Tes

Tag: Jakarta

  • Panglima TNI Setujui Pengunduran Diri Mayjen Trenggono, Ini Perkembangan Terbaru di Badan Gizi Nasional

    Berita7 | JAKARTA — Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto resmi menyetujui pengunduran diri Mayjen TNI Trenggono dari dinas keprajuritan. Keputusan tersebut menjadi sorotan publik di tengah perombakan besar yang terjadi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam beberapa hari terakhir.

    Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas memastikan bahwa pengajuan pengunduran diri Mayjen TNI Trenggono telah mendapat persetujuan dari Panglima TNI dan seluruh proses administrasi berjalan sesuai aturan yang berlaku.

    “Pengunduran diri Mayjen TNI Trenggono dari dinas keprajuritan telah disetujui Panglima TNI,” ujar Brigjen TNI Muhammad Nas.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Trenggono memang sedang menjalani proses pengunduran diri dari TNI setelah dipercaya mengemban tugas sebagai Wakil Kepala BGN.

    [baca_juga]

    Menurut Nanik, proses tersebut telah diajukan sebelum muncul berbagai pertanyaan publik terkait status Trenggono sebagai prajurit aktif yang menduduki jabatan strategis di lembaga sipil.

    “Proses pengunduran diri sudah diajukan dan kemungkinan dalam waktu dekat beliau memasuki masa pensiun,” kata Nanik dalam keterangan pers di Jakarta.

    Mayjen TNI Trenggono diketahui memiliki pengalaman panjang di bidang manajemen dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara sebelum bergabung ke Badan Gizi Nasional.

    Perubahan status Trenggono terjadi di tengah perombakan besar jajaran pimpinan BGN yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Pada awal pekan ini, Presiden menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.

    Selain pergantian Kepala BGN, pemerintah juga melakukan perubahan pada posisi Wakil Kepala BGN dengan menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai pejabat baru.

    Perkembangan tersebut semakin menjadi perhatian setelah Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Penggeledahan berlangsung selama berjam-jam sebagai bagian dari penyelidikan dugaan penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kasus tersebut berujung pada penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat BGN, termasuk Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung yang kini menjalani proses hukum.

    Di tengah dinamika tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional agar program strategis nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis, tetap berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat.

    Pergantian pejabat dan penataan organisasi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. (B7

  • MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota, Otorita Tegaskan Pembangunan IKN Berlanjut

    Berita7 | JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan meski Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara saat ini.

    Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, mengatakan seluruh proses pembangunan Nusantara terus berlangsung melalui berbagai skema pendanaan yang telah disiapkan pemerintah. Menurutnya, tidak ada penghentian maupun stagnasi dalam pembangunan kawasan calon ibu kota baru tersebut.

    [baca_juga]

    “Pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak,” ujar Troy dalam agenda Pengukuhan Pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kalimantan Timur Periode 2025-2029 dan Dialog Media Strategis di Balikpapan.

    Ia menjelaskan, pembangunan IKN saat ini didukung melalui pendanaan APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta investasi dari sektor swasta yang terus berjalan.

    Menurut Troy, Nusantara tidak hanya diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional melalui konsep Superhub Ekonomi Nusantara. Konsep tersebut menghubungkan berbagai klaster strategis yang berada di Kalimantan Timur untuk menciptakan pusat ekonomi baru yang inovatif dan berkelanjutan.

    Pembangunan IKN juga tidak hanya terfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Pemerintah saat ini mengembangkan sembilan wilayah perencanaan yang mencakup kawasan pemerintahan, pusat bisnis, kesehatan, energi baru terbarukan, pendidikan, riset, industri pangan hingga kawasan hiburan.

    Selain pembangunan fisik, OIKN juga terus mendorong penguatan sektor sosial, budaya, UMKM, lingkungan hidup, serta berbagai layanan pendukung bagi masyarakat di sekitar kawasan Nusantara.

    Troy menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tidak membatalkan status Nusantara sebagai calon ibu kota negara. Sebaliknya, putusan tersebut dinilai memperkuat landasan hukum perpindahan ibu kota.

    Menurutnya, penetapan resmi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara tetap akan dilakukan melalui Keputusan Presiden sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Oleh karena itu, pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana dan terus berproses hingga saat ini,” tegasnya.

