Tag: “Pemkot Tangerang”

  • Maryono Sorot Jalan Rusak dan SPMB, Pemkot Tangerang Bergerak Cepat

    Maryono Sorot Jalan Rusak dan SPMB, Pemkot Tangerang Bergerak Cepat

    Berita7 | Kota Tangerang,.- Maryono menegaskan percepatan pelayanan publik dan pembangunan di Tangerang saat memimpin apel pegawai di Kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang, Senin (11/05/2026). Fokus utama yang disorot mulai dari proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), kesehatan hewan kurban menjelang Iduladha, hingga percepatan perbaikan jalan rusak yang menjadi perhatian warga.

    Dalam arahannya, Maryono meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat memastikan proses SPMB jenjang SD dan SMP berjalan ketat dan minim kesalahan. Saat ini, tahapan pra-pendaftaran dan pengajuan PIN telah berjalan, sehingga verifikasi data domisili dan administrasi kependudukan diprioritaskan agar tidak memicu persoalan di tengah masyarakat.

    Selain sektor pendidikan, Pemkot Tangerang juga mulai mempercepat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Pemerintah meminta Dinas Ketahanan Pangan bersama pihak terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap hewan yang diperjualbelikan agar memenuhi standar kesehatan dan layak dikonsumsi masyarakat.

    “Data administrasi harus benar-benar dikroscek dan dimonitor secara ketat untuk meminimalisir potensi kesalahan dalam proses SPMB,” tegas Maryono.

    Ia juga menyoroti banyaknya laporan masyarakat terkait jalan rusak dan berlubang di sejumlah titik di Kota Tangerang. Momentum musim kemarau dinilai menjadi waktu tepat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur agar aktivitas warga dan distribusi ekonomi tidak terganggu.

    “Banyak laporan masyarakat yang masuk, sehingga ini harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

    Langkah percepatan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Perbaikan jalan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan memperlancar mobilitas warga, sementara pengawasan hewan kurban memberi rasa aman bagi masyarakat menjelang Iduladha. Di sektor pendidikan, validasi data SPMB juga menjadi perhatian serius agar proses penerimaan murid berjalan adil dan transparan.

    Maryono turut mendorong seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat inovasi pelayanan publik yang lebih cepat, adaptif, dan sesuai kebutuhan masyarakat modern. Pemkot Tangerang menargetkan pelayanan yang responsif agar berbagai persoalan warga dapat ditangani lebih efektif. (B7)

  • Kota Tangerang Matangkan SPMB 2026, Prioritaskan Akses Pendidikan Inklusif

    Kota Tangerang Matangkan SPMB 2026, Prioritaskan Akses Pendidikan Inklusif

    Berita7 | Kota Tangerang — Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan terus mematangkan persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SD dan SMP Tahun 2026. Program tersebut difokuskan untuk meningkatkan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat termasuk peserta didik penyandang disabilitas.

    Sebanyak enam jalur pendaftaran disiapkan untuk jenjang SD dan enam jalur lainnya untuk jenjang SMP pada pelaksanaan SPMB 2026. Kebijakan tersebut menunjukkan peningkatan pelayanan pendidikan yang lebih inklusif dibanding pelaksanaan sebelumnya dengan penekanan pada transparansi dan pemerataan akses sekolah.

    “Insyaallah, proses persiapan sampai dengan hari ini semuanya berjalan dengan baik, tidak ada kendala secara teknis yang ditemukan,” ujar Wahyudi Iskandar selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Senin (11/5/26).

    Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak pada pemerataan pendidikan dan pelayanan sosial bagi masyarakat Kota Tangerang, khususnya bagi calon peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik.

    Pemkot Tangerang juga menyiapkan jalur khusus bagi calon peserta didik penyandang disabilitas guna memastikan seluruh anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi.

    Untuk jenjang SD, jalur pendaftaran meliputi jalur disabilitas pada 2–3 Juni 2026, jalur mutasi 5 Juni 2026, jalur afirmasi 8 Juni 2026, jalur domisili lingkungan 10 Juni 2026, jalur domisili wilayah 12–13 Juni 2026, serta jalur domisili umum atau luar kota pada 17 Juni 2026.

