Tes

Category: Nasional

  • BLT Kesra Rp900 Ribu Kembali Jadi Sorotan, Ini Syarat Penerima dan Cara Cek Status Bansos 2026

    Berita7 | JAKARTA — Informasi mengenai Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) senilai Rp900 ribu kembali ramai diperbincangkan masyarakat pada Juni 2026. Banyak warga mulai mencari tahu siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut, bagaimana proses pendaftaran, hingga cara mengecek status penerima bantuan sosial dari pemerintah.

    BLT Kesra sebelumnya merupakan bantuan tambahan yang terintegrasi dengan program Kartu Sembako untuk membantu menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam skemanya, bantuan diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan dan biasanya disalurkan sekaligus untuk tiga bulan, sehingga total yang diterima mencapai Rp900 ribu.

    Penyaluran bantuan sosial pemerintah mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus diperbarui secara berkala. Data tersebut digunakan untuk menentukan keluarga yang berhak menerima berbagai program bantuan berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi terkini.

    Dalam sistem DTSEN, masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok kesejahteraan atau desil. Kelompok desil 1 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok ekonomi tertinggi. Untuk program bansos, prioritas penerima umumnya berasal dari keluarga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4.

    Meski pembahasan mengenai BLT Kesra Rp900 ribu kembali ramai di media sosial, hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan pengumuman resmi terkait jadwal pencairan maupun kepastian penyaluran program tersebut pada tahun 2026.

    Apabila program kembali dijalankan, terdapat beberapa syarat umum yang biasanya menjadi acuan penerima bantuan. Warga harus berstatus sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga aktif. Selain itu, calon penerima harus terdaftar dalam DTSEN atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Persyaratan lainnya adalah termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin, tidak menerima bantuan sosial sejenis dengan tujuan yang sama, serta bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI maupun Polri.

    “Penyaluran bantuan sosial harus tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” demikian prinsip yang terus diterapkan dalam berbagai program perlindungan sosial pemerintah.

    Bagi masyarakat yang belum masuk dalam database DTSEN atau DTKS, pemerintah menyediakan mekanisme pengusulan melalui aplikasi Cek Bansos. Prosesnya cukup mudah dengan mengunduh aplikasi resmi, membuat akun menggunakan data sesuai identitas kependudukan, mengunggah foto KTP dan swafoto, kemudian melengkapi seluruh informasi yang diminta.

    Setelah data dikirim, usulan akan diverifikasi oleh dinas sosial setempat sebelum diproses lebih lanjut. Jika memenuhi persyaratan, nama warga dapat masuk dalam daftar calon penerima bantuan sosial pemerintah.

    Sementara itu, masyarakat yang ingin mengetahui status kepesertaan bansos dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui situs resmi Kemensos maupun aplikasi Cek Bansos.

    Melalui laman resmi pengecekan bansos, warga cukup memilih wilayah domisili, memasukkan nama lengkap sesuai KTP, lalu mengisi kode verifikasi yang tersedia. Sistem akan menampilkan informasi apakah nama tersebut terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau tidak.

    Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk selalu mengandalkan informasi resmi dan tidak mudah mempercayai kabar yang beredar tanpa sumber yang jelas. Pasalnya, hingga awal Juni 2026 belum ada keputusan resmi terkait pencairan kembali BLT Kesra Rp900 ribu.

    Di sisi lain, sejumlah program bantuan sosial lainnya masih berjalan pada tahun 2026, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Karena itu, masyarakat disarankan rutin memperbarui data kependudukan dan memeriksa status bansos secara berkala agar tidak kehilangan hak sebagai penerima bantuan pemerintah.

    Dengan validitas data yang terus diperbarui, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi keluarga yang membutuhkan di seluruh Indonesia. (B7

  • Wamen Imipas Silmy Karim Jadi Tersangka KPK, Dugaan Pemerasan Izin WNA Capai Ratusan Miliar

    Berita7 | TANGERANG.— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing (WNA).

    Selain Silmy Karim, KPK juga menetapkan tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik, Kamis (4/6/2026).

    Penetapan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Rabu (3/6/2026).

    [baca_juga]

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

    “Salah satu tersangka adalah saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta.

