Berita7 | Jakarta — Persoalan parkir liar di Ibu Kota kembali menjadi sorotan tajam. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyebut kondisi parkir di Jakarta sudah berada pada level darurat karena trotoar hingga badan jalan kini dikuasai kendaraan secara liar tanpa pengawasan tegas dari pihak terkait.
Fenomena parkir liar tersebut dinilai semakin meresahkan masyarakat karena tidak hanya menyebabkan kemacetan parah, tetapi juga merampas hak pejalan kaki dan memicu kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi itu terlihat di sejumlah titik strategis Jakarta yang dipenuhi kendaraan parkir sembarangan dengan tarif tidak jelas dan minim pengawasan resmi.
“Ini bukan lagi persoalan kecil. Kekacauan parkir di Jakarta sudah masuk level darurat. Trotoar hingga badan jalan kini dikuasai kendaraan tanpa pengendalian yang tegas,” ujar Kenneth, Senin (11/5/2026).
Kenneth menilai lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama parkir liar terus tumbuh tanpa kendali. Ia juga menyoroti kinerja Unit Pengelola Teknis (UPT) Parkir yang dianggap belum mampu memberikan kepastian layanan kepada masyarakat maupun memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor parkir.
“Selain sampai trotoar, juga ada tarif parkir yang tidak jelas. Saya mempertanyakan kinerja UPT Parkir karena pungutan parkir liar masih marak, sementara retribusi parkir dinilai belum optimal,” tegasnya.
Menurut Kenneth, situasi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan, transparansi pengelolaan parkir, hingga efektivitas kerja operator parkir di lapangan. Bahkan, kondisi ini dinilai dapat memperburuk citra Jakarta sebagai kota modern apabila tidak segera ditangani secara serius dan menyeluruh.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan evaluasi total terhadap seluruh operator parkir yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Langkah tegas dinilai penting agar praktik parkir liar tidak terus merugikan masyarakat dan menghambat ketertiban kota.
Sorotan terkait parkir liar belakangan semakin ramai setelah muncul berbagai laporan kendaraan memenuhi trotoar dan badan jalan di sejumlah kawasan padat Jakarta. Kondisi tersebut memicu kemarahan warga karena pejalan kaki terpaksa turun ke jalan raya demi menghindari kendaraan yang parkir sembarangan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan segera menghadirkan solusi konkret melalui penertiban intensif, digitalisasi sistem parkir, serta pengawasan ketat terhadap pungutan liar agar Jakarta tidak terus terjebak dalam persoalan parkir yang kian semrawut. (B7