    OIKN juga mengajak media untuk menyampaikan informasi secara utuh dan berdasarkan fakta agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

    Troy menambahkan bahwa fakta yang ada saat ini menunjukkan pembangunan IKN masih berlangsung dan terus mengalami perkembangan di berbagai sektor. (B7

  • 102 Polsek di Jakarta Serentak Pilah Sampah, Polda Metro Jaya Pastikan Dampak Lingkungan

    Berita7 | Jakarta — Polda Metro Jaya resmi menggelar apel pencanangan pilah sampah secara serentak di seluruh jajaran sebagai dukungan terhadap program prioritas nasional pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan, Senin. Langkah ini berdampak langsung pada peningkatan budaya bersih dan kepedulian lingkungan, khususnya bagi anggota Polri dan masyarakat di wilayah Jakarta.

    Sebanyak 29 satuan kerja Polda Metro Jaya, 13 Polres jajaran, hingga 102 Polsek turut melaksanakan gerakan pilah sampah sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan asri. Program tersebut juga menjadi tindak lanjut arahan pimpinan dalam mendukung pengelolaan sampah perkotaan secara berkelanjutan.

    Tidak hanya melibatkan personel Polri, kegiatan ini juga menggandeng berbagai organisasi masyarakat sebagai bentuk sinergi menjaga kebersihan lingkungan di ibu kota.

    Untuk mendukung program tersebut, Polda Metro Jaya menyiapkan ratusan tempat sampah terpilah yang terdiri dari sampah organik, non-organik, serta bahan berbahaya dan beracun atau B3.

    “Persoalan sampah harus dikelola secara serius, konsisten, dan berkelanjutan agar tidak menjadi masalah besar di masa mendatang,” ujar Wakapolda Metro Jaya Dekananto Eko Purwono.

    Ia menjelaskan, program tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 terkait pengelolaan sampah perkotaan menjadi energi terbarukan, sekaligus mendukung instruksi pemerintah daerah mengenai budaya pilah sampah.

    Menurutnya, pencanangan pilah sampah dilakukan serentak oleh seluruh jajaran mulai dari tingkat Polda, Polres hingga Polsek sebagai bentuk komitmen nyata menjaga lingkungan hidup.

    Selain menjadi langkah teknis pengelolaan limbah, gerakan ini juga diharapkan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan lingkungan, pengurangan pencemaran, hingga mendukung pengembangan energi terbarukan di perkotaan.

    Sejumlah masyarakat dan organisasi lingkungan menyambut positif program tersebut karena dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilah sampah sejak dari sumbernya.

    Polda Metro Jaya berharap budaya pilah sampah dapat terus diterapkan secara konsisten oleh anggota Polri maupun masyarakat guna menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan di Jakarta. (B7)

  • Pramono dan Andra Soni Sepakat Tangani Banjir hingga Sampah Aglomerasi

    Berita7 | Jakarta — Gubernur Pramono Anung dan Gubernur Andra Soni resmi memperkuat kerja sama lintas wilayah dalam menangani banjir, sampah, hingga kemacetan di kawasan aglomerasi Jakarta-Tangerang Raya dalam pertemuan koordinasi di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/5/2026).

    Pertemuan tersebut turut dihadiri Wali Kota Benyamin Davnie, Wali Kota Sachrudin, serta Bupati Maesyal Rasyid. Sementara Pramono didampingi Wakil Gubernur Rano Karno.

    Kolaborasi tersebut difokuskan pada pengendalian banjir, pengelolaan sampah, serta pengembangan transportasi terintegrasi guna meningkatkan konektivitas masyarakat di kawasan metropolitan Jabodetabek.

    “Jakarta membutuhkan Banten, dan Banten juga membutuhkan Jakarta,” ujar Andra Soni.

    Ia menambahkan bahwa persoalan kawasan penyangga ibu kota tidak dapat diselesaikan secara parsial sehingga diperlukan sinergi konkret dan berkelanjutan antarwilayah.

    Selain itu, pembangunan embung besar hasil kolaborasi Pemprov DKI Jakarta, Pemkab Tangerang, dan Pemkot Tangerang menjadi salah satu agenda strategis yang dibahas. Embung tersebut dirancang untuk mengendalikan debit air sekaligus menjadi sumber air baku masyarakat di Tangerang Raya dan Jakarta.

    Di sektor persampahan, Pemerintah Pusat juga menetapkan wilayah Banten sebagai salah satu lokasi strategis proyek nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau PLTSa di kawasan aglomerasi Tangerang Raya.

    Sementara di bidang transportasi, kedua pemerintah daerah membahas rencana perpanjangan jalur MRT hingga Tangerang dan Balaraja guna memperkuat mobilitas masyarakat antarwilayah.

    “Kami sepakat menyelesaikan berbagai persoalan bersama, mulai dari kemacetan, banjir, hingga mendorong perpanjangan MRT sampai Balaraja,” kata Pramono.

