Blog

Bappeda Kota Tangerang Kawal Perbaikan Jalan Prioritas, Infrastruktur Jadi Fokus Pembangunan Wilayah

Berita7 | Kota Tangerang — Pemerintah Kota Tangerang terus memperkuat pembangunan infrastruktur melalui agenda perbaikan jalan yang kini menjadi prioritas di seluruh wilayah. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Evaluasi Kewilayahan yang digelar di Ruang Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Yeti Rohaeti sebagai bagian dari penguatan sinkronisasi program pembangunan antar perangkat daerah.

Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan, agenda perbaikan jalan akan terus digencarkan mulai dari jalan protokol, jalan sekunder hingga jalan lingkungan yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat di kawasan permukiman.

“Kami memanfaatkan momentum rapat evaluasi kewilayahan setiap bulan ini untuk mematangkan persiapan kinerja semua dinas khususnya mengenai agenda prioritas,” ujar Sachrudin didampingi Wakil Wali Kota Tangerang Mayono.

Menurutnya, perbaikan infrastruktur jalan menjadi perhatian serius Pemkot Tangerang karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan kenyamanan masyarakat sehari-hari.

“Keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan akan menjadi prioritas untuk segera ditangani,” lanjutnya.

Melalui dukungan perencanaan pembangunan yang dikawal Bappeda Kota Tangerang, agenda peningkatan kualitas infrastruktur diharapkan berjalan lebih terarah, merata dan tepat sasaran di seluruh wilayah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang Taufik Syahzaeni menjelaskan, Pemkot Tangerang telah melakukan perbaikan di sekitar 1.200 titik jalan atau mencapai 3.200 meter persegi selama beberapa bulan terakhir.

Perbaikan tersebut dilakukan secara bertahap di seluruh kecamatan sebagai bentuk percepatan penanganan kerusakan jalan yang menjadi keluhan masyarakat.

“Kami tadi sudah melaporkan ada sekitar 17,2 persen yang mengalami kerusakan sedang serta 3,9 persen mengalami kerusakan berat dari total semua ruas jalan yang ada di Kota Tangerang,” ujar Taufik.

Ia memastikan proses perbaikan akan terus digencarkan, termasuk di sejumlah titik yang mengalami kerusakan pasca tingginya mobilitas masyarakat selama dan setelah Lebaran.

Selain meningkatkan kualitas infrastruktur, langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemkot Tangerang dalam mendukung konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi daerah serta keselamatan pengguna jalan.

Dengan kolaborasi seluruh perangkat daerah termasuk Bappeda, Pemkot Tangerang optimistis pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih maksimal demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat. (B7)

May 12, 2026
Kota Tangerang Gelar Pelatihan B2SA di SMPN 1, Orang Tua Diajarkan Olah Pangan Sehat Modern

Berita7 | Kota Tangerang — Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) kembali menggelar pelatihan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal dengan konsep B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) di SMPN 1 Tangerang, Selasa (12/5/2026). Kegiatan ini berdampak langsung pada peningkatan pemahaman pola makan sehat bagi keluarga dan pelajar.

Berbeda dari tahun sebelumnya yang lebih fokus kepada siswa, kali ini DKP Kota Tangerang menitikberatkan edukasi kepada para orang tua siswa. Langkah tersebut dilakukan agar pola konsumsi sehat di sekolah dapat terus diterapkan hingga di lingkungan rumah.

Puluhan peserta yang terdiri dari orang tua murid, guru hingga Kader Pansat (Pangan Aman Sehat untuk Hebat) mulai mengikuti praktik langsung pengolahan pangan lokal menjadi menu modern dan bergizi. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.

“Tujuannya agar ibu-ibu tidak hanya paham apa itu B2SA, tapi juga memiliki keterampilan memasak yang bisa meningkatkan kesehatan anak sekaligus ekonomi keluarga,” ujar Kepala Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan DKP Kota Tangerang, Lisnah.

Ia menambahkan, pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada teori gizi, tetapi juga mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal agar lebih kreatif, sehat dan bernilai ekonomis.