    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Silmy Karim bersama tujuh tersangka lainnya langsung ditahan di rumah tahanan KPK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

    Sebelumnya, Silmy Karim diketahui mendatangi Gedung KPK pada Rabu malam setelah sempat dicari penyidik pasca pelaksanaan OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

    Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang yang terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa empat unit mobil, sembilan sepeda motor, tujuh sepeda, mata uang asing dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, serta logam mulia emas.

    KPK menduga praktik pemerasan tersebut berkaitan dengan pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia.

    Menurut KPK, nilai dugaan pemerasan dalam perkara ini mencapai angka fantastis hingga ratusan miliar rupiah. Namun demikian, penyidik belum membeberkan secara rinci kronologi, modus operandi, maupun aliran dana yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

    “Kami masih terus mendalami seluruh rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang terkait,” kata Budi.

    Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi negara di sektor keimigrasian. KPK memastikan proses penyidikan akan terus berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi tersebut. (B7

  • Dexlite dan Pertamina Dex Resmi Turun Rp3 Ribu per Liter, Pengguna Solar Non-Subsidi Bisa Bernapas Lega

    Berita7 | JAKARTA — Kabar baik datang bagi pengguna bahan bakar solar non-subsidi. Pertamina resmi menurunkan harga BBM jenis Dexlite dan Pertamina Dex mulai 1 Juni 2026.

    Berdasarkan pembaruan harga terbaru, Dexlite mengalami penurunan sebesar Rp3.000 per liter. Di wilayah DKI Jakarta, harga Dexlite yang sebelumnya dibanderol Rp26.000 per liter kini menjadi Rp23.000 per liter.

    Sementara itu, Pertamina Dex juga mengalami penyesuaian harga. Dari sebelumnya Rp27.900 per liter, kini turun menjadi Rp24.800 per liter atau berkurang Rp3.100 per liter.

    [baca_juga]

    Penurunan harga tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan berbahan bakar diesel, terutama pelaku usaha dan sektor logistik yang selama ini terbebani tingginya biaya operasional.

    “Penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar energi,” demikian informasi yang tercantum dalam pembaruan harga Pertamina.

    Di sisi lain, harga Pertamax Turbo justru mengalami kenaikan. BBM beroktan tinggi tersebut naik Rp850 per liter dari Rp19.900 menjadi Rp20.750 per liter.

    Untuk jenis BBM lainnya, Pertamina belum melakukan perubahan harga. Pertalite masih bertahan di Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.300 per liter, Pertamax Green Rp12.900 per liter, dan Solar subsidi tetap Rp6.800 per liter.

    Kebijakan terbaru ini diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi pengguna kendaraan diesel karena biaya pengisian bahan bakar menjadi lebih ringan dibandingkan bulan sebelumnya.

    Daftar Harga BBM Pertamina per 1 Juni 2026:

    • Pertalite: Rp10.000 per liter

    • Pertamax: Rp12.300 per liter

    • Pertamax Green: Rp12.900 per liter

    • Pertamax Turbo: Rp20.750 per liter

    • Dexlite: Rp23.000 per liter

    • Pertamina Dex: Rp24.800 per liter

    • Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

    **KUTIPAN SEO RANK MATH**

    “Dexlite dan Pertamina Dex turun hingga Rp3.100 per liter mulai 1 Juni 2026, meringankan biaya operasional pengguna kendaraan diesel. (B7

  • Kabar Gembira! DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan Mulai Hari Ini, Berlaku Hingga 31 Agustus 2026

    Berita7 | Jakarta,. – Resmi memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 Juni 2026. Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat menikmati penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

    Program tersebut akan berlangsung selama tiga bulan, mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kebijakan ini diharapkan menjadi kesempatan bagi pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa harus dibebani denda keterlambatan.

    Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui kanal resmi pajak daerah Jakarta, penghapusan sanksi administratif diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran selama periode program berlangsung.

    Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat cukup membayar pokok pajak yang masih terutang tanpa dikenakan biaya tambahan berupa bunga atau denda keterlambatan.

    Program pemutihan pajak kendaraan tersebut menjadi salah satu langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memberikan keringanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor.