    Sementara itu, untuk jenjang SMP, jadwal pendaftaran dimulai dari jalur disabilitas pada 19–20 Juni 2026, jalur afirmasi 23–24 Juni 2026, jalur domisili 26–27 Juni 2026, jalur mutasi 30 Juni 2026, jalur prestasi lomba 2 Juli 2026, dan jalur prestasi nilai rapor dalam maupun luar kota pada 6–7 Juli 2026.

    Sejumlah pihak menyambut baik langkah tersebut karena dinilai memberikan dampak langsung terhadap peningkatan layanan pendidikan yang lebih adil dan merata bagi masyarakat Kota Tangerang.

    Pemkot Tangerang berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan lancar, transparan, serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan akses sekolah bagi seluruh calon peserta didik di wilayah tersebut. (B7)

  • Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan Ambil Langkah Tegas di Kawasan Sipon, Penertiban PKL dan Parkir Liar Mulai Berdampak ke Warga

    Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan Ambil Langkah Tegas di Kawasan Sipon, Penertiban PKL dan Parkir Liar Mulai Berdampak ke Warga

    Berita7 | Pemerintah Kota Tangerang terus memperkuat penataan kawasan padat aktivitas di wilayah Sipon, Cipondoh, melalui langkah penertiban pedagang kaki lima dan parkir liar yang dinilai mengganggu ketertiban umum. Penataan tersebut mendapat perhatian langsung dari Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan yang meminta seluruh elemen masyarakat ikut menjaga keteraturan kawasan.

    Kegiatan penertiban yang berlangsung hari ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Tangerang menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan tertata bagi warga maupun pengguna jalan. Kawasan Sipon selama ini dikenal sebagai titik aktivitas masyarakat dengan mobilitas tinggi, terutama pada jam sibuk pagi hingga malam hari.

    Pemkot Tangerang menilai penataan kawasan tidak hanya berkaitan dengan estetika kota, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Karena itu, langkah penertiban dilakukan secara bertahap dengan pendekatan persuasif dan pengawasan lapangan yang lebih intensif.

    Penertiban dilakukan menyusul banyaknya aktivitas yang memicu kemacetan dan mengganggu akses jalan di kawasan Sipon. Pemerintah Kota Tangerang bersama jajaran terkait turun langsung untuk memastikan area publik tetap bisa digunakan secara tertib.

    Dalam keterangannya, Mulyani menegaskan bahwa langkah penataan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan bertujuan menciptakan kondisi lingkungan yang lebih berkelanjutan.

    “Kita harap penertiban yang berlangsung dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkelanjutan,” ujar Mulyani.

    Pemkot Tangerang juga menilai penataan kawasan menjadi bagian penting dalam menjaga wajah kota di tengah pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus meningkat. Penataan dilakukan bukan untuk mematikan usaha warga, melainkan memastikan seluruh aktivitas berjalan lebih tertib dan aman.

    Penataan kawasan Sipon dinilai mulai memberi dampak terhadap kelancaran aktivitas masyarakat. Sejumlah pengguna jalan mengaku akses kendaraan menjadi lebih lancar dibanding sebelumnya, terutama di titik yang selama ini dipenuhi parkir sembarangan.

    Selain itu, kawasan yang lebih tertata dinilai membuat aktivitas perdagangan menjadi lebih nyaman bagi pembeli maupun pedagang. Pemkot Tangerang berharap kondisi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga fasilitas umum bersama-sama.

    Kawasan yang tertib juga dianggap mampu mendukung kenyamanan lingkungan sekitar, termasuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan yang parkir di bahu jalan.

    Pemkot Tangerang menegaskan penataan kawasan akan terus dilakukan di sejumlah titik lain yang memiliki tingkat kepadatan tinggi. Pemerintah daerah ingin memastikan ruang publik tetap dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh masyarakat.

    Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan meminta masyarakat mendukung langkah penataan yang sedang dilakukan pemerintah daerah. Ia mengimbau pedagang, pembeli, hingga pengguna jalan untuk sama-sama menjaga ketertiban kawasan.

    Menurut Maryono, keberhasilan penataan kota tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku.

    “Kami mohon partisipasi seluruh masyarakat, baik pedagang, pembeli, maupun pengendara, agar bersama-sama menjaga ketertiban sehingga aktivitas dapat berjalan aman dan nyaman,” kata Maryono Hasan.

    Ia juga meminta masyarakat mematuhi aturan parkir dan lalu lintas agar kawasan Sipon dapat menjadi area yang lebih rapi dan nyaman untuk seluruh aktivitas warga.