Dalam pelatihan tersebut, peserta diajak membuat berbagai menu unik hasil kolaborasi bersama chef profesional. Mulai dari ramen berbahan sagu, ayam angkak hingga puding sayur berbahan wortel dan jagung.

Menu-menu tersebut disiapkan sebagai alternatif bekal sekolah yang menarik bagi anak-anak namun tetap kaya nutrisi dan aman dikonsumsi setiap hari.

“Kami ingin orang tua di rumah juga bisa menyiapkan masakan harian dengan standar yang sama. Sehingga kebutuhan gizi anak mulai dari karbohidrat, protein, vitamin hingga mineral selalu tercukupi,” lanjut Lisnah.

Selain praktik memasak, kegiatan ini juga menjadi momentum edukasi penting tentang pemanfaatan pangan lokal yang selama ini masih kurang dimaksimalkan oleh masyarakat.

Sejumlah orang tua siswa mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut karena memberikan wawasan baru dalam menyiapkan makanan sehat untuk keluarga.

Salah satu orang tua siswa kelas 7A SMPN 1 Tangerang, Waika Ismalia, mengaku pelatihan tersebut membuka pemahamannya bahwa sumber karbohidrat tidak selalu bergantung pada nasi.

“Kebetulan anak saya tidak mengonsumsi nasi. Di pelatihan ini saya mendapat ilmu bahwa sumber karbohidrat itu tidak selalu dari nasi,” ungkapnya.

Ia berharap edukasi seperti ini dapat terus dilakukan karena dinilai sangat membantu para orang tua dalam menyiapkan makanan sehat dan bergizi untuk anak.

“Semoga dengan makanan yang disajikan lebih beraneka ragam dan bervitamin, anak-anak bisa tumbuh dengan baik,” tutupnya. (B7)

May 12, 2026
Pengungkapan Besar Polda Metro Jaya, 1.494 Motor Curian Diduga Akan Diselundupkan ke Luar Negeri

Berita7 | Polda Metro Jaya — Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kasus penadahan kendaraan bermotor ilegal berupa pembelian, penampungan, hingga penguasaan kendaraan yang diduga kuat berasal dari hasil tindak kejahatan. Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta.

Sebanyak 1.494 unit sepeda motor berhasil diamankan penyidik dari sebuah gudang penampungan khusus. Dari jumlah tersebut, 957 unit kendaraan ditemukan dalam kondisi utuh, sementara 537 unit lainnya sudah dibongkar menjadi komponen dan onderdil untuk mempermudah pengemasan serta penyamaran sebelum dikirim ke luar negeri.

Kabid Humas Kombes Pol Bhudi Hermanto menjelaskan, kendaraan-kendaraan tersebut diduga akan diselundupkan secara ilegal ke pasar internasional tanpa dokumen kepemilikan yang sah, di antaranya menuju negara Tahiti dan Togo.

“Praktik ini menjadi ancaman serius karena menjadi jalur aman bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor,” ujar Bhudi Hermanto.

Ia menambahkan, keberadaan penampung kendaraan curian menjadi faktor utama yang membuat aksi pencurian kendaraan terus berulang di tengah masyarakat. Selain meresahkan warga, praktik penyelundupan ilegal tersebut juga dinilai merugikan negara karena menghilangkan potensi penerimaan pajak dan merusak iklim usaha otomotif yang sehat.

Dari hasil pendalaman penyidik, ribuan kendaraan tersebut berasal dari berbagai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sebagian kendaraan sengaja dibongkar menjadi komponen agar lebih mudah dikirim dan tidak mudah dikenali aparat.

Polda Metro Jaya menegaskan, pengungkapan ini menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam memutus mata rantai kejahatan kendaraan bermotor, mulai dari pelaku pencurian hingga jaringan penadah dan penyelundup internasional.