    Selain Jakarta, sejumlah daerah lain di Indonesia juga telah lebih dahulu menerapkan program serupa sepanjang 2026, di antaranya Jawa Tengah, Bali, dan Bengkulu.

    [baca_juga]

    Pemerintah mengimbau masyarakat memanfaatkan momentum pemutihan ini sebaik mungkin, terutama bagi pemilik kendaraan yang selama ini menunda pembayaran pajak akibat akumulasi denda yang terus bertambah.

    Dengan adanya penghapusan sanksi administratif, diharapkan semakin banyak kendaraan yang kembali tercatat aktif dan taat pajak, sekaligus mendukung peningkatan penerimaan daerah untuk pembangunan.

    Bagi wajib pajak di wilayah DKI Jakarta, periode tiga bulan ini menjadi kesempatan emas untuk melunasi tunggakan tanpa perlu membayar denda yang selama ini membebani. (B7)

  • Hari Lahir Pancasila 2026, Bupati Tangerang Ajak Warga Jaga Persatuan di Tengah Keberagaman

    Berita7 | Kabupaten Tangerang memanfaatkan momentum Hari Lahir Pancasila 2026 untuk mengajak seluruh masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia.

    Peringatan yang dipusatkan pada 1 Juni tersebut menjadi momentum penting untuk mengingat kembali nilai-nilai luhur Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.

    Bupati Tangerang, Mochamad Maesyal Rasyid, menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman utama dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan damai.

    Menurutnya, keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia harus dijaga sebagai kekuatan untuk memperkokoh persatuan bangsa.

    “Keberagaman yang kita miliki adalah kekuatan bangsa. Melalui semangat Hari Lahir Pancasila, mari kita jaga persatuan dalam kebhinekaan serta memperkuat rasa cinta tanah air,” ujar Maesyal Rasyid.

    Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang untuk terus mengedepankan sikap toleransi, saling menghormati, serta mempererat persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat.

    [baca_juga]

    Dalam rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui kegiatan edukatif dan sosial yang bertujuan menanamkan pemahaman lebih luas mengenai nilai-nilai Pancasila.

    Kegiatan tersebut diikuti unsur pemerintah daerah, pelajar, tokoh masyarakat, hingga berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tangerang.

    Pemkab Tangerang berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan mampu mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

    Semangat persatuan, gotong royong, dan kebhinekaan dinilai menjadi modal penting dalam menjaga kerukunan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

    Dengan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Kabupaten Tangerang optimistis dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis, toleran, dan berdaya saing di tengah dinamika perkembangan zaman. (B7)

  • Mulai Hari Ini! Pemerintah Wajibkan 100 Persen Devisa Ekspor Masuk RI, Ini Aturan Barunya

    Berita7 | JAKARTA — Pemerintah resmi memberlakukan aturan baru terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) mulai 1 Juni 2026. Melalui kebijakan terbaru tersebut, eksportir sumber daya alam kini diwajibkan merepatriasi atau membawa pulang 100 persen devisa hasil ekspor ke dalam negeri.

    Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan cadangan devisa Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan seluruh eksportir sektor sumber daya alam wajib mematuhi kebijakan tersebut.

    “Eksportir SDA wajib merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100 persen,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.

    [baca_juga]

    Dalam aturan baru tersebut, eksportir sektor nonmigas diwajibkan menempatkan 100 persen DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Sementara eksportir sektor migas wajib menempatkan sedikitnya 30 persen DHE SDA selama paling singkat tiga bulan.

    Pemerintah menetapkan penempatan dana devisa dilakukan melalui bank-bank BUMN. Selain itu, konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah dibatasi maksimal 50 persen guna menjaga stabilitas pengelolaan devisa nasional.

    Kebijakan ini diyakini mampu memperkuat likuiditas valuta asing dalam negeri, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

    Meski demikian, pemerintah tetap memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu yang memiliki afiliasi dengan negara mitra yang telah memiliki perjanjian bilateral atau kerja sama perdagangan dengan Indonesia.

    Selain kewajiban yang lebih ketat, pemerintah juga menyiapkan insentif perpajakan bagi eksportir yang patuh. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas instrumen penempatan DHE SDA bahkan dapat mencapai 0 persen sesuai jangka waktu penempatan dana.

    Menurut pemerintah, insentif tersebut menjadi daya tarik tambahan bagi pelaku usaha untuk menempatkan devisa hasil ekspor di dalam negeri dibandingkan instrumen investasi lain yang tarif pajaknya bisa mencapai 20 persen.

    Pemerintah berharap aturan baru ini dapat meningkatkan devisa yang tersimpan di dalam negeri, memperkuat ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. (B7

  • Prabowo Tunjuk AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Whoosh, Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi Cost Overrun

    Berita7 | JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Penunjukan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 mengenai percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung yang mulai berlaku sejak 12 Mei 2026.

    [baca_juga]

    Dalam aturan tersebut, AHY mendapat mandat memimpin komite yang bertugas mengawal berbagai kebijakan strategis terkait proyek Kereta Cepat Whoosh, termasuk mengantisipasi potensi kenaikan biaya atau cost overrun yang dapat terjadi selama pelaksanaan proyek.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite. Struktur keanggotaan juga melibatkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga strategis pemerintah.

    Terdapat tujuh anggota dalam komite tersebut, yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kepala Badan Pengaturan BUMN, serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

    Komite Kereta Cepat memiliki tugas penting untuk menyepakati sekaligus menetapkan langkah yang diperlukan apabila terjadi kenaikan maupun perubahan biaya proyek yang menjadi tanggung jawab perusahaan patungan pelaksana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    Selain itu, komite juga berwenang menentukan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan guna mengatasi persoalan pembiayaan apabila terjadi pembengkakan biaya proyek.

    “Komite akan memastikan setiap persoalan strategis yang muncul dalam proyek kereta cepat dapat ditangani secara cepat dan terukur demi menjaga keberlanjutan investasi nasional.”

    Perpres tersebut juga mengatur bahwa ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Komite Kereta Cepat akan diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sebelumnya, posisi Ketua Komite Kereta Cepat dipegang oleh Luhut Binsar Pandjaitan saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berdasarkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang ditandatangani Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Dengan penunjukan AHY sebagai ketua baru, pemerintah berharap pengawasan dan koordinasi proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menjaga keberlanjutan operasional Kereta Cepat Whoosh sebagai salah satu infrastruktur transportasi modern Indonesia. (B7

  • Internet Rakyat Resmi Mengaspal, Warga Bisa Nikmati Internet 100 Mbps Cuma Rp100 Ribu per Bulan

    Berita7  | JAKARTA — PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) melalui anak usahanya, PT Telemedia Komunikasi Pratama (Telemedia), resmi meluncurkan layanan Internet Rakyat (IRA) secara serentak di Regional I yang meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.

    Program tersebut digadang-gadang menjadi langkah besar dalam mempercepat pemerataan akses digital nasional melalui penyediaan layanan internet cepat dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

    Presiden Direktur WIFI, Yune Marketatmo, mengatakan Internet Rakyat hadir dengan layanan fixed broadband berkecepatan hingga 100 Mbps dengan tarif Rp100 ribu per bulan tanpa biaya tambahan.

    “Saat ini Rp100 ribu bersih, tidak ada tambahan biaya lainnya dengan kecepatan hingga 100 Mbps. Sesuai arahan pemegang saham dan harapan masyarakat, kami ingin layanan ini segera digelar secepat mungkin,” kata Yune saat peluncuran IRA, Selasa (26/5/2026).

    Menurutnya, layanan tersebut dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, ekonomi digital, layanan publik, hiburan, hingga berbagai peluang baru yang lahir dari perkembangan teknologi digital.

    Kehadiran Internet Rakyat dinilai cukup menarik di tengah rata-rata biaya internet fixed broadband nasional yang masih berada di kisaran Rp300 ribu per bulan dengan kecepatan sekitar 40 Mbps.

    Direktur Utama Telemedia, Shannedy Ongky, menilai layanan Internet Rakyat berpotensi menjadi game changer dalam industri broadband nasional sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan akses internet murah dan cepat.