    Arahan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkot Tangerang dalam memperkuat budaya tertib di tengah aktivitas perkotaan yang semakin dinamis pada 2026.

    Pemerintah Kota Tangerang memastikan penataan kawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan edukasi dan pengawasan lapangan. Pemkot Tangerang juga membuka ruang komunikasi dengan masyarakat agar penertiban berjalan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.

    Selain penertiban fisik, pemerintah daerah akan memperkuat sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan fasilitas umum secara tertib. Langkah ini diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kenyamanan kota bersama-sama

    Penataan kawasan Sipon menjadi salah satu bagian dari strategi besar Pemkot Tangerang dalam menciptakan wilayah perkotaan yang lebih modern, tertib, dan nyaman bagi warga. Pemerintah berharap partisipasi masyarakat terus meningkat sehingga upaya menjaga ketertiban kota dapat berjalan lebih efektif ke depannya. (B7)

  • Banjir Mengintai! Pemkot Tangerang Kini Pantau Sungai Cisadane Real Time dari Hulu

    Banjir Mengintai! Pemkot Tangerang Kini Pantau Sungai Cisadane Real Time dari Hulu

    Berita7 | Kota Tangerang,. – Pemerintah Kota Tangerang memperkuat sistem mitigasi banjir dengan mengintegrasikan Pos Pantau Tinggi Muka Air (TMA) Sungai Cisadane di wilayah Serpong, Kota Tangerang Selatan. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat deteksi potensi banjir dari kawasan hulu secara real time.

    Integrasi tersebut menjadi bagian dari penguatan Sistem Pemantauan Tinggi Air Sungai (SIPANTU) milik Pemkot Tangerang yang selama ini digunakan untuk memantau perkembangan debit air di sejumlah titik rawan banjir.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang, Taufik Syahzaeni mengatakan, tim gabungan telah melakukan pemantauan lapangan guna memastikan kesiapan perangkat dan sinkronisasi sistem sebelum integrasi resmi dijalankan.

    Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk meningkatkan kecepatan respons petugas saat terjadi peningkatan debit air dari kawasan hulu Sungai Cisadane.

    “Kami telah melakukan survei lapangan untuk mengecek perangkat, sinkronisasi data, serta koordinasi teknis antartim agar sistem integrasi pemantauan ini berjalan optimal,” ujar Taufik, Kamis (7/5/2026).

    Lewat sistem terbaru ini, Pemkot Tangerang nantinya dapat memantau kondisi muka air Sungai Cisadane melalui kamera CCTV yang beroperasi secara langsung atau real time.

    Data yang diterima dari wilayah hulu dinilai menjadi senjata penting dalam upaya mitigasi dini, terutama saat curah hujan tinggi melanda kawasan Bogor dan sekitarnya yang berpotensi mengirim debit air besar ke wilayah Tangerang.

    Pemkot Tangerang menilai integrasi sistem tersebut dapat membantu petugas mengambil langkah lebih cepat sebelum banjir meluas ke permukiman warga.

    Selain memperkuat pengawasan di wilayah Serpong, integrasi ini juga menjadi bagian dari pengembangan sistem pemantauan banjir terpadu lintas daerah.

    Sebelumnya, Pemkot Tangerang telah lebih dulu mengintegrasikan sistem mitigasi banjir dengan Pos Pantau Batu Beulah di Kabupaten Bogor pada akhir tahun lalu.

    Tidak berhenti di situ, Pemkot Tangerang juga berencana merealisasikan integrasi serupa di Pos Pantau Tajur Kabupaten Bogor untuk memantau kawasan hulu Kali Serua.

    Pemantauan juga akan diperluas ke Perumahan Mutiara Tangsel guna mengawasi perkembangan debit air di hulu Kali Angke yang selama ini menjadi salah satu titik perhatian saat musim hujan tiba.

    Langkah agresif Pemkot Tangerang dalam memperkuat sistem pemantauan banjir ini mendapat perhatian karena dinilai menjadi solusi penting untuk menekan risiko genangan yang kerap menghantui sejumlah wilayah saat cuaca ekstrem terjadi.