Penyidik juga masih terus melakukan pengembangan terkait identitas tersangka, jalur distribusi ilegal, hingga kemungkinan adanya jaringan internasional yang terlibat dalam kasus tersebut. (B7

May 12, 2026
Pemkot Tangsel Lakukan Langkah Cepat Cegah HIV/AIDS, Ini Dampaknya

Berita7 | Tangerang Selatan — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus memperkuat upaya penanganan dan pencegahan HIV/AIDS melalui program edukasi kesehatan, layanan pemeriksaan, serta kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menegaskan bahwa penanganan HIV/AIDS tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melibatkan kerja sama semua pihak serta menghilangkan stigma terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

“Penanganan HIV/AIDS tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, sekolah, komunitas, hingga masyarakat agar upaya pencegahan dan penanganannya berjalan maksimal,” ujar Benyamin, Senin (11/05/2026).

Ia menjelaskan, Pemkot Tangsel terus memperkuat layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan atau skrining HIV, layanan konseling, hingga pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, edukasi juga digencarkan kepada masyarakat, terutama kelompok usia produktif dan generasi muda, agar memahami pentingnya pencegahan HIV/AIDS serta menerapkan pola hidup sehat.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA agar mereka dapat memperoleh akses layanan kesehatan dan kehidupan sosial yang layak.

“Kami terus mengedukasi masyarakat agar tidak memberikan stigma maupun diskriminasi kepada ODHA. Mereka harus mendapatkan dukungan dan akses layanan kesehatan yang baik,” katanya.

Pemkot Tangsel turut menggandeng komunitas, organisasi masyarakat, hingga institusi pendidikan dalam memperkuat kampanye kesadaran HIV/AIDS di tengah masyarakat.

Menurut Benyamin, keterlibatan semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih peduli, sehat, dan inklusif.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat memiliki kesadaran bersama untuk melakukan pencegahan sekaligus memberikan dukungan kepada sesama. Dengan begitu, upaya penanganan HIV/AIDS bisa berjalan lebih efektif,” tutupnya. (B7

May 12, 2026
Layanan Adminduk Tangerang Gratis, Warga Diminta Pakai Sobat Dukcapil

Berita7 | Tangerang — Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang menegaskan seluruh layanan administrasi kependudukan (adminduk) diberikan gratis tanpa pungutan biaya. Warga kini juga didorong memanfaatkan aplikasi digital Sobat Dukcapil agar pengurusan dokumen lebih cepat, praktis, dan transparan.

Berbagai layanan adminduk mulai dari KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian hingga pindah datang penduduk kini dapat diakses secara digital melalui aplikasi Sobat Dukcapil. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan pelayanan publik sekaligus mencegah praktik percaloan yang masih menjadi perhatian masyarakat.

“Seluruh layanan adminduk mudah, gratis dan transparan,” tegas Rizal Ridolloh, Senin (11/05/2026).

Ia menjelaskan, penggunaan aplikasi Sobat Dukcapil memungkinkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Sistem digital tersebut dinilai mampu memangkas antrean sekaligus mempercepat proses administrasi warga.

Selain memperkuat layanan digital, Pemkot Tangerang juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menawarkan jasa pengurusan dokumen dengan meminta biaya tertentu. Seluruh layanan dipastikan gratis sesuai aturan yang berlaku.

Langkah ini dinilai berdampak langsung terhadap pelayanan publik, khususnya memudahkan warga dalam mengakses dokumen penting secara cepat dan aman. Digitalisasi layanan adminduk juga diharapkan meningkatkan transparansi sekaligus menekan potensi pungutan liar di lingkungan pelayanan masyarakat.

Sejumlah warga mengaku terbantu dengan sistem layanan digital karena proses pengurusan menjadi lebih mudah tanpa harus antre panjang di kantor Disdukcapil. (B7

May 11, 2026
Siswi Tunadaksa Tangerang Siap Harumkan Banten Lewat Puisi

Berita7 | Kota Tangerang — Siswi tunadaksa asal Yayasan Karya Dharma Wanita 03 Kota Tangerang, Nayla Alifia, berhasil menorehkan prestasi membanggakan setelah terpilih mewakili Tangerang di ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) Gebyar Lomba Talenta Siswa Provinsi Banten 2026. Di tengah keterbatasan fisik pada tangan dan kaki, Nayla tetap semangat berkarya lewat puisi yang kini jadi perhatian dunia pendidikan.