    “Saat ini rata-rata harga internet sekitar Rp300 ribu dengan kecepatan yang masih rendah. IRA hadir menjadi game changer. Kalau bagi perusahaan ini perubahan besar, tetapi bagi masyarakat ini seperti oase baru karena bisa mendapatkan internet Rp100 ribu bersih dengan kecepatan hingga 100 Mbps,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, skema tersebut membuka peluang lebih luas bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan internet broadband dengan harga kompetitif.

    Internet Rakyat sendiri merupakan layanan fixed broadband yang memanfaatkan teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA) pada spektrum 1,4 GHz yang dipadukan dengan jaringan Fiber-To-The-Home (FTTH). Teknologi tersebut memungkinkan layanan internet berkecepatan tinggi menjangkau wilayah yang belum terlayani optimal oleh jaringan kabel konvensional.

    Secara teknis, koneksi internet dikirim melalui sinyal radio dari menara pemancar menuju antena penerima yang dipasang di rumah pelanggan. Sinyal tersebut kemudian diteruskan ke modem atau router sehingga dapat digunakan untuk berbagai perangkat secara bersamaan.

    Untuk memudahkan masyarakat, pendaftaran pelanggan dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi, situs resmi Internet Rakyat, maupun melalui tenaga pemasaran resmi di masing-masing wilayah layanan.

    Saat ini Internet Rakyat hanya menyediakan satu paket layanan dengan masa aktif 30 hari dan kecepatan hingga 100 Mbps.

    Dalam implementasinya di Regional I, layanan IRA telah didukung lebih dari 550 site aktif serta 3.189 radio unit yang telah terpasang dan beroperasi di lebih dari 82 kota dan kabupaten di wilayah Jawa, Maluku, dan Papua hingga 26 Mei 2026.

    Infrastruktur tersebut menjadi fondasi utama dalam memperluas akses internet broadband berkecepatan tinggi ke berbagai daerah yang sebelumnya masih memiliki keterbatasan pilihan layanan internet dengan harga terjangkau.

    Dengan jaringan yang terus berkembang, Internet Rakyat diharapkan mampu mendorong percepatan transformasi digital nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di berbagai daerah.

    [baca_juga]

    Kabar baik buat masyarakat Indonesia. Internet Rakyat resmi hadir dengan tarif hanya Rp100 ribu per bulan dan kecepatan hingga 100 Mbps. Layanan ini sudah mulai digelar di Jawa, Maluku dan Papua dengan dukungan ratusan site aktif.

  • MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota, Otorita Tegaskan Pembangunan IKN Berlanjut

    Berita7 | JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan meski Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara saat ini.

    Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, mengatakan seluruh proses pembangunan Nusantara terus berlangsung melalui berbagai skema pendanaan yang telah disiapkan pemerintah. Menurutnya, tidak ada penghentian maupun stagnasi dalam pembangunan kawasan calon ibu kota baru tersebut.

    [baca_juga]

    “Pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak,” ujar Troy dalam agenda Pengukuhan Pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kalimantan Timur Periode 2025-2029 dan Dialog Media Strategis di Balikpapan.

    Ia menjelaskan, pembangunan IKN saat ini didukung melalui pendanaan APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta investasi dari sektor swasta yang terus berjalan.

    Menurut Troy, Nusantara tidak hanya diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional melalui konsep Superhub Ekonomi Nusantara. Konsep tersebut menghubungkan berbagai klaster strategis yang berada di Kalimantan Timur untuk menciptakan pusat ekonomi baru yang inovatif dan berkelanjutan.

    Pembangunan IKN juga tidak hanya terfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Pemerintah saat ini mengembangkan sembilan wilayah perencanaan yang mencakup kawasan pemerintahan, pusat bisnis, kesehatan, energi baru terbarukan, pendidikan, riset, industri pangan hingga kawasan hiburan.

    Selain pembangunan fisik, OIKN juga terus mendorong penguatan sektor sosial, budaya, UMKM, lingkungan hidup, serta berbagai layanan pendukung bagi masyarakat di sekitar kawasan Nusantara.

    Troy menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tidak membatalkan status Nusantara sebagai calon ibu kota negara. Sebaliknya, putusan tersebut dinilai memperkuat landasan hukum perpindahan ibu kota.

