Category: Nasional

  • Puan Dorong Perlindungan Pengemudi Ojol di Momentum Hari Buruh 2026

    Puan Dorong Perlindungan Pengemudi Ojol di Momentum Hari Buruh 2026

    Berita7 | Jakarta,. – Jumat pagi 1 Mei 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh pihak menjadikan Hari Buruh Internasional sebagai momentum memperkuat perlindungan pekerja, termasuk pengemudi ojek online di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta saat isu kesejahteraan pekerja digital kembali menjadi perhatian nasional.

    Dalam keterangannya, Puan menegaskan pekerja sektor transportasi online kini menjadi bagian penting penggerak ekonomi masyarakat. Ia menilai perlindungan penghasilan, kepastian hubungan kerja, dan jaminan sosial perlu segera diperkuat agar para pengemudi ojol memiliki kepastian hidup.

    “Perlindungan terhadap penghasilan, kepastian hubungan kerja, dan jaminan sosial bagi pengemudi layanan transportasi online menjadi penting karena sektor digital kini menjadi penopang ekonomi banyak keluarga,” kata Puan.

    Menurutnya, tekanan ekonomi akibat ketidakpastian kerja bisa berdampak langsung terhadap kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, hingga stabilitas sosial masyarakat. Karena itu, negara dinilai harus hadir lebih cepat dalam memastikan perlindungan pekerja informal maupun digital.

    Puan juga menyambut rencana pembentukan Satgas PHK sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri. DPR menilai langkah tersebut penting agar pemerintah mampu membaca kondisi tenaga kerja lebih dini sebelum gelombang PHK meluas.

    Secara nasional, isu perlindungan pekerja digital kini menjadi perhatian di tengah pertumbuhan ekonomi berbasis aplikasi. Pemerintah dan parlemen didorong mempercepat regulasi ketenagakerjaan yang mampu menyesuaikan perubahan pola kerja modern, termasuk sektor transportasi online dan ekonomi digital.

    Hingga Jumat siang, isu kesejahteraan pengemudi ojol dan perlindungan pekerja masih menjadi pembahasan utama dalam momentum peringatan Hari Buruh 2026. Sejumlah kebijakan lanjutan terkait perlindungan tenaga kerja digital diperkirakan akan terus dikawal pemerintah dan DPR. (B7)

  • Prabowo di Hari Buruh May Day 2026: RUU Ketenagakerjaan Harus Rampung Tahun Ini

    Prabowo di Hari Buruh May Day 2026: RUU Ketenagakerjaan Harus Rampung Tahun Ini

    Berita7 | Jakarta,. – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus segera diselesaikan pada tahun 2026. Hal tersebut disampaikan dalam momentum peringatan Hari Buruh atau May Day 2026, yang juga menjadi perhatian besar kalangan pekerja di seluruh Indonesia.

    Dalam pernyataannya, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat perlindungan terhadap pekerja di berbagai sektor, mulai dari buruh pabrik, nelayan, hingga pekerja transportasi berbasis aplikasi.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menandatangani sejumlah kebijakan penting yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja, termasuk perlindungan bagi awak kapal perikanan.

    “Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi konvensi International Labour Organization nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” ujar Prabowo.

    Perhatian Khusus untuk Nelayan dan Pekerja Pesisir

    Prabowo juga menyoroti program besar pemerintah dalam memperbaiki kehidupan nelayan di Indonesia. Salah satu langkah yang disampaikan adalah pembangunan ribuan kampung nelayan sebagai pusat ekonomi pesisir.

    Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.

    “Tahun ini kita akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus. Tahun depan kita akan buka 1.500 kampung nelayan, dan tahun-tahun berikutnya terus bertambah,” jelasnya.

    Ia memperkirakan program tersebut akan berdampak pada jutaan nelayan beserta keluarga mereka yang mencapai lebih dari 20 juta orang di seluruh Indonesia.

    Prabowo juga menyebutkan bahwa pemerintah akan membangun fasilitas pendukung seperti pabrik es di setiap kampung nelayan serta penyediaan kapal untuk menunjang aktivitas melaut.

    Perlindungan Pekerja Transportasi Online

    Selain sektor nelayan, pemerintah juga menaruh perhatian pada pekerja transportasi berbasis aplikasi. Prabowo mengungkapkan bahwa telah ditandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan bagi pekerja transportasi online.

    Regulasi tersebut mencakup berbagai aspek perlindungan kerja, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan perlindungan kesehatan melalui BPJS.

    “Pekerja transportasi online harus diberi jaminan kecelakaan kerja dan akan diberikan BPJS kesehatan serta asuransi kesehatan,” katanya.

    Ia juga menyinggung soal pembagian pendapatan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi yang kini mengalami perubahan signifikan.

    “Pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi,” tambahnya.

    RUU Ketenagakerjaan Diminta Segera Diselesaikan

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga memberikan instruksi langsung kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk segera berkoordinasi dengan DPR RI dalam menyelesaikan RUU Ketenagakerjaan.

    Ia menekankan bahwa undang-undang tersebut harus benar-benar berpihak kepada kaum buruh dan memberikan kepastian hukum yang adil.

    “Saya telah memberi instruksi agar RUU Ketenagakerjaan segera diselesaikan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai dan harus berpihak kepada kaum buruh,” tegasnya.

    Menurutnya, regulasi ketenagakerjaan yang kuat menjadi fondasi penting untuk menjamin keadilan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

    Perlindungan Sosial dan Program Pemerintah

    Selain isu ketenagakerjaan, pemerintah juga terus memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Prabowo menyebutkan bahwa tahun ini pemerintah mengalokasikan sekitar 500 triliun rupiah untuk perlindungan sosial.