Sebanyak puluhan pelajar berbakat berhasil dikalahkan Nayla dalam ajang FLS3N tingkat Kota Tangerang 2026. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi semangat belajar dan berkarya. Dengan bantuan tablet dan handphone, Nayla terus menulis puisi sambil mendapat dukungan penuh dari guru dan keluarga.

“Saya tetap bersemangat belajar dan membuat karya sampai bisa mewakili Kota Tangerang di ajang provinsi,” ujar Nayla Alifia, Senin (11/05/2026).

Ia menambahkan, lomba tersebut bukan sekadar pembuktian diri, tetapi menjadi langkah awal untuk mengejar cita-cita sebagai penulis profesional di bidang bahasa dan sastra Indonesia.

Perjuangan Nayla dinilai memberikan dampak besar bagi pelajar disabilitas lainnya. Semangatnya menjadi inspirasi bahwa pendidikan dan prestasi tetap bisa diraih dengan kerja keras serta dukungan lingkungan sekitar. Kisah Nayla juga menjadi sorotan positif bagi dunia pendidikan inklusif di Kota Tangerang.

Selain aktif menulis puisi, Nayla berharap pengalaman di FLS3N Banten 2026 dapat membuka jalan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Ia ingin terus menghasilkan karya tulis yang mampu menginspirasi banyak orang di masa depan.

Sejumlah guru dan pelajar mengaku bangga atas pencapaian Nayla karena dinilai membawa semangat baru bagi siswa berkebutuhan khusus untuk lebih percaya diri menunjukkan bakat mereka. (B7)

May 11, 2026
Maryono Sorot Jalan Rusak dan SPMB, Pemkot Tangerang Bergerak Cepat

Berita7 | Kota Tangerang,.- Maryono menegaskan percepatan pelayanan publik dan pembangunan di Tangerang saat memimpin apel pegawai di Kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang, Senin (11/05/2026). Fokus utama yang disorot mulai dari proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), kesehatan hewan kurban menjelang Iduladha, hingga percepatan perbaikan jalan rusak yang menjadi perhatian warga.

Dalam arahannya, Maryono meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat memastikan proses SPMB jenjang SD dan SMP berjalan ketat dan minim kesalahan. Saat ini, tahapan pra-pendaftaran dan pengajuan PIN telah berjalan, sehingga verifikasi data domisili dan administrasi kependudukan diprioritaskan agar tidak memicu persoalan di tengah masyarakat.

Selain sektor pendidikan, Pemkot Tangerang juga mulai mempercepat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Pemerintah meminta Dinas Ketahanan Pangan bersama pihak terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap hewan yang diperjualbelikan agar memenuhi standar kesehatan dan layak dikonsumsi masyarakat.

“Data administrasi harus benar-benar dikroscek dan dimonitor secara ketat untuk meminimalisir potensi kesalahan dalam proses SPMB,” tegas Maryono.

Ia juga menyoroti banyaknya laporan masyarakat terkait jalan rusak dan berlubang di sejumlah titik di Kota Tangerang. Momentum musim kemarau dinilai menjadi waktu tepat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur agar aktivitas warga dan distribusi ekonomi tidak terganggu.

“Banyak laporan masyarakat yang masuk, sehingga ini harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Langkah percepatan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Perbaikan jalan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan memperlancar mobilitas warga, sementara pengawasan hewan kurban memberi rasa aman bagi masyarakat menjelang Iduladha. Di sektor pendidikan, validasi data SPMB juga menjadi perhatian serius agar proses penerimaan murid berjalan adil dan transparan.

Maryono turut mendorong seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat inovasi pelayanan publik yang lebih cepat, adaptif, dan sesuai kebutuhan masyarakat modern. Pemkot Tangerang menargetkan pelayanan yang responsif agar berbagai persoalan warga dapat ditangani lebih efektif. (B7)

May 11, 2026
Bansos Terancam Dicoret, Warga Desil 5 hingga 10 Kini Jadi Sorotan Pemerintah

Berita7 | Jakarta — Ribuan masyarakat mulai khawatir bantuan sosial atau bansos yang biasa diterima mendadak tidak cair. Pemerintah kini menerapkan sistem desil melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan siapa yang benar-benar layak menerima bantuan dari negara.

