Berita7 | JAKARTA — Informasi mengenai Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) senilai Rp900 ribu kembali ramai diperbincangkan masyarakat pada Juni 2026. Banyak warga mulai mencari tahu siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut, bagaimana proses pendaftaran, hingga cara mengecek status penerima bantuan sosial dari pemerintah.
BLT Kesra sebelumnya merupakan bantuan tambahan yang terintegrasi dengan program Kartu Sembako untuk membantu menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam skemanya, bantuan diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan dan biasanya disalurkan sekaligus untuk tiga bulan, sehingga total yang diterima mencapai Rp900 ribu.
Penyaluran bantuan sosial pemerintah mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus diperbarui secara berkala. Data tersebut digunakan untuk menentukan keluarga yang berhak menerima berbagai program bantuan berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi terkini.
Dalam sistem DTSEN, masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok kesejahteraan atau desil. Kelompok desil 1 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok ekonomi tertinggi. Untuk program bansos, prioritas penerima umumnya berasal dari keluarga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4.
Meski pembahasan mengenai BLT Kesra Rp900 ribu kembali ramai di media sosial, hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan pengumuman resmi terkait jadwal pencairan maupun kepastian penyaluran program tersebut pada tahun 2026.
Apabila program kembali dijalankan, terdapat beberapa syarat umum yang biasanya menjadi acuan penerima bantuan. Warga harus berstatus sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga aktif. Selain itu, calon penerima harus terdaftar dalam DTSEN atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Persyaratan lainnya adalah termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin, tidak menerima bantuan sosial sejenis dengan tujuan yang sama, serta bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI maupun Polri.
“Penyaluran bantuan sosial harus tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” demikian prinsip yang terus diterapkan dalam berbagai program perlindungan sosial pemerintah.
Bagi masyarakat yang belum masuk dalam database DTSEN atau DTKS, pemerintah menyediakan mekanisme pengusulan melalui aplikasi Cek Bansos. Prosesnya cukup mudah dengan mengunduh aplikasi resmi, membuat akun menggunakan data sesuai identitas kependudukan, mengunggah foto KTP dan swafoto, kemudian melengkapi seluruh informasi yang diminta.
Setelah data dikirim, usulan akan diverifikasi oleh dinas sosial setempat sebelum diproses lebih lanjut. Jika memenuhi persyaratan, nama warga dapat masuk dalam daftar calon penerima bantuan sosial pemerintah.
Sementara itu, masyarakat yang ingin mengetahui status kepesertaan bansos dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui situs resmi Kemensos maupun aplikasi Cek Bansos.
Melalui laman resmi pengecekan bansos, warga cukup memilih wilayah domisili, memasukkan nama lengkap sesuai KTP, lalu mengisi kode verifikasi yang tersedia. Sistem akan menampilkan informasi apakah nama tersebut terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau tidak.
Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk selalu mengandalkan informasi resmi dan tidak mudah mempercayai kabar yang beredar tanpa sumber yang jelas. Pasalnya, hingga awal Juni 2026 belum ada keputusan resmi terkait pencairan kembali BLT Kesra Rp900 ribu.
Di sisi lain, sejumlah program bantuan sosial lainnya masih berjalan pada tahun 2026, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Karena itu, masyarakat disarankan rutin memperbarui data kependudukan dan memeriksa status bansos secara berkala agar tidak kehilangan hak sebagai penerima bantuan pemerintah.
Dengan validitas data yang terus diperbarui, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi keluarga yang membutuhkan di seluruh Indonesia. (B7