    Menurutnya, penetapan resmi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara tetap akan dilakukan melalui Keputusan Presiden sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Oleh karena itu, pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana dan terus berproses hingga saat ini,” tegasnya.

    OIKN juga mengajak media untuk menyampaikan informasi secara utuh dan berdasarkan fakta agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

    Troy menambahkan bahwa fakta yang ada saat ini menunjukkan pembangunan IKN masih berlangsung dan terus mengalami perkembangan di berbagai sektor. (B7

  • SMAN 2 Tangsel Juara LKBB-PB MPR RI Banten 2026, Siap Harumkan Nama Daerah di Final Nasional

    Berita7 | TANGERANG SELATAN — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Sekolah yang dikenal dengan julukan Moonzher tersebut berhasil meraih Juara 1 pada ajang Lomba Kreasi Baris Berbaris dan Pengibaran Bendera (LKBB-PB) MPR RI Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026.

    Kemenangan ini sekaligus mengantarkan SMAN 2 Kota Tangerang Selatan menjadi wakil resmi Provinsi Banten pada Final Nasional LKBB-PB MPR RI 2026 yang akan digelar di Jakarta pada Agustus mendatang.

    Dalam kompetisi yang diikuti sekolah-sekolah terbaik dari berbagai daerah di Banten tersebut, tim Moonzher tampil dominan dengan mengumpulkan 6.020 poin. Raihan tersebut mengantarkan mereka ke posisi teratas, mengungguli SMAN 2 Kota Serang yang memperoleh 5.880 poin dan MAN 1 Kabupaten Lebak dengan 5.870 poin.

    Pelatih tim LKBB-PB SMAN 2 Tangsel, Ibnu Itsnaini Syahril Muharram, mengaku bangga atas kerja keras dan dedikasi para siswa yang berhasil mengharumkan nama Kota Tangerang Selatan dan Provinsi Banten.

    “Alhamdulillah kita sangat senang sekali. Apalagi sekarang perwakilan dari Tangerang Selatan bisa mewakili Provinsi Banten untuk melaju di tingkat nasional. Mudah-mudahan kita bisa membawa nama Banten lebih harum lagi,” ujarnya, Minggu (31/5/2026).

    [baca_juga]

    Menurut Ibnu, keberhasilan tersebut tidak diraih secara instan. Tim telah menjalani latihan rutin dan persiapan panjang untuk menghadapi persaingan yang ketat di tingkat provinsi.

    Menghadapi putaran nasional, pihaknya akan meningkatkan intensitas latihan. Pengalaman mengikuti kompetisi serupa pada tahun sebelumnya menjadi modal penting untuk menyusun strategi yang lebih matang.

    “Yang pasti latihan yang cukup rutin ketika memang kita sudah tahu tanggal pelaksanaannya di nasional. Mudah-mudahan anak-anak tetap terjaga kondisi fisiknya dan siap menghadapi kompetisi nanti,” katanya.

    Komandan Regu SMAN 2 Tangsel, Alvian Christian Larosa, juga mengungkapkan rasa bangganya setelah berhasil membawa tim meraih gelar juara. Ia menyebut perjalanan menuju podium juara membutuhkan disiplin tinggi dan latihan yang konsisten selama berbulan-bulan.

    “Sebelum ke sini kami sudah berlatih sejak dua bulan lalu, mulai dari teknik berbaris, buka tutup formasi hingga latihan fisik. Semua dilakukan untuk memberikan hasil terbaik,” ungkapnya.

    Meski menyadari persaingan di tingkat nasional akan jauh lebih berat, Alvian optimistis timnya mampu memberikan penampilan terbaik dan membawa nama Banten bersaing di level nasional.

    Ajang LKBB-PB MPR RI sendiri merupakan kompetisi yang bertujuan menanamkan nilai kedisiplinan, kepemimpinan, gotong royong, serta semangat nasionalisme kepada generasi muda. Tahun ini, lomba tingkat Provinsi Banten diikuti 10 sekolah terbaik dari Tangerang, Serang, Cilegon, Lebak hingga Pandeglang.

    Keberhasilan SMAN 2 Kota Tangerang Selatan menjadi juara diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pelajar lainnya untuk terus berprestasi sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. (B7