Berita7 | TANGERANG SELATAN — Polemik terkait proses evaluasi dan pengukuhan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik datang dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menilai Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Ketua DEMA UIN Jakarta, Achmad Hafizh, mengatakan munculnya polemik tersebut dipicu oleh perbedaan informasi yang disampaikan sejumlah pihak terkait proses evaluasi Sekda Tangsel.
Menurutnya, publik menerima informasi yang tidak sinkron mengenai penerbitan Surat Keputusan (SK) hasil evaluasi Sekda. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Kita melihat banyak kerancuan dan ketidaktransparanan dari pemerintah daerah terhadap informasi yang seharusnya disampaikan ke publik. Ada pernyataan yang berubah-ubah dan tidak sinkron,” kata Hafizh, Minggu (31/5/2026).
Hafizh menjelaskan, sebelumnya pemerintah daerah disebut menyampaikan bahwa SK hasil evaluasi masih dalam proses dan akan segera diterbitkan. Namun belakangan diketahui dokumen tersebut telah ditandatangani sejak 8 Mei 2026.
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan jabatan Sekda, tetapi juga menyangkut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
“Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan prinsip dasar yang harus dijalankan oleh setiap penyelenggara pemerintahan,” ujarnya.
[baca_juga]
DEMA UIN Jakarta menilai minimnya keterbukaan informasi dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Selain menyoroti persoalan transparansi, organisasi mahasiswa tersebut menegaskan memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. Terlebih, kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berada di wilayah Ciputat yang merupakan bagian dari Kota Tangerang Selatan.
“Kami adalah bagian dari masyarakat Tangerang Selatan. Karena itu kami punya hak untuk mengingatkan ketika ada hal-hal yang menurut kami perlu diluruskan,” tegas Hafizh.
DEMA UIN Jakarta pun mendesak Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan penjelasan secara terbuka terkait proses evaluasi Sekda yang saat ini menjadi perhatian publik.
Mereka juga meminta adanya evaluasi terhadap mekanisme yang digunakan dalam proses evaluasi dan pengukuhan Sekda agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Hafizh menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut. Bahkan, mahasiswa tidak menutup kemungkinan menyampaikan aspirasi melalui aksi apabila tidak ada penjelasan yang dinilai memadai dari pemerintah daerah.
“Kami akan terus mengkaji persoalan ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada evaluasi dan penjelasan yang transparan dari pemerintah daerah, maka jangan salahkan kami jika nantinya turun aksi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” pungkasnya. (B7)