Perubahan sistem tersebut langsung menjadi perhatian publik karena masyarakat yang masuk kategori desil menengah hingga atas berisiko dicoret dari daftar penerima bansos. Pemerintah menilai kelompok tersebut memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibanding masyarakat miskin ekstrem dan rentan miskin.

Dalam skema terbaru, masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok ekonomi atau desil. Desil 1 merupakan kelompok ekonomi paling rendah, sedangkan desil 10 masuk kategori masyarakat sangat kaya. Saat ini, pemerintah memprioritaskan bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya untuk kelompok desil 1 hingga desil 4.

Kelompok desil 5 hingga 10 mulai masuk kategori rawan dicoret dari penerima bantuan sosial karena dianggap sudah memiliki kemampuan ekonomi yang lebih stabil dibanding kelompok prioritas utama.

Kondisi tersebut memicu banyak pertanyaan masyarakat terkait penyebab bansos tidak cair meski sebelumnya rutin menerima bantuan. Pemerintah menegaskan, penilaian dilakukan berdasarkan pemutakhiran data sosial ekonomi secara berkala melalui DTSEN.

Beberapa faktor yang menjadi penilaian meliputi kepemilikan kendaraan, kondisi rumah, penggunaan listrik, aset keluarga hingga peningkatan penghasilan. Jika dinilai mengalami peningkatan ekonomi, status penerima bansos dapat berubah secara otomatis dalam sistem.

“Masyarakat desil menengah ke atas berpotensi tidak lagi menjadi prioritas penerima bansos apabila dianggap memiliki kondisi ekonomi lebih baik dibanding kelompok terbawah,” demikian penjelasan dalam mekanisme DTSEN.

Masyarakat kini diminta aktif mengecek status desil masing-masing melalui aplikasi Cek Bansos maupun situs resmi Kementerian Sosial agar mengetahui apakah masih masuk kategori penerima bantuan atau tidak.

Pengecekan dapat dilakukan secara online menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan mengajukan usulan pembaruan data apabila merasa status ekonomi yang tercatat tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Melalui aplikasi Cek Bansos, warga dapat mengusulkan perubahan data yang kemudian diverifikasi langsung oleh petugas lapangan sebelum dilakukan pemeringkatan ulang oleh pemerintah.

Pemerintah menegaskan pembaruan data DTSEN dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang paling membutuhkan. Langkah tersebut juga dilakukan agar distribusi bansos lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan bantuan. (B7

May 11, 2026
Parkir Liar Kuasai Trotoar Jakarta, DPRD DKI Sebut Situasi Sudah Darurat dan Ancam Hak Pejalan Kaki

Berita7 | Jakarta — Persoalan parkir liar di Ibu Kota kembali menjadi sorotan tajam. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyebut kondisi parkir di Jakarta sudah berada pada level darurat karena trotoar hingga badan jalan kini dikuasai kendaraan secara liar tanpa pengawasan tegas dari pihak terkait.

Fenomena parkir liar tersebut dinilai semakin meresahkan masyarakat karena tidak hanya menyebabkan kemacetan parah, tetapi juga merampas hak pejalan kaki dan memicu kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi itu terlihat di sejumlah titik strategis Jakarta yang dipenuhi kendaraan parkir sembarangan dengan tarif tidak jelas dan minim pengawasan resmi.

“Ini bukan lagi persoalan kecil. Kekacauan parkir di Jakarta sudah masuk level darurat. Trotoar hingga badan jalan kini dikuasai kendaraan tanpa pengendalian yang tegas,” ujar Kenneth, Senin (11/5/2026).

Kenneth menilai lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama parkir liar terus tumbuh tanpa kendali. Ia juga menyoroti kinerja Unit Pengelola Teknis (UPT) Parkir yang dianggap belum mampu memberikan kepastian layanan kepada masyarakat maupun memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor parkir.

