Tag: Tangerang News

  • Pemkot Tangerang Resmi Serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan, 22.865 Pekerja Rentan Kini Dapat Perlindungan

    Berita7 | Kota Tangerang — Pemerintah Kota Tangerang kembali memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 22.865 pekerja rentan kini resmi mendapatkan perlindungan dengan premi yang dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Tangerang Sachrudin di Kecamatan Karawaci, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan tingkat risiko tinggi.

    [baca_juga]

    Program yang memasuki tahun kedua ini diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada para pekerja, terutama terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian yang dapat terjadi saat berangkat bekerja, ketika menjalankan aktivitas kerja, hingga perjalanan pulang.

    Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat memiliki perlindungan sosial yang layak.

    “Kartu BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi bentuk perlindungan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik kecelakaan saat perjalanan menuju tempat kerja, ketika bekerja maupun saat pulang. Selain itu juga terdapat jaminan kematian bagi peserta,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Acep Wahyudi menjelaskan bahwa program tersebut secara khusus menyasar pekerja nonformal yang masuk kategori masyarakat rentan berdasarkan data kesejahteraan sosial yang dimiliki pemerintah.

    Menurutnya, perlindungan yang diberikan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), sehingga para pekerja memiliki kepastian perlindungan apabila mengalami risiko saat bekerja.

    Penerima manfaat berasal dari berbagai profesi, mulai dari pengemudi ojek, tukang becak, asisten rumah tangga, juru parkir, hingga pelaku usaha mikro dan kecil. Penetapan peserta dilakukan berdasarkan data Dinas Sosial serta usulan dari masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran.

    Pemerintah Kota Tangerang juga memastikan pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp16.800 per peserta setiap bulan telah dialokasikan dalam APBD hingga Desember 2026.

    Dengan berjalannya program ini, pemerintah berharap semakin banyak pekerja rentan yang memperoleh perlindungan sosial sehingga dapat bekerja dengan lebih tenang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya memperkuat jaring pengaman sosial dan mendorong perlindungan tenaga kerja di sektor nonformal di Kota Tangerang. (B7

  • Kota Tangerang Perkuat 20 LPK Swasta, Disnaker Siapkan SDM Siap Kerja Hadapi Industri Modern

    Kota Tangerang Perkuat 20 LPK Swasta, Disnaker Siapkan SDM Siap Kerja Hadapi Industri Modern

    Berita7 | Kota Tangerang — Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan terus bergerak memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal melalui pembinaan terhadap 20 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta. Langkah ini dilakukan untuk mencetak tenaga kerja kompeten yang siap bersaing di tengah ketatnya kebutuhan industri modern dan dunia kerja saat ini.

    Sebanyak 20 LPK swasta mengikuti pembinaan strategis yang digelar Disnaker Kota Tangerang, Senin (11/5/26). Program tersebut difokuskan pada penguatan standar kompetensi, sinkronisasi kurikulum pelatihan, hingga peningkatan kualitas lulusan agar sesuai kebutuhan perusahaan dan sektor industri.

    “Kami ingin memastikan 20 LPK yang hadir hari ini bukan hanya sekadar penyedia jasa pelatihan, melainkan mitra pemerintah dalam mencetak SDM berkualitas,” ujar Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra Gunawan.

    Ia menegaskan, standardisasi kurikulum menjadi fokus utama agar sertifikat lulusan LPK memiliki nilai tinggi dan mampu meningkatkan peluang kerja masyarakat Kota Tangerang di berbagai sektor industri.

    “Fokus kami adalah standardisasi kurikulum agar sertifikat yang dikeluarkan LPK memiliki daya tawar yang kuat di mata perusahaan,” tambahnya.

    Menurut Ujang, tantangan dunia kerja saat ini berkembang sangat cepat sehingga lembaga pelatihan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri, baik dari sisi teknologi, fasilitas pelatihan maupun materi pembelajaran.

    Disnaker Kota Tangerang juga mendorong seluruh LPK untuk memperbarui metode pelatihan agar lulusan tidak hanya memiliki sertifikat, tetapi benar-benar siap terjun ke dunia kerja dengan kemampuan yang sesuai kebutuhan perusahaan.

    “Melalui pembinaan ini, kami juga mengajarkan harus sinkron dengan kebutuhan riil di pabrik atau perkantoran. Kami tidak ingin ada celah antara kompetensi lulusan dengan kriteria yang dicari oleh pemberi kerja,” tegas Ujang.

    Langkah tersebut mendapat respons positif karena dinilai mampu membuka peluang kerja lebih luas bagi masyarakat sekaligus menekan angka pengangguran melalui peningkatan kualitas tenaga kerja lokal yang lebih kompetitif.

    Dengan penguatan pembinaan tersebut, Pemkot Tangerang berharap LPK swasta dapat menjadi garda terdepan dalam mencetak tenaga kerja unggul, profesional, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional. (B7)