonesia dapat berjalan lebih modern, praktis, dan efisien.

  • Mendikdasmen Abdul Mu’ti Apresiasi Program Sekolah Swasta Gratis di Kota Tangerang, Dinilai Jadi Terobosan Nasional

    Mendikdasmen Abdul Mu’ti Apresiasi Program Sekolah Swasta Gratis di Kota Tangerang, Dinilai Jadi Terobosan Nasional

    Berita7 | Kota Tangerang,. – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mu’ti memberikan apresiasi terhadap keberhasilan program sekolah swasta gratis yang dijalankan Pemerintah Kota Tangerang, yang dinilai mampu membuka akses pendidikan lebih luas bagi masyarakat, khususnya siswa dari keluarga prasejahtera di wilayah Kota Tangerang dan Provinsi Banten.

    Apresiasi tersebut disampaikan Abdul Mu’ti dalam pembukaan Gebyar Lomba Talenta Siswa (O2SN, FLS3N, LKS SMK) Banten 2026 yang digelar di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Sabtu (9/5/2026), di hadapan jajaran pemerintah daerah serta para peserta pendidikan dari berbagai daerah.

    Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menilai program sekolah swasta gratis yang mengakomodasi 146 Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta sederajat di Kota Tangerang merupakan langkah nyata dalam menjawab tantangan pemerataan pendidikan.

    Ia menegaskan bahwa program tersebut tidak hanya bersifat inovatif, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat luas.

    “Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan program sekolah swasta gratis yang sudah berjalan di Kota Tangerang dan Provinsi Banten. Semoga program ini bisa direplikasi di daerah-daerah lainnya karena telah terbukti memberikan dampak manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Abdul Mu’ti.

    Program sekolah gratis yang digagas Pemkot Tangerang tersebut juga mulai direplikasi oleh Pemerintah Provinsi Banten sejak tahun 2025 sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

    Kebijakan ini dinilai menjadi solusi konkret dalam mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini menjadi salah satu faktor utama keterbatasan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

    Di lokasi yang sama, Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan bahwa sejak implementasinya, program sekolah swasta gratis telah melibatkan 801 SMA atau sederajat di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Banten.

    Program tersebut telah memberikan manfaat kepada lebih dari enam ribu siswa yang kini dapat mengakses pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah.

    “Ini adalah upaya nyata untuk memutus kendala akses pendidikan karena faktor ekonomi,” papar Andra Soni.

    Baik pemerintah pusat maupun daerah berharap program ini dapat terus diperluas dan direplikasi di berbagai wilayah lain di Indonesia.

    Selain memperluas akses pendidikan, kebijakan ini juga diharapkan mampu mencetak generasi muda yang unggul, kompetitif, dan memiliki talenta di berbagai bidang di masa depan. (B7)

  • Cara Daftar BPJS Kesehatan Gratis 2026, Warga Bisa Berobat Tanpa Bayar Iuran

    Cara Daftar BPJS Kesehatan Gratis 2026, Warga Bisa Berobat Tanpa Bayar Iuran

    Berita7 | Biaya kesehatan yang terus meningkat membuat masyarakat kini semakin membutuhkan perlindungan kesehatan. Karena itu, pemerintah kembali menghadirkan program BPJS Kesehatan gratis melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi warga kurang mampu.

    Melalui program ini, masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus membayar iuran bulanan BPJS Kesehatan.

    Program BPJS gratis tersebut menyasar kelompok rentan dan masyarakat miskin agar tetap memperoleh akses layanan kesehatan secara layak dan berkelanjutan.

    Apa Itu BPJS Kesehatan Gratis?

    BPJS Kesehatan gratis merupakan program jaminan kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah melalui skema PBI atau Penerima Bantuan Iuran.

    Program ini dikhususkan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu yang sudah terdata dalam sistem nasional dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.

    Pemerintah secara berkala juga memperbarui data penerima agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

    Peserta PBI tetap mendapatkan layanan kesehatan lengkap mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit rujukan sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.

    Siapa Saja yang Berhak Mendapatkan BPJS Gratis?

    Tidak semua masyarakat bisa menerima bantuan ini. Pemerintah menetapkan sejumlah kategori penerima prioritas berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial.

    Berikut kelompok yang berhak menerima BPJS Kesehatan gratis:

    1. Masyarakat miskin dan tidak mampu

    Pemerintah memprioritaskan keluarga dengan kondisi ekonomi rendah yang sudah masuk dalam DTKS Kemensos.

    2. Lansia terlantar

    Lansia yang hidup sendiri tanpa penghasilan tetap juga masuk kategori penerima bantuan kesehatan gratis.

    3. Anak terlantar

    Anak yang tidak memiliki orang tua atau pengasuh dengan kemampuan ekonomi memadai berhak memperoleh bantuan ini.

    4. Penyandang disabilitas terlantar

    Pemerintah juga memberikan prioritas kepada penyandang disabilitas yang tidak memiliki dukungan ekonomi.

    5. Korban bencana

    Masyarakat terdampak bencana alam maupun sosial dapat memperoleh BPJS gratis sementara agar tetap bisa mengakses layanan kesehatan.