“Selain sampai trotoar, juga ada tarif parkir yang tidak jelas. Saya mempertanyakan kinerja UPT Parkir karena pungutan parkir liar masih marak, sementara retribusi parkir dinilai belum optimal,” tegasnya.

Menurut Kenneth, situasi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan, transparansi pengelolaan parkir, hingga efektivitas kerja operator parkir di lapangan. Bahkan, kondisi ini dinilai dapat memperburuk citra Jakarta sebagai kota modern apabila tidak segera ditangani secara serius dan menyeluruh.

Ia mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan evaluasi total terhadap seluruh operator parkir yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Langkah tegas dinilai penting agar praktik parkir liar tidak terus merugikan masyarakat dan menghambat ketertiban kota.

Sorotan terkait parkir liar belakangan semakin ramai setelah muncul berbagai laporan kendaraan memenuhi trotoar dan badan jalan di sejumlah kawasan padat Jakarta. Kondisi tersebut memicu kemarahan warga karena pejalan kaki terpaksa turun ke jalan raya demi menghindari kendaraan yang parkir sembarangan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan segera menghadirkan solusi konkret melalui penertiban intensif, digitalisasi sistem parkir, serta pengawasan ketat terhadap pungutan liar agar Jakarta tidak terus terjebak dalam persoalan parkir yang kian semrawut. (B7

May 11, 2026
Kota Tangerang Perkuat 20 LPK Swasta, Disnaker Siapkan SDM Siap Kerja Hadapi Industri Modern

Berita7 | Kota Tangerang — Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan terus bergerak memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal melalui pembinaan terhadap 20 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta. Langkah ini dilakukan untuk mencetak tenaga kerja kompeten yang siap bersaing di tengah ketatnya kebutuhan industri modern dan dunia kerja saat ini.

Sebanyak 20 LPK swasta mengikuti pembinaan strategis yang digelar Disnaker Kota Tangerang, Senin (11/5/26). Program tersebut difokuskan pada penguatan standar kompetensi, sinkronisasi kurikulum pelatihan, hingga peningkatan kualitas lulusan agar sesuai kebutuhan perusahaan dan sektor industri.

“Kami ingin memastikan 20 LPK yang hadir hari ini bukan hanya sekadar penyedia jasa pelatihan, melainkan mitra pemerintah dalam mencetak SDM berkualitas,” ujar Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra Gunawan.

Ia menegaskan, standardisasi kurikulum menjadi fokus utama agar sertifikat lulusan LPK memiliki nilai tinggi dan mampu meningkatkan peluang kerja masyarakat Kota Tangerang di berbagai sektor industri.

“Fokus kami adalah standardisasi kurikulum agar sertifikat yang dikeluarkan LPK memiliki daya tawar yang kuat di mata perusahaan,” tambahnya.

Menurut Ujang, tantangan dunia kerja saat ini berkembang sangat cepat sehingga lembaga pelatihan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri, baik dari sisi teknologi, fasilitas pelatihan maupun materi pembelajaran.

Disnaker Kota Tangerang juga mendorong seluruh LPK untuk memperbarui metode pelatihan agar lulusan tidak hanya memiliki sertifikat, tetapi benar-benar siap terjun ke dunia kerja dengan kemampuan yang sesuai kebutuhan perusahaan.

“Melalui pembinaan ini, kami juga mengajarkan harus sinkron dengan kebutuhan riil di pabrik atau perkantoran. Kami tidak ingin ada celah antara kompetensi lulusan dengan kriteria yang dicari oleh pemberi kerja,” tegas Ujang.

Langkah tersebut mendapat respons positif karena dinilai mampu membuka peluang kerja lebih luas bagi masyarakat sekaligus menekan angka pengangguran melalui peningkatan kualitas tenaga kerja lokal yang lebih kompetitif.

Dengan penguatan pembinaan tersebut, Pemkot Tangerang berharap LPK swasta dapat menjadi garda terdepan dalam mencetak tenaga kerja unggul, profesional, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional. (B7)

May 11, 2026