    Dengan sistem pemantauan yang semakin terintegrasi dan real time, Pemkot Tangerang berharap proses mitigasi bencana dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan efektif demi melindungi masyarakat dari ancaman banjir yang datang sewaktu-waktu. (B7)

  • Jembatan Garuda di Panunggangan Utara Rampung, Dorong Akses Ekonomi dan Mobilitas Warga Tangerang

    Jembatan Garuda di Panunggangan Utara Rampung, Dorong Akses Ekonomi dan Mobilitas Warga Tangerang

    Berita7 | KOTA TANGERANG,. – Pembangunan Jembatan Garuda di Jalan Gorong-Gorong, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, resmi selesai pada Jumat sebagai hasil kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat yang bertujuan memperkuat akses mobilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan sekitar.

    Proyek Jembatan Garuda ini merupakan bagian dari program strategis yang mendukung peningkatan infrastruktur daerah dan kebutuhan dasar masyarakat. Danrem 052/Wijayakrama Brigjen TNI Faizal Rizal menjelaskan bahwa pembangunan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pemerataan pembangunan berbasis kebutuhan warga.

    Saat ini, terdapat 13 titik pembangunan Jembatan Garuda di wilayah Korem 052. Dua titik masih dalam tahap pengerjaan di Tigaraksa, sementara sembilan titik lainnya sedang menjalani proses verifikasi sebelum pelaksanaan pembangunan lanjutan. Program ini menjadi salah satu upaya nyata untuk menghadirkan infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat di tingkat bawah.

    Brigjen TNI Faizal Rizal menyampaikan bahwa pembangunan ini tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga melibatkan dukungan swadaya, CSR, serta partisipasi masyarakat.

    “Ada yang berasal dari bantuan swadaya, dukungan CSR, hingga kontribusi masyarakat dan pihak-pihak yang peduli terhadap perbaikan rumah warga kurang mampu,” ujarnya.

    Dukungan Pemerintah Daerah:

    Wakil Wali Kota Tangerang Maryono memberikan apresiasi atas sinergi lintas sektor dalam pembangunan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadirkan pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak langsung.

    Ia menilai kehadiran Jembatan Garuda akan memberikan manfaat besar bagi warga, terutama dalam mempercepat akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat ekonomi.

    “Jembatan ini akan sangat membantu mobilitas warga, mempercepat akses menuju sekolah, layanan kesehatan, maupun pusat aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Maryono.

    Dampak dan Manfaat Pembangunan:

    Selain meningkatkan konektivitas antarwilayah, keberadaan jembatan ini juga diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi lokal. Akses yang lebih cepat dan aman akan membuka peluang pertumbuhan usaha kecil masyarakat serta memperlancar distribusi barang dan jasa di kawasan tersebut.

    Pemerintah Kota Tangerang juga mendorong agar program serupa dapat diperluas ke wilayah lain seperti Batuceper dan Belendung guna memperkuat jaringan infrastruktur perkotaan yang merata.

    Selain pembangunan jembatan, program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Gentengisasi juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini diharapkan mampu memberikan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi warga kurang mampu di Kota Tangerang. (B7)

  • Pemkot Tangerang Minta Warga Awasi Pra-SPMB 2026, Laporkan Pungli dan Calo Sekolah

    Pemkot Tangerang Minta Warga Awasi Pra-SPMB 2026, Laporkan Pungli dan Calo Sekolah

    Berita7 | Kota Tangerang,. – Pemerintah Kota Tangerang mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pra-Sistem Penerimaan Murid Baru (Pra-SPMB) Tahun 2026 agar berjalan transparan, bersih, dan bebas dari praktik pungutan liar maupun percaloan. Imbauan tersebut disampaikan Dinas Pendidikan Kota Tangerang sebagai bentuk komitmen menciptakan proses penerimaan peserta didik yang adil dan sesuai aturan.

    Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar, menegaskan masyarakat diminta tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi pungli, calo, atau penyimpangan selama proses Pra-SPMB berlangsung.

    “Seluruh proses Pra-SPMB harus berjalan transparan dan sesuai ketentuan. Jika masyarakat menemukan adanya pungli atau praktik yang tidak sesuai aturan, segera laporkan agar bisa langsung ditindaklanjuti,” ujar Wahyudi, Jumat (08/05/2026).

    Pemkot Siapkan Kanal Pengaduan Resmi

    Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan maupun mendapatkan informasi terkait Pra-SPMB, Pemerintah Kota Tangerang telah menyediakan sejumlah layanan pengaduan resmi yang dapat diakses selama proses berlangsung.

    Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui aplikasi LAKSA maupun layanan darurat 112. Selain itu, Dinas Pendidikan juga membuka helpdesk khusus untuk masing-masing jenjang pendidikan.

    Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), masyarakat dapat menghubungi nomor helpdesk 0877-4852-8302. Sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), layanan pengaduan tersedia melalui nomor 0877-4852-8303.

    Wahyudi menegaskan seluruh tahapan Pra-SPMB tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Karena itu, masyarakat diminta lebih waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan sekolah atau pihak tertentu dengan janji membantu meloloskan peserta didik melalui jalur tertentu.

    “Seluruh proses Pra-SPMB tidak dipungut biaya. Masyarakat harus waspada terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan atau jalur khusus dengan meminta sejumlah uang,” tegasnya.

    Masyarakat Diminta Teliti Saat Input Data

    Selain pengawasan terhadap pungli dan praktik percaloan, masyarakat juga diimbau memastikan seluruh data yang diinput selama proses Pra-SPMB telah sesuai dengan dokumen asli yang dimiliki.

    Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari kendala saat proses verifikasi administrasi berlangsung. Kesalahan pengisian data berpotensi menghambat tahapan pendaftaran peserta didik baru.

    Dinas Pendidikan Kota Tangerang juga memastikan petugas helpdesk siap memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan selama proses Pra-SPMB berlangsung.

    “Jika masyarakat mengalami kendala, jangan ragu menghubungi helpdesk yang sudah disediakan. Petugas kami siap memberikan informasi dan pendampingan,” tambah Wahyudi.

    Komitmen Wujudkan SPMB Bersih dan Transparan

    Pemerintah Kota Tangerang berharap keterlibatan aktif masyarakat dapat membantu menciptakan proses Pra-SPMB yang bersih, transparan, dan bebas penyimpangan. Pengawasan bersama dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan peserta didik baru.

    Dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat, Pemkot Tangerang optimistis pelaksanaan Pra-SPMB Tahun 2026 dapat berjalan lancar serta memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik. (B7

  • Diskominfo Kota Tangerang Perkuat Diseminasi Informasi, Sampaikan Percepatan 195 Segmen Perbaikan Jalan

    Diskominfo Kota Tangerang Perkuat Diseminasi Informasi, Sampaikan Percepatan 195 Segmen Perbaikan Jalan

    Berita7 | KOTA TANGERANG,. – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur jalan sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan di seluruh wilayah. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang, Pemkot menyampaikan bahwa percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur terus dilakukan secara berkelanjutan di berbagai sektor, khususnya jalan dan jembatan.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang, Mugiya Wardhany, dalam salah satu agenda resmi pemerintah daerah menegaskan bahwa Diskominfo memiliki peran penting dalam memastikan setiap program pembangunan dapat tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

    Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

    “Pengelolaan dan penyampaian informasi pembangunan menjadi bagian penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Setiap program pemerintah daerah harus dapat dipahami masyarakat secara utuh,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Tangerang juga menyampaikan capaian perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, sebanyak 195 segmen jalan berlubang berhasil diperbaiki yang tersebar di seluruh kecamatan.

    Kepala DPUPR Kota Tangerang, Taufik Syahzaeni, menjelaskan bahwa total luas perbaikan mencapai 9.135,79 meter persegi dengan metode penambalan hotmix di sejumlah titik prioritas.

    “Sebulan terakhir ini tim lapangan tidak berhenti melakukan percepatan perbaikan jalan di semua wilayah. Ada 195 segmen jalan yang telah rampung diperbaiki dengan mayoritas penanganan menggunakan hotmix,” kata Taufik.

    Ia menambahkan, sejumlah ruas jalan strategis menjadi prioritas utama, di antaranya Jalan Moh. Toha Karawaci, Jalan Rasuna Said Pinang, Jalan Husein Sastranegara Benda, hingga kawasan Underpass Ciledug Raya.

    Selain itu, Pemkot Tangerang juga memastikan sejumlah proyek infrastruktur strategis telah selesai dan mulai dimanfaatkan masyarakat, salah satunya Jembatan Penghubung Bayur di Kecamatan Periuk.

    Jembatan tersebut kini telah beroperasi dan menjadi akses baru untuk mengurai kemacetan di sepanjang Jalan Raya Bayur–Cadas hingga Jalan Cisadane Barat Bayur.