    Program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian utama pemerintah untuk mendukung generasi muda Indonesia.

    “MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita,” ujar Prabowo.

    Ia menegaskan bahwa program tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk yang masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

    Pernyataan Prabowo dalam peringatan May Day 2026 menunjukkan fokus pemerintah pada penguatan perlindungan tenaga kerja di berbagai sektor. Mulai dari nelayan, pekerja transportasi online, hingga buruh pabrik, seluruhnya menjadi bagian dari agenda besar reformasi ketenagakerjaan nasional.

    Pemerintah menargetkan RUU Ketenagakerjaan dapat segera disahkan agar memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. (B7)

  • Ribuan Buruh Tangerang Berangkat ke Jakarta, Tolak Kapitalisme hingga Soroti Pajak Pesangon

    Ribuan Buruh Tangerang Berangkat ke Jakarta, Tolak Kapitalisme hingga Soroti Pajak Pesangon

    Berita7 | Kota Tangerang,. – Ribuan buruh dari wilayah Tangerang diberangkatkan menuju Jakarta dalam rangka aksi unjuk rasa peringatan May Day atau Hari Buruh 2026, Jumat (1/5/2026). Massa aksi yang berasal dari berbagai serikat pekerja seperti FSBN, KASBI, FSBKU, KSBSI, hingga SPSI tersebut berangkat menggunakan bus melalui jalur Tol Tangerang–Jakarta sejak pagi hari.

    Aksi ini menjadi bagian dari gelombang peringatan Hari Buruh yang digelar secara nasional. Para buruh dijadwalkan berkumpul di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta, untuk menyampaikan sejumlah tuntutan yang mereka nilai berkaitan langsung dengan kondisi ketenagakerjaan saat ini.

    Salah satu perwakilan massa aksi, Rohman, mengatakan bahwa pihaknya membawa beberapa tuntutan utama dalam aksi tersebut. Di antaranya penolakan terhadap sistem ekonomi yang dinilai tidak berpihak pada pekerja.

    “Kami membawa sejumlah tuntutan, di antaranya penolakan terhadap kapitalisme, imperialisme, dan militerisme,” kata Rohman di sela keberangkatan massa aksi dari Tangerang.

    Ia menambahkan bahwa para buruh juga menuntut adanya dorongan nyata dari pemerintah untuk mewujudkan kerja layak, upah yang layak, serta kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh pekerja di Indonesia.

    “Dorongan untuk mewujudkan kerja layak, upah layak, dan kehidupan yang sejahtera bagi para pekerja,” lanjutnya.

    Sorotan Pajak Pesangon dan Regulasi Ketenagakerjaan

    Selain isu besar terkait sistem ekonomi, para buruh di Kota Tangerang juga menyoroti persoalan teknis ketenagakerjaan yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja.

    Perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Tangerang, Rizki, mengungkapkan bahwa salah satu isu yang paling disoroti adalah kebijakan pajak pesangon bagi pekerja yang memasuki masa akhir kerja.

    Menurutnya, potongan pajak yang dikenakan terhadap pesangon masih cukup memberatkan buruh, bahkan bisa mencapai angka signifikan.

    “Pada akhir masa kerja, seharusnya hak pekerja bisa diterima secara maksimal. Tetapi saat ini masih ada potongan pajak yang cukup besar, bahkan bisa mencapai 15 persen. Ini sangat memberatkan,” ujar Rizki.

    Ia menjelaskan, kondisi tersebut semakin kompleks setelah adanya perubahan regulasi ketenagakerjaan terbaru yang dinilai membuat nilai pesangon lebih rendah dibandingkan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Menurut Rizki, perubahan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak semakin menekan kondisi ekonomi buruh, khususnya mereka yang sudah memasuki masa pensiun atau PHK.

    “Para buruh berharap pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan pajak pesangon serta memperbaiki regulasi ketenagakerjaan agar lebih berpihak kepada pekerja,” tegasnya.

    Pengamanan Ketat Polisi di Jalur Keberangkatan

    Sementara itu, keberangkatan ribuan buruh dari Tangerang menuju Jakarta juga mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Polres Kota Tangerang menurunkan personel untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib.

    Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi M Indra Waspada Amirulloh mengatakan bahwa pengamanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari titik kumpul hingga pengawalan di jalur pergerakan massa.

    “Kami lakukan pengawalan, dan Polri hadir untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa personel yang dikerahkan terdiri dari berbagai unsur, termasuk pengamanan objek, pengamanan tertutup, serta pengawalan lalu lintas guna memastikan tidak terjadi gangguan selama perjalanan massa aksi.

    Pihak kepolisian juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif dalam menghadapi dinamika peringatan May Day tahun ini.

    “Saya tadi cek sejumlah titik kumpul pemberangkatan buruh menuju Jakarta untuk memastikan seluruh pergerakan massa terpantau dan berjalan tertib, karena kami ingin memastikan setiap pergerakan massa buruh berjalan aman, tertib, dan tidak menimbulkan gangguan,” ungkapnya.

    Aksi May Day Jadi Sorotan Nasional

    Aksi ribuan buruh dari Tangerang ini menjadi bagian dari gelombang peringatan Hari Buruh di berbagai daerah. Isu yang diangkat mulai dari sistem ekonomi, regulasi ketenagakerjaan, hingga kesejahteraan pekerja masih menjadi perhatian utama dalam setiap aksi May Day.

    Para buruh berharap pemerintah pusat dapat mendengar langsung aspirasi mereka dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada pekerja. (B7)