    Pemprov DKI Jakarta juga berencana membuka lima rute baru JakLingko yang terhubung dengan Tangerang dan Tangerang Selatan sebagai bagian pengembangan Transjabodetabek untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menekan kemacetan.

    Sementara itu, Maesyal Rasyid mengapresiasi penguatan kolaborasi antardaerah, termasuk rencana optimalisasi lahan milik Pemprov DKI Jakarta seluas 95 hektare di Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang untuk sektor pertanian, kawasan permukiman, hingga pembangunan tandon air.

    Pemerintah daerah berharap sinergi lintas wilayah tersebut mampu mempercepat terwujudnya kawasan metropolitan Jabodetabek yang lebih modern, terintegrasi, dan sejahtera. (B7

  • Polda Metro Jaya Kerahkan 14 Ribu Personel di Jakarta, Pengamanan Harkitnas 2026 Diperketat

    Polda Metro Jaya Kerahkan 14 Ribu Personel di Jakarta, Pengamanan Harkitnas 2026 Diperketat

    Berita7 | Jakarta — Polda Metro Jaya mengerahkan personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2026 di sejumlah titik strategis di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memperkuat kelancaran penyampaian aspirasi publik.

    Sebanyak 14 ribu lebih personel gabungan mengikuti pengamanan tersebut yang menyasar kawasan DPR/MPR RI, Monas atau Silang Selatan, Kejaksaan Agung RI, Gedung Pelni, Bawaslu RI, hingga Tugu Proklamasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Polda Metro Jaya dalam meningkatkan stabilitas keamanan selama momentum Harkitnas berlangsung.

    “Kehadiran personel di lapangan untuk memberikan rasa aman dan kelancaran dalam penyampaian aspirasi oleh saudara-saudara kita dari beberapa elemen masyarakat,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.

    Ia menambahkan, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pengamanan aksi massa, tetapi juga berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi aksi.

    Selain itu, pihak kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional guna mengantisipasi kepadatan kendaraan. Masyarakat diminta mengikuti arahan petugas demi menjaga situasi tetap kondusif selama kegiatan berlangsung.

    Polda Metro Jaya berharap kegiatan tersebut dapat terus berjalan untuk menciptakan situasi aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. (B7)

  • Polri Perkuat Toleransi di Jakarta, Komunitas Falun Gong Libatkan Sinergi Keamanan

    Polri Perkuat Toleransi di Jakarta, Komunitas Falun Gong Libatkan Sinergi Keamanan

    Berita7 | Jakarta — Polri resmi memperkuat sinergi dan silaturahmi bersama komunitas Falun Gong di Jakarta dalam upaya meningkatkan toleransi serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah ini berdampak langsung pada terciptanya hubungan yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat ibu kota.

    Sebagai miniatur Indonesia, Jakarta menjadi tempat berkumpulnya berbagai suku, agama, ras, golongan, dan budaya. Kondisi tersebut menjadikan Jakarta sebagai kota yang inklusif dengan tingkat keberagaman yang tinggi.

    Melalui kegiatan silaturahmi bersama Ketua Komunitas Falun Gong Jakarta, Zaenal, Polri mendorong terciptanya kerja sama dan koordinasi yang baik antar seluruh elemen masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi, keamanan, dan kehidupan sosial yang harmonis.

    “Silaturahmi menjadi langkah penting dalam membangun toleransi dan menjaga keamanan bersama,” ujar Zaenal.

    Ia menambahkan, langkah tersebut tidak hanya berfokus pada aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kepercayaan publik serta pencegahan konflik sosial di masyarakat.

    Selain itu, aparat kepolisian juga melakukan pengamanan terhadap kegiatan Falun Gong yang bersifat publik, seperti latihan maupun demonstrasi. Hal tersebut dilakukan guna memastikan seluruh kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu masyarakat sekitar.

    Sejumlah masyarakat menyambut positif langkah tersebut karena dinilai mampu memperkuat hubungan antar komunitas sekaligus menjaga situasi tetap kondusif di tengah keberagaman Jakarta.

    Polri berharap sinergi dan silaturahmi dengan seluruh komponen masyarakat dapat terus berjalan guna menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta memperkuat toleransi di Indonesia. (B7)

  • Parkir Liar Kuasai Trotoar Jakarta, DPRD DKI Sebut Situasi Sudah Darurat dan Ancam Hak Pejalan Kaki

    Parkir Liar Kuasai Trotoar Jakarta, DPRD DKI Sebut Situasi Sudah Darurat dan Ancam Hak Pejalan Kaki

    Berita7 | Jakarta — Persoalan parkir liar di Ibu Kota kembali menjadi sorotan tajam. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyebut kondisi parkir di Jakarta sudah berada pada level darurat karena trotoar hingga badan jalan kini dikuasai kendaraan secara liar tanpa pengawasan tegas dari pihak terkait.