    “Jembatan penghubung ini memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran akses masyarakat. Saat ini sudah dimanfaatkan dan memberikan dampak positif terhadap pengurangan kepadatan lalu lintas,” ujar Taufik.

    Keberadaan jembatan tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem konektivitas wilayah yang terus dikembangkan oleh Pemkot Tangerang.

    Ke depan, Pemkot Tangerang menargetkan pembangunan lanjutan berupa delapan ruas jalan baru dan enam titik jembatan pada tahun 2026 untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

    Melalui Diskominfo Kota Tangerang, seluruh perkembangan pembangunan ini terus disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi informasi publik sekaligus komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih baik, cepat, dan merata. (ADV)

  • Indeks Kepuasan Naik, Pemkot Tangerang Genjot Diklat Pelayanan Publik Lintas Instansi

    Indeks Kepuasan Naik, Pemkot Tangerang Genjot Diklat Pelayanan Publik Lintas Instansi

    Berita7 | Kota Tangerang — Pemerintah Kota Tangerang resmi menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) serta evaluasi pelayanan publik lintas instansi yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kelurahan, kecamatan hingga puskesmas. Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam aspek kenyamanan dan kecepatan respons.

    Sebanyak puluhan unit kerja kini mulai mengikuti penguatan kapasitas pelayanan, setelah sebelumnya evaluasi dilakukan secara terbatas di masing-masing instansi. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Tangerang dalam mendorong pelayanan publik yang lebih optimal, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

    “Hari ini kita mengikuti diklat untuk menambah wawasan bagi OPD pelayanan publik agar lebih mengoptimalkan dari segi pelayanan. Kita ingin masyarakat merasa lebih nyaman, terfasilitasi dan apa yang menjadi harapan mereka benar-benar ditindaklanjuti,” ujar Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono.

    Ia menambahkan, langkah tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis aparatur, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kualitas interaksi pelayanan dan kepercayaan publik. Pemkot Tangerang, kata dia, menempatkan kepuasan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan kinerja pelayanan.

    Data terbaru menunjukkan tren positif Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam dua tahun terakhir. Pada 2024, IKM berada di angka 87,49 dan meningkat menjadi 89,61 pada 2025. Meski peningkatannya tidak terlalu signifikan, konsistensi tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa masyarakat merasakan adanya perbaikan layanan secara berkelanjutan.

    Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga kredibel seperti Kementerian PAN-RB, Ombudsman, serta Bank Central Asia (BCA). Materi yang diberikan mencakup evaluasi pelayanan, peningkatan kualitas interaksi petugas, hingga strategi mempertahankan kepercayaan masyarakat. Hal ini semakin memperkuat nilai strategis kegiatan sebagai upaya pembenahan menyeluruh.

    Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang, Syamsul Bahri, menegaskan bahwa evaluasi menjadi kunci utama dalam memperbaiki kekurangan yang masih ada di lapangan. Menurutnya, pembelajaran dari institusi dengan standar pelayanan terbaik sangat penting untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur.

    “Dalam rangka meningkatkan pelayanan, kita perlu mengadakan evaluasi hal-hal yang masih kurang. Itulah mengapa kami menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai sektor,” ujarnya.

    Sejumlah aparatur yang terlibat mengaku kegiatan ini memberikan wawasan baru serta memperkuat pemahaman dalam menghadapi dinamika pelayanan publik. Mereka menilai, pelatihan ini membantu meningkatkan kepercayaan diri dan profesionalisme saat berinteraksi langsung dengan masyarakat.

    Pemerintah Kota Tangerang berharap langkah ini dapat terus berlanjut guna menciptakan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berkualitas, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (B7)

  • Kota Tangerang Gelar Pelatihan Bela Negara, 100 PPPK Didorong Tingkatkan Integritas

    Kota Tangerang Gelar Pelatihan Bela Negara, 100 PPPK Didorong Tingkatkan Integritas

    Berita7 | Kota Tangerang — Pemerintah Kota Tangerang resmi menggelar pelatihan bela negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata pada 6-8 Mei 2026. Kegiatan ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas aparatur, khususnya dalam hal integritas dan pelayanan publik bagi masyarakat.

    Sebanyak 100 PPPK dari berbagai Perangkat Daerah kini mulai mengikuti pelatihan intensif, setelah sebelumnya menjalankan tugas rutin tanpa pembinaan karakter secara terstruktur. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan.

