Tes

Tag: Berita Tangsel

  • Seragam Gratis di Tangsel Disambut Positif, Dewan Pendidikan Minta SPMB Bersih Tanpa Praktik Titip Siswa

    Berita7 | Kota Tangerang Selatan — Program pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa sekolah negeri yang diluncurkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Kebijakan pemberian seragam batik dan olahraga tersebut dinilai dapat membantu mengurangi beban ekonomi orang tua menjelang tahun ajaran baru.

    Di sisi lain, Dewan Pendidikan Kota Tangerang Selatan mengingatkan agar pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berlangsung secara transparan, objektif, dan bebas dari praktik yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.

    [baca_juga]

    Ketua Dewan Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Maman Syaifurahman, menyatakan bahwa program seragam gratis merupakan langkah positif, namun harus diiringi dengan penyelenggaraan SPMB yang bersih dan berintegritas.

    “Kami berharap SPMB tahun ini berjalan bersih. Tidak boleh ada lagi praktik titip-menitip maupun transaksi yang dapat mengganggu objektivitas proses penerimaan peserta didik,” ujarnya.

    Menurutnya, pemerataan perhatian terhadap dunia pendidikan juga perlu menyentuh seluruh peserta didik di Kota Tangerang Selatan, termasuk yang bersekolah di lembaga swasta maupun madrasah. Ia menilai sekolah swasta dan madrasah turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

    Selain menyoroti pelaksanaan SPMB, Dewan Pendidikan juga mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan untuk mempercepat pembenahan internal, khususnya terkait pemerataan tenaga pendidik dan penataan manajemen sekolah.

    Maman mengatakan masih diperlukan langkah strategis dalam redistribusi guru agar kebutuhan tenaga pengajar di sekolah negeri dapat terpenuhi secara optimal. Ia juga menilai persoalan aset pada sejumlah sekolah dasar negeri masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

    Sementara itu, Ketua Perkumpulan Kepala Sekolah Swasta Tangerang Selatan, Eko Pranoto P, turut memberikan pandangannya mengenai kebijakan seragam gratis tersebut. Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang baik, namun berpotensi meningkatkan minat masyarakat untuk memilih sekolah negeri sehingga persaingan dalam SPMB semakin tinggi.

    Ia berpendapat bahwa pemberian seragam juga dapat diprioritaskan bagi peserta didik dari kelompok afirmasi yang membutuhkan bantuan, serta berharap siswa di sekolah swasta dapat memperoleh perhatian yang sama.

    Eko juga menyoroti kebijakan penambahan kapasitas rombongan belajar hingga 42 siswa per kelas serta pembukaan SMP negeri baru yang, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah swasta yang sedang menghadapi penurunan jumlah peserta didik.

    Selain itu, ia menyampaikan bahwa bantuan operasional bagi sekolah swasta dinilai sangat membantu keberlangsungan pendidikan. Namun demikian, menurutnya masih terdapat kendala dalam proses pencairan bantuan maupun insentif bagi sebagian tenaga pendidik dan operator sekolah.

     

    Dewan Pendidikan dan Perkumpulan Kepala Sekolah Swasta berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar sistem pendidikan berjalan semakin adil, merata, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta didik di Kota Tangerang Selatan. (DT)

  • Polisi Turun Tangan Usai Keributan di SD Pamulang, Aksi Saling Dorong Terjadi Saat Jam Pulang Siswa

    Betita7 | Tangerang Selatan – Suasana di salah satu sekolah dasar (SD) di kawasan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, mendadak tegang setelah terjadi keributan yang melibatkan sejumlah orang di lingkungan sekolah. Peristiwa tersebut bahkan memicu aksi saling dorong di area gerbang sekolah dan menjadi perhatian warga sekitar.

    Insiden yang terjadi pada Kamis (4/6/2026) itu berlangsung bertepatan dengan jam pulang siswa. Situasi tersebut sempat menimbulkan keresahan karena terjadi saat aktivitas sekolah masih berlangsung.