    6. Warga dengan kondisi sosial rentan

    Kelompok masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki penghasilan tetap juga berpeluang mendapatkan bantuan PBI.

    Cara Daftar BPJS Kesehatan Gratis 2026

    Berikut langkah-langkah pengajuan BPJS Kesehatan gratis melalui program PBI:

    1. Cek data DTKS

    Pastikan nama sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    2. Datang ke kelurahan atau desa

    Petugas akan memeriksa kondisi ekonomi dan kelengkapan data.

    3. Lengkapi dokumen

    Siapkan:

    * KTP

    * Kartu Keluarga (KK)

    * Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) jika diperlukan

    4. Ikuti proses verifikasi

    Dinas sosial akan melakukan pengecekan data bahkan survei lapangan jika dibutuhkan.

    5. Tunggu penetapan penerima

    Jika memenuhi syarat, nama akan dimasukkan dalam daftar penerima bantuan iuran BPJS.

    6. Aktivasi kepesertaan

    Setelah aktif, peserta dapat langsung menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

    Cara Daftar Jika Belum Masuk DTKS

    Bagi warga yang belum terdaftar DTKS, pengajuan tetap bisa dilakukan dengan tahapan berikut:

    * Meminta surat pengantar RT/RW

    * Mengurus SKTM ke kelurahan

    * Mengajukan data ke dinas sosial

    * Menunggu proses survei dan verifikasi

    Jika lolos, data akan dimasukkan ke DTKS dan selanjutnya diajukan sebagai penerima BPJS gratis.

    Manfaat BPJS Kesehatan Gratis

    Program ini memberikan sejumlah manfaat besar bagi masyarakat, di antaranya:

    * Bebas iuran bulanan

    * Bisa berobat di fasilitas kesehatan resmi

    * Perlindungan kesehatan jangka panjang

    * Mengurangi beban biaya pengobatan keluarga

    Pemerintah mengimbau masyarakat untuk memastikan data kependudukan selalu aktif dan valid agar proses pengajuan bantuan kesehatan berjalan lancar. (B7

  • 7 Bansos Cair Mei 2026, PKH hingga BPNT Rp600 Ribu Mulai Disalurkan Pemerintah

    7 Bansos Cair Mei 2026, PKH hingga BPNT Rp600 Ribu Mulai Disalurkan Pemerintah

    Berita7 | Pemerintah kembali mencairkan sejumlah bantuan sosial (bansos) pada Mei 2026. Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi bansos yang mulai masuk tahap pencairan kedua tahun ini.

    Total anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2026 bahkan mencapai Rp508,2 triliun untuk membantu jutaan masyarakat penerima manfaat di seluruh Indonesia.

    Kementerian Sosial (Kemensos) sebelumnya telah menyalurkan bansos tahap pertama sejak Februari 2026. Kini, pencairan tahap kedua berlangsung mulai April hingga Juni 2026.

    Masyarakat penerima manfaat diminta rutin mengecek status bansos agar tidak ketinggalan jadwal pencairan.

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Bansos PKH kembali cair pada Mei 2026 dengan total anggaran mencapai Rp28,7 triliun. Program ini menyasar sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Pencairan tahap kedua berlangsung pada April, Mei, hingga Juni 2026.

    Berikut besaran bansos PKH 2026:

    * Ibu hamil: Rp750 ribu per tahap

    * Anak usia dini: Rp750 ribu

    * Siswa SD: Rp225 ribu

    * Siswa SMP: Rp375 ribu

    * Siswa SMA: Rp500 ribu

    * Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp600 ribu

    * Penyandang disabilitas berat: Rp600 ribu

    2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

    Selain PKH, pemerintah juga kembali mencairkan bansos BPNT atau bantuan sembako.

    Penerima BPNT memperoleh bantuan Rp200 ribu per bulan. Namun pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus sehingga total yang diterima mencapai Rp600 ribu.

    Program BPNT 2026 memiliki anggaran Rp43,8 triliun dan menyasar 18,3 juta KPM.

    Dana bantuan masuk dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-Warong maupun agen bank penyalur resmi pemerintah.

    3. Program Indonesia Pintar (PIP)

    Program Indonesia Pintar (PIP) juga mulai dicairkan bertahap mulai Mei hingga September 2026.

    Bantuan pendidikan ini disalurkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bagi siswa usia 6 sampai 21 tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin.

    Penerima PIP mencakup siswa:

    * SD

    * SMP

    * SMA/SMK sederajat

    Nominal bantuan berkisar Rp450 ribu hingga Rp1,8 juta per tahun tergantung jenjang pendidikan.

    Pencairan dilakukan melalui bank penyalur seperti:

    * BRI

    * BNI

    * BSI

    Cara Cek Penerima Bansos Mei 2026

    Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos secara online melalui situs resmi Kemensos dengan langkah berikut:

    * Buka laman cekbansos.kemensos.go.id

    * Pilih wilayah sesuai domisili

    * Masukkan nama lengkap sesuai KTP

    * Isi kode captcha

    * Klik Cari Data

    Jika terdaftar, sistem akan menampilkan jenis bantuan sosial yang diterima beserta status pencairannya.

    Pemerintah mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan bansos karena seluruh proses pencairan tidak dipungut biaya. (B7