    “Sebagai pelayan masyarakat, PPPK harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Bela negara dalam konteks aparatur adalah bekerja dengan jujur, disiplin, serta mampu memberikan solusi terbaik bagi setiap persoalan di tengah masyarakat,” ujar Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin.

    Ia menambahkan, langkah tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas teknis aparatur, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, karakter dan integritas menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi yang kuat dan berdaya saing.

    Selain itu, pelatihan ini menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, mulai dari unsur TNI, Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga praktisi pemerintahan. Materi yang diberikan mencakup wawasan kebangsaan, kedisiplinan, etika pelayanan publik, serta penguatan mental aparatur. Hal ini semakin memperkuat nilai strategis kegiatan dalam membentuk aparatur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.

    Sejumlah peserta mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut karena memberikan pengalaman baru yang berbeda dari rutinitas kerja sehari-hari. Mereka merasa pelatihan ini mampu membuka wawasan serta meningkatkan motivasi dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan tersebut mulai dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para peserta.

    Tidak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi Pemkot Tangerang untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor, diharapkan para peserta mendapatkan perspektif yang lebih luas dalam menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.

    Pemerintah Kota Tangerang berharap langkah ini dapat terus berlanjut guna menciptakan aparatur yang tangguh, profesional, dan berintegritas tinggi, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Transformasi mental dan karakter aparatur dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan kota yang maju dan berdaya saing.

    Ke depan, program serupa direncanakan akan diperluas dengan cakupan peserta yang lebih besar, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara merata di seluruh lini pemerintahan. Dengan komitmen yang kuat, Pemkot Tangerang optimistis mampu menciptakan birokrasi yang adaptif, responsif, dan siap menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat. ( B7)

  • Pemkot Tangerang Dukung Penuh SPPG Cisadane, MBG untuk Anak Sekolah Segera Berjalan

    Pemkot Tangerang Dukung Penuh SPPG Cisadane, MBG untuk Anak Sekolah Segera Berjalan

    Berita7 | Kota Tangerang — Pemerintah Kota Tangerang menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Sentra Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG) yang dilaksanakan Polres Metro Tangerang Kota. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Tangerang H. Sachrudin usai menghadiri syukuran dan doa bersama selesainya pembangunan SPPG Cisadane 1 dan Cisadane 2, Jumat (28/11/2025).

    Suasana penuh antusias dan optimisme terlihat dalam kegiatan tersebut. Kehadiran dua fasilitas baru ini menjadi langkah penting dalam mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah di Kota Tangerang.

    Wali Kota Tangerang H. Sachrudin mengapresiasi kinerja Polres Metro Tangerang Kota bersama seluruh mitra kerja yang mampu menyelesaikan pembangunan secara cepat dengan kualitas yang baik.

    “Saya memberikan apresiasi kepada Pak Kapolres dan seluruh jajaran beserta mitra kerja. Proses percepatan pembangunan SPPG Cisadane 1 dan 2 berjalan luar biasa dan layak menjadi percontohan,” ujar Sachrudin.

    Menurutnya, keberadaan SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur penyedia makanan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan keamanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

    Ia menjelaskan, setiap dapur MBG dirancang dengan standar sanitasi ketat dan didukung petugas serta relawan yang telah mendapatkan pelatihan khusus agar proses pengolahan hingga distribusi makanan berjalan aman dan higienis.

    Sachrudin juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi demi menciptakan masyarakat Kota Tangerang yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

    Pemkot Tangerang memastikan akan melakukan pendampingan dan pemantauan secara berkala agar seluruh operasional SPPG berjalan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

    Sementara itu, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Dr. Raden Muhammad Jauhari menyampaikan bahwa dua bangunan SPPG yang telah selesai dibangun kini siap beroperasi untuk mendukung program MBG di wilayah Kota Tangerang.

    “Mulai hari Senin, SPPG Cisadane 1 akan beroperasi untuk menyiapkan Makanan Bergizi Gratis bagi anak-anak sekolah di Kota Tangerang,” ungkapnya.

    Ke depan, Polres Metro Tangerang Kota menargetkan pembangunan total tujuh SPPG guna memperluas cakupan pelayanan gizi di wilayah hukumnya.

    Dengan dukungan Pemerintah Kota Tangerang dan Forkopimda, program tersebut diharapkan mampu memperkuat layanan pemenuhan gizi sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda di Kota Tangerang. (B7)