    [baca_juga]

    Berdasarkan informasi yang beredar, sejumlah orang terlihat berusaha memasuki area sekolah dengan membuka gerbang secara paksa. Namun, upaya tersebut mendapat penolakan dari pihak yang berada di dalam lingkungan sekolah sehingga memicu ketegangan di lokasi.

    Dalam rekaman video yang beredar, tampak beberapa orang terlibat aksi saling dorong di pintu masuk sekolah. Sejumlah warga dan pihak terkait berupaya meredam situasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

    Kapolsek Pamulang AKP Galuh Febri Saputra membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, pihak kepolisian langsung bergerak ke lokasi setelah menerima laporan masyarakat melalui layanan darurat 110.

    “Laporan yang kami terima menyebutkan adanya sekelompok orang yang datang ke lingkungan sekolah dan menimbulkan keresahan. Anggota langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan penanganan,” ujar Galuh.

    Kehadiran aparat kepolisian di lokasi bertujuan untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang terlibat agar persoalan tidak semakin meluas.

    Karena terjadi saat jam kepulangan siswa, polisi juga memastikan keamanan dan kenyamanan peserta didik serta orang tua yang berada di sekitar lingkungan sekolah.

    Hingga proses mediasi berlangsung, situasi di lokasi dilaporkan berhasil dikendalikan dan tidak terjadi gangguan keamanan yang lebih besar.

    Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab keributan tersebut serta meminta semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan penyelesaian secara musyawarah. (B7

  • DPRD Tangsel Desak Satpol PP Segel 11 Lapangan Padel Ilegal, Pendapatan Daerah Disebut Dirugikan

    DPRD Tangsel Desak Satpol PP Segel 11 Lapangan Padel Ilegal, Pendapatan Daerah Disebut Dirugikan

    Berita7 | Kota Tangerang Selatan — DPRD Kota Tangerang Selatan mendesak Satpol PP segera menyegel 11 lapangan padel ilegal yang nekat beroperasi tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Selasa (19/5/2026). Langkah tegas tersebut dinilai penting untuk menjaga ketertiban perizinan sekaligus mencegah dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat.

    Sebanyak 18 pengusaha lapangan padel dipanggil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Tangsel. Dari jumlah tersebut, 11 di antaranya diketahui belum mengantongi izin PBG meski pembangunan hingga operasional sudah berjalan.

    Anggota Komisi I DPRD Kota Tangsel M. Rizki Jonis menegaskan, bangunan usaha tanpa izin berpotensi merugikan masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah.

    “Saya keras karena mereka investasi di Tangsel, cari usaha di Tangsel, tapi dampaknya ke masyarakat juga besar kalau tidak ada izin,” ujar Rizki.

    Ia menambahkan, keberadaan bangunan tanpa izin dapat memicu persoalan lingkungan seperti banjir hingga mengganggu keamanan masyarakat sekitar.

    Menurutnya, seluruh pelaku usaha wajib melengkapi izin agar pembangunan berjalan sesuai aturan serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

    “Kita minta segel, nggak ada ampun. Kasatpol PP kita minta segel lapangan padel tak berizin secepatnya,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Tangsel Dahlan mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap sejumlah bangunan padel yang belum memiliki izin resmi. Bahkan, tiga lapangan padel sebelumnya sudah dilakukan penyegelan.

    “Mungkin ketidaktahuan dan kejar target kontrak pembangunan sehingga izinnya dilalaikan. Kami tetap melakukan pengawasan perizinan,” kata Dahlan.

    Selain itu, Satpol PP juga akan terus memanggil pengusaha yang melanggar aturan untuk diberikan pembinaan sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut.

    DPRD Kota Tangsel berharap penertiban ini dapat menciptakan kepastian hukum, menjaga ketertiban pembangunan, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan perizinan di Kota Tangerang Selatan. (B7