    Fenomena parkir liar tersebut dinilai semakin meresahkan masyarakat karena tidak hanya menyebabkan kemacetan parah, tetapi juga merampas hak pejalan kaki dan memicu kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi itu terlihat di sejumlah titik strategis Jakarta yang dipenuhi kendaraan parkir sembarangan dengan tarif tidak jelas dan minim pengawasan resmi.

    “Ini bukan lagi persoalan kecil. Kekacauan parkir di Jakarta sudah masuk level darurat. Trotoar hingga badan jalan kini dikuasai kendaraan tanpa pengendalian yang tegas,” ujar Kenneth, Senin (11/5/2026).

    Kenneth menilai lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama parkir liar terus tumbuh tanpa kendali. Ia juga menyoroti kinerja Unit Pengelola Teknis (UPT) Parkir yang dianggap belum mampu memberikan kepastian layanan kepada masyarakat maupun memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor parkir.

    “Selain sampai trotoar, juga ada tarif parkir yang tidak jelas. Saya mempertanyakan kinerja UPT Parkir karena pungutan parkir liar masih marak, sementara retribusi parkir dinilai belum optimal,” tegasnya.

    Menurut Kenneth, situasi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan, transparansi pengelolaan parkir, hingga efektivitas kerja operator parkir di lapangan. Bahkan, kondisi ini dinilai dapat memperburuk citra Jakarta sebagai kota modern apabila tidak segera ditangani secara serius dan menyeluruh.

    Ia mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan evaluasi total terhadap seluruh operator parkir yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Langkah tegas dinilai penting agar praktik parkir liar tidak terus merugikan masyarakat dan menghambat ketertiban kota.

    Sorotan terkait parkir liar belakangan semakin ramai setelah muncul berbagai laporan kendaraan memenuhi trotoar dan badan jalan di sejumlah kawasan padat Jakarta. Kondisi tersebut memicu kemarahan warga karena pejalan kaki terpaksa turun ke jalan raya demi menghindari kendaraan yang parkir sembarangan.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan segera menghadirkan solusi konkret melalui penertiban intensif, digitalisasi sistem parkir, serta pengawasan ketat terhadap pungutan liar agar Jakarta tidak terus terjebak dalam persoalan parkir yang kian semrawut. (B7

  • Dasco Ungkap Danantara Sudah Beli Saham Aplikator, Potongan Ojol Dipangkas Jadi 8 Persen

    Dasco Ungkap Danantara Sudah Beli Saham Aplikator, Potongan Ojol Dipangkas Jadi 8 Persen

    Berita7 | JAKARTA — Suasana antusias dan penuh harapan terlihat saat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan kebijakan baru terkait ojek online di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat. Kebijakan tersebut menyebut potongan komisi aplikator ojol akan diturunkan dari 10-20 persen menjadi hanya delapan persen.

    Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk memberikan dampak nyata kepada para pengemudi ojek online di seluruh Indonesia.

    “Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan,” ujar Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.

    Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya bersifat wacana, tetapi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojol yang selama ini mengeluhkan besarnya potongan aplikasi.

    Dasco juga menyebut pembahasan terkait status hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan aplikator masih terus disimulasikan. Namun organisasi pengemudi ojol dipastikan akan dilibatkan dalam proses pembahasan kebijakan.

    “Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk,” katanya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur pemangkasan potongan aplikator menjadi delapan persen.

    Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta, Presiden Prabowo menegaskan dirinya tidak setuju dengan potongan tinggi yang selama ini diterapkan perusahaan aplikator.

    “Saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” tegas Prabowo.

    Presiden menilai para pengemudi ojol setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan keselamatan di jalan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan pembagian hasil yang lebih adil.

    Selain itu, pemerintah juga membuka peluang membantu perusahaan yang mengalami kesulitan agar para pekerja tetap memiliki lapangan pekerjaan dan penghasilan.

    Hingga kini belum disebutkan secara rinci saham aplikator mana yang telah dibeli oleh Danantara. Namun sebelumnya Danantara sempat dikabarkan tertarik mengakuisisi saham GoTo.

    Kebijakan tersebut langsung mendapat perhatian luas dari masyarakat dan pengemudi ojol karena dinilai dapat meningkatkan pendapatan harian para driver di tengah tingginya kebutuhan hidup. (B7)