DPRD Kota Tangerang Soroti Konflik Air Bersih di Ayodya, Opsi Sidak Disiapkan Jika Manajemen Kembali Mangkir

Written by

in

Berita7 | TANGERANG,. – Persoalan layanan air bersih di Perumahan Ayodya memasuki babak baru setelah DPRD Kota Tangerang menyatakan siap mengambil langkah lanjutan apabila penyelesaian melalui dialog tidak membuahkan hasil.

Dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi I DPRD Kota Tangerang, berbagai pihak telah dimintai keterangan, mulai dari perwakilan warga hingga instansi terkait. Namun menurut DPRD, pihak manajemen perumahan belum hadir untuk memberikan penjelasan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junadi, mengatakan ketidakhadiran tersebut membuat sejumlah pertanyaan dari warga belum memperoleh jawaban secara langsung. Karena itu, DPRD akan kembali menjadwalkan forum lanjutan.

Di sisi lain, warga mengaku kecewa karena persoalan yang mereka alami disebut telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Setelah terbentuknya kepengurusan RT dan RW yang lebih aktif, berbagai keluhan mulai dihimpun dan disampaikan secara bersama-sama.

Selain dugaan pemutusan aliran air, warga juga mempertanyakan mekanisme penetapan sejumlah biaya yang selama ini dibayarkan. Mereka berharap seluruh pengelolaan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

[baca_juga]

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Agus Al Anshory, menjelaskan bahwa konflik berkembang setelah muncul ketidakpuasan warga terhadap pengelolaan IPL dan permintaan dokumen yang menurut warga belum terpenuhi.

Menurutnya, DPRD akan terus memfasilitasi penyelesaian melalui mekanisme yang ada agar seluruh pihak dapat menyampaikan penjelasan secara terbuka.

DPRD juga menegaskan bahwa apabila RDP berikutnya kembali tidak dihadiri pihak manajemen, maka opsi inspeksi langsung ke lokasi akan dipertimbangkan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi di lapangan.

Warga berharap penyelesaian dapat segera tercapai sehingga kebutuhan dasar berupa layanan air bersih tidak lagi menjadi sumber konflik. Mereka juga meminta adanya kepastian aturan yang memberikan rasa aman bagi seluruh penghuni perumahan.

Perkembangan kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat sekaligus pentingnya transparansi dalam pengelolaan kawasan hunian. DPRD menyatakan akan terus memantau proses penyelesaian hingga ada kejelasan bagi semua pihak.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *